SASAGUPAPUA.COM, TIMIKA – Komisi 1 DPRK Mimika melakukan kegiatan Kunjungan Kerja dalam daerah.
Kunjungan kerja ini dilaksanakan di Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika, Papua Tengah, Selasa (22/7/2025).
Kunjungan kerja ini dihadiri oleh sejumlah Anggota Komisi I DPRK Mimika diantaranya Ketua Komisi I Alfian Akbar Balyanan, Wakil Ketua, Daud Bunga, Sekertaris Anton Pali, dan anggota Iwan Anwar, Ester Rika Agustina Komber, Agustinus W Murib, Anton Alom dan Frederikus Kemaku.
Disana mereka bertemu dengan pihak Distrik Mimika Timur dan juga menyerap beberapa aspirasi masyarakat.
Dalam momen tersebut, Anggota DPRK Mimika Jalur Otsus, Frederikus Kemaku menjelaskan pihaknya menerima berbagai aspirasi seperti jalan Pomako diminta agar jalan menuju ke Pomako dibuat dua arah sehingga ada perbedaan jalur dari Pomako ke Timika, dan Timika ke Pomako mengingat kondisi jalan utama sudah sempit.
“Jadi ini kan pusat perekonomian, bisa berkembang pesat jika akses logistik juga diperhatikan,” katanya.
Selain jalan, ada pula usulan terkait maraknya minuman lokal (Milo) di area Distrik Mimika Timur.
“Mereka minta agar ada kerjasama antara pihak keamanan, pemerintah, lembaga adat termasuk kami DPRK untuk bersama seriusin Maslaah Milo ini,” kata Frederikus.
Usulan lainnya adalah mengenai budaya. Frederikus yang juga putra asli Kamoro menerima aspirasi masyarakat yang menyoroti budaya Seka Kamoro yang biasa salah menggunakan kostum atau atribut.
“Jadi ini adalah ikon, ini adalah budaya asli dari suku Kamoro harus diangkat,” katanya.
Dimana kata dia masyarakat harus bisa membedakan pemakaian atribut dalam acara adat dan dalam situasi acara seremonial biasa.
“Jadi penyalahgunaan atribut seka ini yang harus diatur seka itu sebenarnya sama dengan Yospan, jadi kalau acara biasa itu pakai sepatu, celana panjang, baju bisa kemeja bisa kaos oblong, tapi kalau pakai mahkota, rumbai-rumbai dan atribut adat lainnya itu hanya digunakan saat upacara adat, sehingga ini perlu diatur, untuk memberikan edukasi,” ungkapnya.
Menurutnya perlu diberikan pemahaman kepada masyarakat oleh pihak terkait untuk mengedukasi bagaimana tarian seka dan atribut budaya Kamoro seharusnya digunakan, sehingga kekayaan asli Budaya Kamoro tidak hilang.
Frederikus Kemaku juga menyoroti soal banyaknya warga Asmat Tampa KTP Mimika di Pomako.
Menurutnya, pemerintah perlu mendata dengan baik dan berkoordinasi dengan pemerintah Asmat sebab jangan sampai menimbulkan konflik.
“Masyarakat mengeluh ada dugaan monopoli dari warga Asmat sehingga masyarakat Kamoro merasa tersisihkan, misalnya tenaga buruh itu kan Kamoro dengan Asmat tapi ketika masyarakat merasa ada monopoli dari warga Asmat akhirnya terjadi perkelahian, ini tidak bisa dibiarkan berlarut harus ada solusi,” ungkapnya.
Ia berharap pemerintah Kabupaten Mimika harus secepatnya menyelesaikan dan mencari solusi soal situasi tersebut.
“Harus ada kolaborasi semua pihak. Jangan sampai Kamoro disingkirkan. Selain dengan pekerjaan, bantuan dari Pemkab Mimika juga akhirnya tidak tepat sasaran karena banyak yang bukan warga asli Kamoro yang dapat sementara warga Asli Kamoro tidak dapat,” pungkasnya.
