SASAGUPAPUA.COM, TIMIKA – Anggota Dewan Gereja Papua (DGP), Pendeta (Pdt) Dorman Wandikbo menyatakan keprihatinannya terhadap penyaluran Otsus yang terjadi di Tanah Papua saat ini.
“Situasi ini akan terjadi satu kelaparan yang cukup besar untuk Orang Asli Papua (OAP),” katanya kepada awak media ketika ditemui di Timika, Jumat (30/5/2025),
Ia mengatakan Otsus selama 20 tahun yang lalu memang ada kewenangan untuk mengatur uang dimana 80 persen di Kabupaten dan 20 persen di Provinsi.
Namun, saat ini Undang-undang Otsus yang baru menunjukan semua dana Otsus dikelola oleh pemerintah pusat.
“Karena itu sayang sekali lakukan pemekaran provinsi, lakukan pemekaran kabupaten tapi uang tidak ada. Kenapa uang tidak ada ? Itu sengaja dibuat oleh pusat supaya 20 tahun yang lalu (OAP) hidup dalam ketergantungan, sekarang 20 tahun lagi kedepan dalam Otsus ini adalah orang Papua menjadi melarat,” ucapnya.
Kembali Kerja Kebun
Karena itu, Pdt. Dorman mengatakan dimanapun ia selalu mengingatkan kepada Orang Asli Papua harus kembali kerja kebun.
“Karena itu saya dimana-mana kasih tau OAP harus kembali kerja kebun, jangan mengharapkan kepada pemerintah, jangan mengharapkan kepada Jakarta, tapi kembali kepada kerja kebun. Jangan berharap kepada pemerintah, pemerintah tidak akan ada uang, sudah tidak ada, karena sistim itu sengaja dibuat, itu satu,” ungkapnya.
Yang kedua kata Pdt. Dorman semua program dalam dana APBD maupun dana Otsus di seluruh Indonesia di luar Papua umumnya diserahkan uang dalam bulan Januari-Februari, dengan demikian dari semua pemerintah-pemerintah, DPR memutuskan anggaran dan bisa mengatur pelayanan masyarakat.
“Tapi untuk di Papua itu aneh, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, itu tidak ada uang, nanti uang cairnya bulan Agustus, September nanti sudah mulai dekat Desember baru segera melapor akhirnya buat pelayanan tidak jalan baik, pembangunan tidak jalan Baik, uang sisa banyak, itu siapa mau main ?,” serunya.
“Semua permainan yang sedang dilakukan dan saya harap sebagai tokoh gereja orang yang elit-elit politik Papua yang hari ini dari tujuh provinsi harus sadar bahwa kami tidak baik-baik saja,” tutup Ketua Dewan Pertimbangan Gereja Injili di Indonesia (GIDI) ini.
