SASAGUPAPUA.COM, Papua Tengah — Wakil Ketua IV DPR Papua Tengah, John Gobai, meminta dengan tegas agar pengelolaan material sisa hasil penambangan (tailing) PT Freeport Indonesia diserahkan sepenuhnya kepada pengusaha lokal dan masyarakat adat asli Mimika, yakni Suku Amungme dan Kamoro.
Menurutnya, pemerintah daerah tidak perlu memaksakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk mengambil alih bisnis tersebut, melainkan fokus pada fungsi pelayanan publik yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
Ditemui di ruang kerjanya pada Kamis (4/6/2026), John Gobai mengatakan kontribusi PT Freeport Indonesia dalam pembangunan di Papua memang patut diapresiasi dan tidak boleh ditutup mata.
Perusahaan raksasa tersebut terbukti telah menghadirkan berbagai program sosial yang nyata, mulai dari fasilitas rumah sakit, beasiswa pendidikan, penanaman mangrove, hingga penebaran benih ikan.
Namun, Gobai menegaskan deretan kontribusi itu tidak boleh membuat semua pihak menutup mata terhadap realitas pelik yang dihadapi masyarakat di lapangan, terutama dampak pendangkalan alur sungai yang luar biasa di wilayah selatan.
“Masyarakat sering kali harus turun mendorong perahu saat pulang ke kampung, dan tidak sedikit yang menjadi korban di Puriri serta daerah lainnya. Selama ini ada anggapan bahwa wilayah selatan memang begitu, kalau mau ke mana-mana harus menunggu air pasang. Pertanyaan saya, apakah dari zaman Nabi Nuh sampai hari ini, narasi itu yang terus harus kita nyanyikan? Zaman sudah berkembang pesat dan teknologi sudah maju, sehingga harus ada inovasi dan solusi konkret,” ujar John Gobai dengan nada retoris.
Ia mempertanyakan mengapa teknologi modern seperti kapal atau perahu yang bisa berjalan di perairan dangkal (hovercraft) tidak segera diadakan oleh pihak-pihak terkait.
Baginya, narasi bahwa wilayah selatan harus selalu menghitung dan menunggu air pasang adalah lagu lama yang harus segera dicarikan jalan keluarnya melalui langkah-langkah yang jelas dan tegas.
Demi membuka akses bagi kapal perintis, Gobai secara konsisten meminta agar Pemerintah Provinsi Papua Tengah, Pemda Mimika, dan pihak Freeport segera duduk bersama untuk melakukan pengerukan di wilayah Pulau Tiga yang terletak di muara sungai.
Pihaknya sendiri mengaku telah berkomunikasi dengan Kementerian Perhubungan karena status trayek di lokasi tersebut sebenarnya sudah ada, dan kini tinggal memastikan kesiapan rambu-rambu masuknya.
Terkait dengan persoalan tailing yang volumenya mencapai 240 ribu ton per hari, Gobai memandangnya sebagai pisau bermata dua. Di satu sisi material ini menjadi masalah bagi masyarakat terdampak, namun di sisi lain memiliki nilai ekonomis yang sangat tinggi jika dikelola menjadi produk komersial seperti semen, batako dan lain-lain.
Potensi besar inilah yang menurutnya harus dimanfaatkan untuk membina serta memberdayakan anak-anak asli Mimika, sekaligus menjadi solusi masif dalam penyerapan tenaga kerja lokal.
“Kalau pun ada perusahaan-perusahaan besar yang ingin ikut mengelola, silakan dibagi, tetapi anak-anak asli Mimika harus mendapatkan porsi untuk mengelolanya. Untuk sektor Galian C ini, berikan jalan kembali kepada pengusaha lokal Papua. Dulu ada salah satu CV terkenal milik orang asli Papua yang bergerak di bidang ini, kenapa tidak diberikan ruang lagi? Tidak usah kita bicara BUMD untuk urusan ini, biarkan BUMD mencari peluang bisnis yang lain. Untuk tailing yang bisa dikerjakan ini, Freeport harus membina anak-anak asli di sana,” tegas Gobai.
Lebih lanjut, Gobai juga menyarankan agar dibangun smelter atau pabrik pengolahan berskala kecil untuk memisahkan sisa kandungan berharga yang masih tertinggal di dalam tailing tersebut.
Jika kandungan berharganya ingin diambil oleh perusahan, ia mempersilakannya, namun material sisa yang siap diolah menjadi batako atau semen harus diserahkan kepada masyarakat adat setempat.
Langkah konkret ini bahkan telah ia suarakan langsung dalam rapat bersama Komisi XII DPR RI, termasuk mendorong penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) di dalam wilayah kerja eksisting Freeport saat ini demi mencegah potensi konflik sosial di lapangan.
“Kita petakan wilayahnya, lalu berikan izinnya kepada anak-anak asli di sana, seperti Suku Kamoro dan Amungme. Jadi, jika ada saudara-saudara dari luar Mimika yang datang untuk mendulang, mereka bekerja di bawah izin yang dimiliki oleh anak-anak asli Kamoro atau Amungme. Dengan demikian, relasi sosial akan terbangun dengan baik dan kita bisa menghindari potensi konflik sosial di lapangan,” jelasnya.
Strategi pengelolaan tailing berbasis masyarakat ini dinilai sangat efektif untuk merangkul para pemuda lokal yang memiliki fisik kuat tanpa harus terbentur syarat ijazah formal atau kompetensi pendidikan yang tinggi.
Gobai menilai pekerjaan memproduksi batako atau semen merupakan ranah pekerjaan praktis yang hanya membutuhkan keterampilan indrawi melalui kebiasaan yang dilakukan secara berulang-ulang. Untuk mengawal usulan ini, ia pun mendesak agar Komisi XII DPR RI segera melakukan kunjungan kerja langsung ke Timika guna melihat kondisi riil di lapangan.
Di sisi lain, Politisi Papua ini memberikan kritik tajam mengenai fungsi BUMD Mimika saat ini.
Menurut pemahamannya, sebuah BUMD seharusnya berkonsentrasi penuh pada sektor pelayanan publik (public service) dan pemenuhan kepentingan umum yang menyangkut hajat hidup orang banyak, seperti tata kelola pasar yang baik, penyediaan air bersih, penampungan hasil bumi masyarakat, hingga penyediaan transportasi umum yang kini dirasa sangat minim ke wilayah pinggiran kota seperti Kuala Kencana, Kiura, Pigapu, dan Pomako.
“Transportasi ke wilayah tersebut sangat minim, bahkan hanya mengandalkan Damri. Terminalnya pun tidak tertata dengan baik sehingga taksi umum hanya parkir di SP1. Ini adalah tantangan pelayanan yang harus dijawab oleh pemerintah daerah melalui BUMD-nya dengan menyediakan bus kota atau angkutan terintegrasi. Selain itu, untuk mengatasi masalah pendangkalan di wilayah perairan, BUMD Mimika bisa berinvestasi dengan membeli hovercraft yang bisa berjalan di daerah dangkal. Jangan lagi membiarkan masyarakat Jita atau Agimuga harus turun dan mendorong perahu mereka,” tambahnya.
Gobai juga menyoroti rekam jejak sosok yang memimpin BUMD Mimika saat ini, yang menurutnya merupakan orang lama di Timika dan pernah menjabat sebagai kepala di beberapa dinas, termasuk Dinas Pertambangan yang dulunya mengurusi persoalan tailing. Ia pun mempertanyakan apa saja solusi konkret yang telah diberikan oleh yang bersangkutan saat menduduki jabatan tersebut di masa lalu untuk mengonsolidasikan aktivitas penambangan masyarakat.
Gobai juga mengingatkan sebagai orang lama, jajaran manajemen BUMD seharusnya lebih peka dan mengetahui kebutuhan riil masyarakat umum di Timika. Ia meminta agar unit usaha BUMD segera difokuskan pada sektor pelayanan publik serta pembenahan fasilitas kota yang sifatnya sudah sangat mendesak.
“Untuk urusan pengelolaan pasir tailing, sebaiknya serahkan dan berikan ruang seluas-luasnya kepada pengusaha lokal dan anak-anak asli daerah, seperti kepada perusahaan milik orang asli Papua yang pernah dibina dulu. Itu adalah tugas dari pemerintah daerah untuk memberikan proteksi dan ruang bagi masyarakatnya ketimbang memaksakan harus dikelola oleh BUMD,” pungkas John Gobai.
