SASAGUPAPUA.COM, Timika — Kehadiran kapal perintis KM Sabuk Nusantara (Sanus) 114 sebenarnya menjadi angin segar bagi masyarakat di Distrik Mimika Timur Jauh, Jita, dan Agimuga, Kabupaten Mimika, Papua Tengah.
Sarana transportasi laut ini sangat dinantikan untuk mempermudah mobilitas warga dari kampung ke Kota Timika maupun sebaliknya.
Namun, pelayanan pelayaran ini kini terhambat oleh masalah klasik di pesisir timur Mimika, yakni pendangkalan sungai dan pinggir laut yang kerap membuat kapal kandas.
Situasi pendangkalan ini sejatinya sudah berlangsung lama, bahkan sebelum kapal perintis masuk, di mana para motoris dan penumpang speedboat sering kali harus turun dan mendorong perahu mereka saat terjebak di area dangkal.
Kondisi memprihatinkan tersebut yang mendasari perjuangan untuk menghadirkan kapal perintis hingga ke dermaga Sipu-Sipu, Distrik Jita.
Setelah melalui advokasi mendalam ke Kementerian Perhubungan Republik Indonesia di Jakarta, perjuangan tersebut membuahkan hasil dengan resminya rute KM Sanus 114 yang melayari pantai Selatan dari Pelabuhan Pomako Timika menuju Sipu-Sipu, Agats, hingga ke Merauke, Provinsi Papua Selatan.
Sayangnya, kegembiraan masyarakat yang sempat menggelar prosesi adat saat menyambut pelayaran perdana kapal tahun 2025 lalu tersebut harus terbentur realitas di lapangan.
Setelah sempat berlayar sekali ke Distrik Jita, KM Sanus 114 kini mengalami kendala besar untuk mencapai dermaga Sipu-Sipu karena adanya tiga titik pendangkalan kritis yang menyulitkan kapal untuk berlayar secara normal.
Berdasarkan pengamatan langsung, area dangkal tersebut membentang kurang lebih sepanjang 20 mil, mulai dari sekitar Pulau Tiga menuju ke Sungai Muras Besar dan Sungai Agimuga.
Kondisi keamanan pelayaran yang berisiko ini juga ditegaskan langsung oleh pihak kru kapal melalui sebuah pesan tertulis.
“Jadi bapak kami kru saNus 114 sangat minta maaf yg sebesar-besarnya, kami sangat antusias untuk jadi bagian yg melayani masyarat Distrik jita, tapi menyangkut keselamatan yg tidak bisa di hindari kami minta bapak dan pemerintah untuk lakukan perbaikan muara, kedalaman dan juga rambu – rambu biar pada saat kapal masuk aman lancar dan bisa terus melayani masyarakat jita,jadi selama belum ada perbaikan muara kami khawatirkan keselamatan kapal dan penumpang.dan sekiranya bapak beserta msyrkt jita bisa mengerti dengan keadaan ini,” demikian bunyi catatan pesan dari Nahkoda Kapal Sanus 114.
Mengingat pentingnya jalur ini bagi hajat hidup orang banyak, desakan untuk segera melakukan normalisasi alur laut pun menguat. Terlebih lagi, Kementerian Perhubungan tetap menetapkan rute pelayaran kapal perintis ke Sipu-Sipu dalam trayek resmi tahun 2026 ini, sehingga penanganan di lapangan bersifat mendesak dan tidak bisa ditunda-tunda lagi.
Wakil Ketua IV DPR Papua Tengah, John NR Gobai, menegaskan sinergi antara pemerintah dan pihak swasta sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan persoalan ini secara cepat.
“Karena tahun 2026 ini trayek Kapal Perintis ke Sipu-Sipu tetap ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan dengan trayek yang sama, sehingga harus ada penanganan segera untuk pengerukan di depan Pulau Tiga. Kami meminta Pemerintah Provinsi Papua Tengah, Pemerintah Kabupaten Mimika, dan Freeport mengeruk bagian-bagian yang mengalami pendangkalan agar KM Sabuk Nusantara mudah menjangkau dermaga Sipu-Sipu dan sekitarnya,” ujar John NR Gobai saat diwawancarai pada Kamis (4/6/2026).
John menambahkan bahwa kontribusi dari PT Freeport Indonesia sangat dinantikan dalam mengatasi hambatan transportasi laut masyarakat adat ini, mengingat dampak ekologis dari operasional perusahaan ditengarai turut andil dalam perubahan bentang alam di wilayah pesisir tersebut.
“Jika sudah dilakukan pengerukan, tentu saja akan mempermudah lajunya kapal perintis, minimal ada alur kapal masuk yang cukup dalam. Pihak Freeport juga harus berkontribusi dalam situasi ini. Freeport tidak bisa katakan itu bukan wilayah kerjanya. Harus disadari bahwa oleh karena tailing Freeport itulah yang membuat terjadinya pendangkalan di sana,” pungkas John.
