SASAGUPAPUA.COM, Papua Tengah – Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa, menyampaikan ketegasan yang cukup keras sekaligus motivasi mendalam saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Otonomi Khusus dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 Provinsi Papua Tengah di Nabire, Selasa (28/4/2026).
Dalam pidatonya, Meki menyayangkan minimnya kehadiran anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) dalam forum penting tersebut, mengingat lembaga tersebut merupakan representasi kultural sekaligus “ruh” dari pelaksanaan Otonomi Khusus di tanah Papua.
Meki Nawipa menegaskan efektivitas pembangunan tidak akan tercapai jika lembaga yang memegang mandat pengawasan Otsus tidak terlibat aktif sejak tahap perencanaan.
“Bagaimana caranya? Kita di sisi lain bilang pemerintah gagal, tapi rohnya otonomi khusus itu MRP. MRP harus pastikan bahwa barang harus sampai di ekosistem sasaran. Jadi saya berharap besok atau lusa MRP hadir. Iya, tidak boleh main-main,” ujar Meki di hadapan para hadirin dengan nada tegas.
Kekecewaan Gubernur dipicu oleh fakta bahwa pada saat pembukaan, hanya satu orang perwakilan MRP yang tampak hadir di lokasi bahkan Ketua MRP pun tidak hadir. Untuk itu ia berharap tiga hari kegiatan Musrenbang ini bisa dihadiri lengkap oleh MRP.
Baginya, kehadiran MRP bukan sekadar formalitas protokoler, melainkan bentuk pertanggungjawaban moral dan jabatan kepada masyarakat Papua
Ia juga berharap agar MRP tidak hanya aktif di media sosial tapi menyentuh kebutuhan rakyat.
“Berdosa loh kita tanpa kerja kita makan gaji, tapi kita tidak kawal pembangunan ini. Ini intinya di sini. Kita tidak perlu tunjukkan bahwa kita ini pejabat. Pejabat itu konsep, kreatif, merencanakan, dan melaksanakannya kita menolong kerja di bawah,” tambahnya lagi.
Lebih jauh, Meki mengajak seluruh elemen masyarakat dan pejabat di Papua Tengah untuk memiliki rasa percaya diri yang tinggi terhadap posisi Papua dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ia mengingatkan bahwa kekayaan alam Papua Tengah merupakan sokongan besar bagi stabilitas nasional, sehingga orang Papua harus memposisikan diri sebagai pemain kunci atau playmaker, bukan sekadar pengisi pembangunan.
“Saya beri tahu itu, kita orang Papua ini bukan pelengkap di negara ini. Kita ini tanpa kita, negara ini tidak jalan. Kita gabung dengan negara ini kita bawa cek emas, cek uranium, cek tembaga, cek kekayaan dalam laut, cek kekayaan di dalam tanah, dan jangan lupa cek di atas udara,” serunya disambut riuh hadirin.
Ia bahkan memberikan fakta mengejutkan mengenai kontribusi pajak dari wilayahnya, “Papua Tengah menyumbangkan pajak Freeport 100 triliun per tahun. Berarti kita bukan pengisi, kita ini orang inti di dalam negara ini. Setuju kan?,” sambungnya.
Meski menekankan besarnya kontribusi Papua, Meki tetap mengakui bahwa negara pun telah memberikan kontribusi nyata dalam bentuk infrastruktur yang kini dinikmati masyarakat.
Namun, ia kembali mengingatkan bahwa jabatan adalah amanah singkat yang harus dijawab dengan dedikasi tinggi sebelum masa tugas berakhir atau dipanggil oleh Sang Pencipta.
“Ya sudahlah, hidup ini sekali saja. Jangan sampai sebelum Tuhan panggil kita sudah menyesal. Waktu Tuhan kasih jabatan, pertanggungjawabkan. Iya, bagaimana person in charge, PIC, itu betul-betul dia in charge untuk tolong ini,” pungkasnya.
Tanggapan MRP Papua Tengah
Menanggapi pernyataan Gubernur Papua, Tengah Wakil Ketua I MRP Papua Tengah, Paulina Marey, menyambut baik masukan tersebut dan menyampaikan apresiasinya karena hal itu menjadi pengingat penting bagi peran lembaga mereka.
“Terima kasih. Kegiatan Musrenbang yang dibuka pada hari ini, tetapi juga ada dari kementerian juga hadir. Menyangkut itu bukan teguran ya, itu beliau memberi informasi sehingga kami MRP tidak sebatas duduk saja. Jadi menurut kami, terima kasih kepada Bapak Gubernur atas penyampaiannya, sehingga kami lembaga kultur tidak tidur, tidak biasa-biasa saja, tapi betul-betul harus menjaga dana yang nanti diturunkan,” ujar Paulina ketika diwawancarai Usai pembukaan Musrenbang Otsus.
Terkait sentilan Gubernur mengenai gaji, Paulina menjelaskan bahwa hak tersebut diterima atas dasar kinerja, namun ia menekankan bahwa kendala selama ini ada pada alur alokasi anggaran.
“Tadi sedikit beliau menyangkut gaji, gaji tetap kita punya hak untuk kita terima karena kita kerja. Tapi selama ini menyangkut dana, dana kan tidak langsung ke MRP. Kalau langsung ke MRP untuk langsung bisa mengatur ke setiap titik-titik tertentu, ya pastilah kita akan laksanakan seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Gubernur tadi,” ungkapnya.
Paulina juga mengungkapkan selama dua setengah tahun lembaga ini berjalan, pihaknya masih kesulitan mengawasi dana Otsus karena menurutnya MRP tidak terlibat dalam teknis penyalurannya.
“Lembaga ini dia belum tahu dana Otsus itu seperti apa yang harus dia awasi, dia turunkan langsung kepada masyarakat yang punya hak terima di provinsi tetapi juga di delapan kabupaten. Kalau boleh diberikan kepercayaan kepada kami, lembaga Majelis Rakyat Papua, sehingga betul-betul itu kena langsung kepada masyarakat. Karena kalau kita hanya bicara saja terus uang itu kita tidak lihat dia punya bentuknya, terus nanti arahnya kepada siapa, pastilah masyarakat dia akan bertanya itu uang itu mau dikemanakan,” tambahnya lagi.
Mengenai minimnya kehadiran anggota pada hari pertama, Paulina memberikan klarifikasi terkait koordinasi internal serta situasi darurat di daerah.
“Mungkin kemarin kita punya sekretaris belum arahkan anggota untuk semua hadir di tempat ini. Dan kita punya Pak Ketua, beliau sementara tidak ada di tempat karena situasi daerah di Timika lagi kurang aman-aman saja, di Kwamki Narama ada perang sehingga beliau ada di sana. Tadi kami sempat WA dengan beliau, kalau hari ini situasi di atas membaik, beliau akan turun ke tempat ini,” jelasnya.
Atas harapan dari Gubernur Papua Tengah, Paulina juga berkomitmen penuh MRP untuk mengawal jalannya perencanaan pembangunan hingga selesai.
“Kami akan hadir terus, akan hadir besok, akan hadir sampai dengan hari terakhir penutupan. Kami akan hadir.” Pungkasnya.






