Menu

Mode Gelap

Lingkungan · 26 Apr 2025 08:48 WIT

Ketua DPRK Mimika Soroti Tambang Rakyat dan Penebangan Kayu di Wakia


Ketua DPRK Mimika, Primus Natikapereyau Perbesar

Ketua DPRK Mimika, Primus Natikapereyau

SASAGUPAPUA.COM, TIMIKA – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Mimika, Primus Natikapereyau menyoroti terkait tambang liar dan Penebangan kayu yang ada di Wakia, Distrik Mimika Barat Tengah, Kabupaten Mimika, Jumat (27/4/2025).

Ia mengatakan penambangan rakyat bertepatan dengan isu batas wilayah antara Wakia dengan Kabupaten tetangga.

“Sehingga isu tambang liar diturunkan tapi isu tapal batas yang dinaikkan bahwa permasalahan disana adalah permasalahan tapal batas tapi didalamnya ada masalah tambang liar disana,” kata Primus ketika ditemui diruangannya, Jumat (26/4/2025).

Ia mengatakan hal ini akan menjadi upaya mereka sebagai anggota DPRK untuk melihat dengan jeli sebab saat konflik di Wakia terjadi , masyarakat lokal khususnya pesisir malah harus tinggal di pinggiran tempat mereka mencari bukan tinggal di rumah tinggal yang ada di Kampung Wakia.

- Advertising -
- Advertising -

“Akhirnya macam anak-anak sekolah, pusat pemerintahan yang ada disana itu terbengkalai. Jadi kalau memang ada yang mau cek atau kita cek kesana ya siap untuk mengecek itu. Apakah tambang ini masuk dalam tambang rakyat atau nanti perusahaan yang masuk ini tergantung regulasinya apa kita bikin,” ujarnya.

Selain aktivitas penambangan rakyat, kata Primus ada aktivitas penebangan kayu di Wakia.

“Banyak sodara sodari kami yang sensor kayu, penebangan secara perorangan dan penjualan ke kota Timika, tapi ada juga yang memotong kayu, mengambil secara banyak dan bawa keluar dari Timika sini dan transitnya pun di luar Timika di salah satu kabupaten disana jadi itu nanti kita akan sama-sama cek itu penebangan kalau sudah pakai perusahaan masuk berarti yah pasti besar besaran,” ujarnya.

Ia berharap agar pemerintah daerah juga ikut ambil langkah untuk memperhatikan hal tersebut.

“Dampaknya tentu akan berdampak ke lingkungan. Seperti Tambang ini baru jadi belum begitu terlihat dampaknya, tapi dimasa-masa mendatang pasti terjadi (kerusakan lingkungan). Dimana ada tambang emas pasti orang akan berbondong bondong kesana dan orang asli akan tersingkirkan,” ungkapnya.

Sehingga menurutnya memang baik jika ada perusahaan yang masuk namun perusahaan juga harus mementingkan masyarakat asli jangan sampai masuk baru kasih masuk tenaga kerja dari sana.

“Bagaimana dengan masyarakat disana ? Bagaimana dengan orang disana jadi harus perhitungan itu juga jangan sampai masuk dengan bisnis mendapatkan hasil yang banyak tapi masyarakat nya ditinggalkan itu tidak boleh, harapan saya harus dipakai masyarakat disana supaya mereka merasa bahwa hasil dari mereka punya tempat itu mereka juga bisa nikmati,” pungkasnya.

Berikan Komentar
penulis : Kristin Rejang
Artikel ini telah dibaca 135 kali

badge-check

Redaksi

Baca Lainnya

Pemuda Adat Knamlas dan Bol Saris Resmi Dikukuhkan Jaga Warisan Leluhur

4 Maret 2026 - 00:27 WIT

Tolak Kelapa Sawit, Masyarakat Adat Sorsel: Hutan Kami Kecil dan Milik Semua Marga

3 Maret 2026 - 22:48 WIT

Gubernur Papua Tengah: Indeks Demokrasi Di Papua Tengah Harus Substantif 

25 Februari 2026 - 15:10 WIT

Foto bersama saat pembukaan Focus Group Discussio (FGD) Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). Foto: Edwin Rumanasen/sasagupapua

WALHI Papua Kecam Perpanjangan Izin Freeport di AS: Negara dan Perusahaan Khianati Orang Asli Papua

24 Februari 2026 - 13:40 WIT

John Gobai Kritik Soal Kontrak Baru Freeport: Tanpa Restu Papua Tengah?

24 Februari 2026 - 13:12 WIT

Senin Gubernur Papua Tengah Utus Tim Harmonisasi Tiga Kabupaten Selesaikan Konflik Kapiraya

21 Februari 2026 - 09:17 WIT

Trending di Pemerintahan