SASAGUPAPUA.COM, Nabire – Langkah besar diambil oleh Pemerintah Provinsi Papua Tengah dalam memperkuat struktur birokrasi di wilayahnya.
Pada Jumat, 13 Februari 2026, Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa, secara resmi melantik sejumlah Pejabat Administrator (Eselon III) dan Pejabat Pengawas (Eselon IV) di Ballroom Kantor Gubernur Papua Tengah.
Pelantikan ini menandai komitmen pemerintah dalam mempercepat roda pembangunan di provinsi yang baru terbentuk tersebut.
Menekankan Visi Kerja Nyata
Dalam sambutannya, Gubernur Meki Nawipa menegaskan bahwa fokus utama pemerintahan di bawah kepemimpinannya bersama Deinas Geley adalah kerja nyata yang langsung menyentuh masyarakat. Ia meminta para pejabat yang baru dilantik untuk tidak terpengaruh oleh visi lain selain yang telah dijanjikan kepada rakyat.
“Visi-visi di Papua Tengah hanya Gubernur Meki Nawipa dan Deinas Geley. Jadi, kita sudah janji sama masyarakat untuk kita kerja. Sekolah jalan, kesehatan jalan, pertumbuhan ekonomi jalan, dan bagaimana kita menciptakan perdamaian di negeri ini. Di luar dari itu tidak ada visi-visi. Mari kita sama-sama kita kerja,” ujar Meki Nawipa dalam sambutannya.
Integritas dan Disiplin Pegawai
Gubernur juga menaruh perhatian serius pada masalah integritas dan moralitas aparatur sipil negara.
Menurutnya, keberhasilan pemerintahan sangat bergantung pada kualitas para pemimpin di setiap level. Ia mengibaratkan organisasi seperti seekor ikan yang kualitasnya ditentukan oleh kepalanya.
“Ikan itu selalu busuk dari kepala, kalau kepala rusak semuanya rusak di bawah. Maka itu kepala harus baik, supaya di bawah juga harus baik. Kita tetap konsisten. Tidak boleh ada, kita menjaga integritas kita di pemerintahan. Ya sedikit lagi, siapapun dia yang nakal-nakal, selingkuh kiri-kanan pasti saya copot. Itu sudah clear,” tegasnya.
Keadilan Proporsional dan Transparansi
Sebagai provinsi baru, Meki Nawipa memastikan penempatan jabatan dilakukan secara transparan dan berkeadilan dengan memperhatikan representasi wilayah dan suku. Ia mengungkapkan bahwa komposisi ASN telah diatur dengan rasio 70 persen Orang Asli Papua (OAP) dan 30 persen non-OAP, serta akan dipublikasikan secara terbuka kepada masyarakat.
“Kita pakai budaya yang Jepang, bagi rata. Jadi kita sudah rapikan itu, saya sudah pastikan itu jalan baik. Suatu saat saya akan tayangkan, Kabupaten Paniai dapat berapa, Deiyai dapat berapa, Nabire dapat berapa, clear semuanya. Tidak ada yang kita sembunyikan karena ini provinsi baru, sehingga transparansi kita buka,” jelasnya.
Menjadi Perintis Bukan Sekadar Pewaris
Gubernur mengingatkan pejabat yang dilantik hari ini memiliki tanggung jawab sejarah untuk meletakkan fondasi pembangunan Papua Tengah yang kokoh. Ia meminta seluruh pejabat mulai dari kepala dinas hingga kepala seksi untuk bekerja jujur dan saling mengawal melalui pakta integritas yang akan segera ditandatangani.
“Tujuan kita ke sana, kita bukan pewaris tapi kita perintis. Kita meletakkan fondasi, fondasinya besar. Jangan berkelahi karena uang, jangan berkelahi karena duit. Berkat itu akan mengalir kepada orang-orang yang bekerja jujur dan benar di atas tanah ini. Mari kerja sama, hormati pimpinan, dan menghargai anak buah supaya sama-sama kita bisa melanjutkan langkah berikut,” pungkasnya.
