SASAGUPAPUA.COM, TIMIKA – Pemerintah Kabupaten Mimika melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menggelar Seminar Pendahuluan Studi Kelayakan Pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Kota Madya Timika Tahun 2025.
Kegiatan yang berlangsung di ruang pertemuan Bappeda Kabupaten Mimika, Jumat (22/08/2025) ini dibuka secara resmi oleh Bupati Mimika, Johannes Rettob, dan didampingi oleh Wakil Bupati Mimika Emanuel Kemong.
Selain itu turut hadir, Ketua DPRD Kabupaten Mimika, perwakilan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemkab Mimika.
Seminar juga menghadirkan narasumber dari Universitas Papua (UNIPA) yang memberikan paparan teknis terkait aspek-aspek kajian pembentukan DOB.
DOB Bukan Proses Sederhana
Dalam sambutannya, Bupati Johannes Rettob menegaskan bahwa pembentukan DOB bukanlah proses yang sederhana.
Hal ini kata dia diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta secara khusus di Tanah Papua melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Papua.
“Pembentukan DOB dimaksudkan untuk memperpendek rentang kendali pemerintahan, mendekatkan pelayanan, mempercepat pembangunan, dan menata ruang yang lebih efektif. Dalam konteks Papua, DOB juga harus memberikan penguatan bagi Orang Asli Papua (OAP), baik dari aspek politik, ekonomi, sosial, maupun budaya,” tegas Bupati.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa wacana pembentukan Kota Madya Timika bukan sekadar mendirikan pemerintahan kota, tetapi membangun instrumen keadilan sosial yang berpihak pada masyarakat Mimika, khususnya OAP.
Tujuan Pembentukan DOB
Dijelaskan secara umum, tujuan pembentukan DOB meliputi:
- Meningkatkan kualitas pelayanan publik agar masyarakat merasakan kehadiran negara secara nyata.
- Meningkatkan efektivitas tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
- Mendorong percepatan pembangunan ekonomi, sosial, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
- Mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan membuka lebih banyak lapangan kerja dan peluang usaha.
- Mengurangi kesenjangan antarwilayah melalui pemerataan pembangunan.
- Memberikan ruang partisipasi lebih luas bagi masyarakat lokal dalam proses pembangunan.
Bupati mengatakan, dalam kerangka Otonomi Khusus Papua, afirmasi terhadap OAP harus menjadi prioritas utama.
Ia menekankan pentingnya “ruang fisik dan sosial” bagi OAP: tata ruang kota yang berpihak, penyediaan lahan usaha, fasilitas sosial dan budaya, serta keterlibatan aktif OAP dalam birokrasi, dunia usaha, dan pembangunan daerah.
“Kita tidak ingin DOB ini hadir hanya sebagai ‘bangunan kosong’, tetapi sebagai rumah bersama yang adil dan inklusif. Kajian akademik yang dilakukan harus menjadi peta jalan pembangunan Kota Timika yang benar-benar memberikan manfaat optimal bagi semua, khususnya OAP,” ujarnya.
Memiliki Sejumlah Persyaratan Administratif
Proses pembentukan DOB, lanjut Bupati, memiliki sejumlah persyaratan administratif, teknis, dan kewilayahan, mulai dari jumlah penduduk, luas wilayah, kemampuan ekonomi, kesiapan infrastruktur, hingga potensi sosial budaya. Selain itu, dukungan politik, persetujuan pemerintah daerah induk, DPRD, dan pemerintah pusat menjadi faktor penting yang harus dipenuhi.
Mimika dengan dinamika ekonominya yang tinggi, terutama berkat keberadaan industri pertambangan besar, memiliki potensi kuat untuk menopang berdirinya Kota Timika.
Namun potensi ini, menurut Bupati, harus dikelola dengan baik agar tidak hanya menguntungkan segelintir pihak, tetapi mampu mengangkat harkat dan martabat seluruh masyarakat, khususnya OAP.
Mengakhiri sambutannya, Bupati mengajak seluruh peserta seminar, akademisi, tokoh masyarakat, dan pihak terkait lainnya untuk bekerja bersama, berpikir jauh ke depan, dan menempatkan kepentingan rakyat sebagai prioritas utama.
“Seminar ini adalah tahap awal yang sangat penting. Mari kita jadikan kajian DOB ini sebagai landasan untuk membangun Kota Timika yang maju, inklusif, berkeadilan, dan menjadi kebanggaan kita semua,” pungkasnya.
Dikatakan, dengan terselenggaranya seminar ini, Pemkab Mimika resmi memulai langkah strategis menuju pembentukan Kota Madya Timika sebagai daerah otonomi baru yang diharapkan akan menjadi motor penggerak pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Mimika di masa depan.
