Umum · 14 Des 2023 23:21 WIT

Kecewa Hasil Validasi Honorer, Oknum Warga di Jayapura Blokade Jalan 


Oknum Warga Kota Jayapura melakukan Blokade jalan.Foto: FB Polresta Jayapura Kota Perbesar

Oknum Warga Kota Jayapura melakukan Blokade jalan.Foto: FB Polresta Jayapura Kota

SEJUMLAH warga melakukan aksi blokade pertigaan Ring Road Pantai Hamadi, Kamis (14/12/2023). 

Aksi ini dilakukan karena warga merasa dirugikan terhadap hasil pengumuman verifikasi dan validasi Formasi Khusus Tenaga Honorer (THK-II)

Dikutip dari laman FB resmi Polresta Jayapura, Kapolresta Jayapura Kota Kombes Pol. Dr. Victor D. Mackbon saat diwawancarai di Lokasi kejadian menjelaskan aksi yang dilakukan lantaran sebagian masyarakat tidak menerima hasil tersebut.

“Menyikapi kejadian yang muncul seusai diumumkannya THK-II, tadi Pagi langsung diambil langkah-langkah oleh Bapak Pj. Walikota Jayapura bersama Sekda dan Kepala Balai Kepegawaian, dimana Bapak Walikota menjelaskan bahwa terkait mekanismenya, dimana akan dicek kembali verifikasi dan validasi, dimana proses CAT ini ditunda dan akan dicek kembali melalui verifikasi dari masing-masing OPD,” ungkap Kapolresta.

Lebih lanjut ia mengatakan pesan dari PJ. Walikota kemungkinan belum tersampaikan ke masyarakat yang melakukan pemalangan sehingga masyarakat melakukan aksi tersebut.

“Hari ini ada 2 lokasi pemalangan yaitu di Nafri dan di Pertigaan Ring Road ini. Kurangnya komunikasi mengakibatkan timbulnya permasalahan dengan dilakukan Pemalangan oleh warga,” Jelasnya.

Ia menghinbau agar masyarakat memahami saat ini pemkab Jayapura semenrara melakukan verifikasi ulang terkait pengumuman tenaga honorer K2.

“Masyarakat dengarkan satu sumber, jangan mudah terprovokasi, bersama kita jaga kondusifitas Kamtibmas disekitar kita,” imbuh KBP Victor Mackbon.

Victor juga menuturkan, Kapolda Papua Irjen Pol Mathius D. Fakhiri juga turun ke lokasi penalangan dan telah memberikan penjelasan.

“Tadi hadir juga Bapak Kapolda langsung di lokasi pemalangan untuk menjelaskan kepada masyarakat, jangan sampai keputusan yang belum pasti bisa berdampak negatif kepada masyarakat,” tuturnya.

Dirinya juga menegaskan, bahwa pihaknya kan terus melakukan monitoring adanya kantong-kantong masyarakat yang tidak menerima dengan memberikan pemahaman solusi yang diberikan Bapak P.j. Walikota.

“Kiranya semua bisa menerima dengan baik hasilnya nanti setelah dilakukan verifikasi ulang,” pungkas Kapolresta.

 

Penulis : Red

Berikan Komentar
Artikel ini telah dibaca 70 kali

badge-check

Reporter

Baca Lainnya

Catatan Komnas HAM: 68 Warga Sipil di Tanah Papua Jadi Korban Kekerasan Sepanjang 2024

11 Desember 2024 - 07:09 WIT

Solidaritas Pelajar Papua Bersuara Dalam Peringatan Hari HAM Sedunia

10 Desember 2024 - 20:42 WIT

Ketidaksesuaian Data, Pleno Tingkat Kabupaten Rekapitulasi Hasil Distrik Kwamki Narama Ditunda

5 Desember 2024 - 23:19 WIT

Jennifer Tabuni: Pleno Tingkat Kabupaten Sementara Berjalan

3 Desember 2024 - 16:13 WIT

Jelang Pencoblosan, KPU Papua Tengah Gelar Pesta Rakyat

24 November 2024 - 12:26 WIT

Ribuan Massa Ikut Kampanye Akbar Paslon MP3, Maximus Janji BLK Terbesar di Asia Pasifik

23 November 2024 - 18:57 WIT

Trending di Politik