SASAGUPAPUA.COM, JAYAPURA – Pemerintah Provinsi Papua memastikan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada tetap terlaksana meskipun menghadapi keterbatasan anggaran.
Penjabat Gubernur Papua, Ramses Limbong, menegaskan bahwa pihaknya tengah mencari solusi agar pendanaan tetap tersedia tanpa mengganggu keuangan daerah.
“Kami sudah menjelaskan kondisi fiskal Papua kepada KPU RI. APBD kita terbatas, dan ada kesulitan dalam hal keuangan. Namun, karena ini amanat Undang-Undang, PSU tetap harus terlaksana,” katanya dikutip dari papua.go.id tanggal 6 Maret 2025.
Guna menekan pengeluaran, Pemprov Papua telah meminta KPU untuk melakukan efisiensi anggaran PSU.
Beberapa langkah yang diusulkan antara lain memangkas perjalanan dinas hanya untuk keperluan mendesak, menggelar rapat secara daring, serta memanfaatkan gedung dan gudang milik pemerintah untuk kebutuhan penyimpanan logistik.
“Kami minta KPU mengurangi perjalanan dinas, hanya yang benar-benar penting atau mendesak saja. Rapat juga bisa dilakukan secara daring untuk menghemat biaya,” kata Ramses.
Selain itu, masa kerja petugas ad hoc juga akan dipersingkat dari enam bulan menjadi tiga bulan guna menghemat anggaran, terutama dalam hal honorarium dan tunjangan lainnya.
“Saya juga meminta agar logistik seperti kotak suara dan bilik suara yang masih layak dipakai tidak perlu diganti, cukup dilakukan pengecekan dan perbaikan jika diperlukan.
Ramses menambahkan bahwa Pemprov Papua terus berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) guna mencari solusi pendanaan yang tepat.
“Apapun kondisinya, PSU ini harus jalan. Kami akan mencoba mencari alternatif pendanaan agar semua tahapan bisa terlaksana sesuai jadwal,” ujarnya
Terima Kunjungan KPU RI, Ramses: Apapun Kondisinya Untuk PSU Kita Akan Cari Solusinya
Sebelumnya pada Selasa (5/3/2025) Gubernur Papua, Ramses Limbong menerima kunjungan KPU RI di ruangannya.
Pertemuan tersebut menyikapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dengan pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur.
Gubernur Ramses menegaskan bahwa pemungutan suara ulang di Papua harus sukses apa pun kondisinya.
Sumber foto: papua.go.id
“Memang kita kesulitan dalam segi anggaran, namun untuk PSU kita akan cari solusinya, yang terpenting Pilkada harus terlaksana,” kata Ramses.
Gubernur Ramses meminta KPU untuk melakukan efisiensi anggaran bahkan tidak perlu melakukan perjalanan dinas jika itu bisa dilakukan secara daring.
“Bila perlu kegiatan dilakukan di kantor atau di ruangan, pertemuan jika memungkinkan bisa dengan daring saja. harus benar-benar melakukan efisiensi anggaran di tengah keterbatasan yang ada,” tutupnya.
Dana PSU yang Diusulkan ke Pemprov Senilai Rp371 Miliar
Tanggal 4 Maret 2025, Pemerintah Provinsi Papua memastikan akan melakukan review terhadap usulan anggaran Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang diajukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan.
Penjabat Gubernur Papua, Ramses Limbong, menegaskan tidak semua usulan anggaran akan disetujui, mengingat adanya kebijakan efisiensi yang diterapkan pemerintah pusat.
Menurut Ramses, KPU Papua mengajukan tambahan anggaran PSU sebesar Rp 168 miliar, meskipun sebelumnya telah mendapat alokasi Rp 155 miliar untuk Pilkada 2024.
Selain itu, Bawaslu Papua mengusulkan anggaran sebesar Rp 151 miliar, sementara aparat keamanan—Polda Papua dan TNI—mengajukan total anggaran pengamanan sebesar Rp 48 miliar.
“Kami akan melakukan review terhadap semua usulan anggaran ini. Tidak semua akan disetujui, terutama kegiatan yang tidak mendesak,” ujar Ramses di Jayapura.
Ia menambahkan bahwa masih ada sisa anggaran Pilkada sebelumnya sebesar Rp 47 miliar yang belum terpakai di KPU. Oleh karena itu, pemerintah akan memastikan agar anggaran yang ada digunakan secara efisien sebelum menyetujui tambahan dana.
Sumber foto: papua.go.id
Gubernur menegaskan bahwa kebijakan efisiensi ini selaras dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Anggaran APBD dan APBN. Salah satu langkah konkret yang akan diterapkan adalah menekan pengeluaran untuk kegiatan yang tidak terlalu penting.
“Saya sudah menekankan agar kegiatan seperti rapat cukup dilakukan di kantor, tidak perlu di hotel. Perjalanan dinas juga bisa diminimalkan dengan memanfaatkan teknologi, seperti rapat daring,” jelasnya.
Meskipun ada upaya pengetatan anggaran, Ramses memastikan bahwa pelaksanaan PSU tetap akan berlangsung dengan lancar, aman, dan damai. Saat ini, KPU Papua masih berkoordinasi dengan KPU Pusat di Jakarta untuk menentukan jadwal pasti pelaksanaan PSU.
“Pemerintah Papua tetap berkomitmen mendukung PSU, tetapi dengan prinsip efisiensi dan transparansi,” tutupnya.
