SASAGUPAPUA.COM, Papua Tengah — Wakil Ketua IV DPR Papua Tengah, John Gobai, memberikan apresiasi atas tanggapan disampaikan oleh pimpinan Lembaga Adat Masyarakat Adat Kamoro (LEMASKO) terkait Dermaga Sipu-sipu di Kabupaten Mimika. Hal tersebut disampaikannya saat ditemui di ruang kerjanya pada Sabtu (8/8/2026).
“Pertama, saya mengapresiasi dan menyampaikan terima kasih kepada bapak-bapak pimpinan LEMASKO atas pernyataan dan apresiasi mereka kepada DPR Papua Tengah. Tanggapan yang disampaikan itu sangat baik. Dari pernyataan tersebut, secara tidak langsung mereka sebenarnya sepakat, bahwa tailing berdampak pada lingkungan dan sungai dan laut meskipun mereka menambahkan adanya faktor lain seperti faktor alam dan abrasi,” ujar John Gobai.
Ia menegaskan bahwa persoalan ini merupakan tanggung jawab bersama antara DPR Papua Tengah dan lembaga adat untuk menjawab keluhan warga di wilayah timur Mimika, khususnya Distrik Mimika Timur Jauh, Jita, dan Agimuga.
“Dermaga Sipu-sipu yang sudah dibangun oleh pemerintah harus dimanfaatkan, tidak bisa dibiarkan terlantar begitu saja. Saya sepakat dengan LEMASKO bahwa pemerintah daerah harus ikut andil mendorong kapal perintis agar dapat sandar di Sipu-sipu, salah satunya dengan cara mengeruk muara di Pulau tiga,” tegasnya.
John Gobai juga menjelaskan terkait tindakannya yang berkoordinasi hingga ke pusat. Ia menjelaskan bahwa dirinya telah melalui prosedur yang transparan dengan melibatkan berbagai pihak.
“Saya pernah mengadakan hearing di Timika dan mengundang semua pihak. Ketika berangkat ke Jakarta untuk RDPU di Komisi IV DPR RI, saya tidak pergi sendiri. Saya membawa perwakilan aktivis, LEMASA, Tokoh Pemuda serta mengirimkan undangan kepada LEMASKO dan bahkan saya daftarkan sebagai peserta untuk hadir dan saya tahu bahwa pihak PT Freeport Indonesia juga tahu undangan RDPU Ini dan bukan hal rahasia karena masalah pendangkalan ini sudah diketahui umum oleh masyarakat di Mimika bahkan seluruh Indonesia,” jelas John Gobai.
Ia juga menyoroti patut diduga ada permainan oknum tertentu di balik protes warga ini.
“Saya tahu Presiden Direktur Freeport, Pak Tony Wenas, serta VP Freeport, Pak Gesang, adalah orang-orang baik yang terbuka untuk berdiskusi. Namun, saya patut menduga ada oknum di Freeport yang tidak beres. Persoalan ini berdampak langsung pada ekonomi warga. Jika masyarakat Mimika harus menyewa perahu milik pengusaha, atau Freeport membayar ke salahsatu penyedia dengan membayar tahunan miliaran rupiah. Padahal jika kapal perintis masuk ke Jita, biayanya sangat murah karena disubsidi APBN,” ungkapnya.
Sebagai solusi konkret, John Gobai mendorong penyesuaian jenis armada kapal serta koordinasi jadwal pelayaran berdasarkan kondisi pasang surut air laut.
“Jika kapal Sabuk Nusantara 104 terlalu besar, saya meminta pemerintah pusat menggantinya dengan kapal yang lebih kecil seperti KM Binar atau KMP Kokonao. Navigasi Merauke yang saya hubungi juga sudah menyatakan kesiapannya untuk membantu. Kita hanya perlu pihak Freeport memberikan data tabel pasang surut air laut agar jadwal kapal masuk dan keluar dari Muara Pulau 3 menuju Jita dapat diatur dengan tepat. Buktinya pada pelayaran perdana, kapal sudah bisa sampai di Sipu-sipu. Jadi ini hal simpel, jangan dibuat susah,” terangnya.
John Gobai menantang Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika maupun manajemen Freeport untuk memfasilitasi pertemuan lanjutan guna menyelesaikan masalah transportasi laut ini secara tuntas.
“Dua bulan lalu saya sudah memfasilitasi pertemuan di Hotel Horison Diana dengan mengundang Freeport, LEMASKO, serta pemerintah daerah provinsi dan kabupaten. Karena setelah itu tidak ada tindak lanjut, makanya saya berangkat ke Jakarta. Sekarang jika ada oknum yang memprotes langkah saya, saya tantang balik, kapan ?siapa yang mau memfasilitasi pertemuan sekarang? Apakah Bupati Mimika atau pihak Freeport? Mari kita duduk bersama mencari solusi,” pungkasnya.
