SASAGUPAPUA.COM, Papua Tengah – Wakil Ketua IV DPR Papua Tengah, John NR Gobai, secara resmi menyampaikan aspirasi masyarakat pesisir Mimika langsung ke meja Komisi XII DPR RI di Senayan, Jakarta.
Langkah ini diambil setelah jajaran DPR Papua Tengah menggelar dengar pendapat (hearing) di Timika beberapa minggu lalu yang berfokus pada dua isu penting, yakni pemanfaatan limbah tailing PT Freeport Indonesia dan akses kapal perintis ke Dermaga Sipu-Sipu.
John Gobai mengatakan dirinya bersyukur karena persoalan yang dihadapi masyarakat di daerah kini telah berhasil dibawa ke tingkat kebijakan nasional. Menurutnya, perjalanan dari Nabire menuju Senayan bukan sekadar perpindahan jarak fisik, melainkan sebuah perjuangan nyata agar suara masyarakat akar rumput dapat didengar langsung oleh para pembuat keputusan di pusat.
“Tuhan Maha Besar, beberapa minggu lalu kami mengadakan hearing di Timika dengan tema pemanfaatan tailing Freeport dan akses kapal perintis ke dermaga Sipu-Sipu, kini hal tersebut dan aspirasinya kita sampaikan kepada Komisi XII DPR RI dalam audiensi di Ruang Rapat Komisi XII DPR RI, Senayan,” ujar John Gobai usai pertemuan tersebut.
Dalam audiensi bersama Komisi XII yang membidangi energi, ESDM, lingkungan hidup, dan investasi tersebut, Gobai menekankan pentingnya pengelolaan lingkungan yang berdampak ekonomis bagi warga lokal. Ia menegaskan limbah tailing hasil produksi Freeport seharusnya tidak dibiarkan begitu saja, melainkan harus diolah menjadi sesuatu yang bernilai guna bagi masyarakat setempat.
Selain persoalan limbah, aksesibilitas wilayah pesisir juga menjadi poin utama yang disuarakan. Warga pesisir Mimika saat ini sangat membutuhkan kelancaran jalur transportasi laut agar distribusi logistik, bahan bakar minyak (BBM), hingga pemenuhan kebutuhan sembako ke kampung-kampung pesisir tidak lagi terhambat.
“Beberapa minggu kami mengadakan hearing di Timika, bahas dua hal besar buat masyarakat pesisir dan Mimika, yaitu pemanfaatan tailing Freeport biar limbahnya bisa diolah jadi sesuatu yang bermanfaat, bukan sekadar dibuang, serta akses kapal perintis ke Dermaga Sipu-Sipu supaya distribusi logistik, BBM, sembako ke kampung-kampung pesisir lebih lancar,” jelasnya.
Melalui penyerahan laporan ini, DPR Papua Tengah berharap ada tindakan nyata yang diambil oleh parlemen di tingkat pusat. John mendesak agar anggota legislatif dari Komisi XII DPR RI tidak hanya menerima laporan di atas meja, tetapi juga bersedia melihat langsung realita yang dihadapi masyarakat di lapangan melalui kunjungan kerja ke Timika.
“Semoga hasil audiensi ini jadi pintu buat tindak lanjut, apa yang pernah kami perjuangkan dan kami berharap Komisi XII DPR RI dapat melakukan kunjungan kerja ke Timika, guna melihat langsung kondisi dan mendengar langsung dari masyarakat serta studi kelayakan pengolahan tailing oleh masyarakat setempat dan alokasi anggaran atau perbaikan Dermaga Sipu-Sipu,” tutur John.
John Gobai mengatakan pihaknya tidak akan berhenti mengawal isu ini di tingkat daerah saja. Ia menegaskan perlunya sinergi dan perhatian cepat dari pemerintah pusat melalui kementerian terkait agar aspirasi masyarakat Papua Tengah ini bisa segera direalisasikan.
“Kami harap ada atensi segera dari Komisi XII atau tindak lanjut dari Kementerian ESDM dan KLHK,” pungkasnya.
