SASAGUPAPUA.COM, Nabire – Wakil Ketua IV DPR Papua Tengah, John NR Gobai, melakukan kunjungan lapangan bersama perwakilan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk meninjau langsung kesiapan lokasi pembangunan Kampung Nelayan di Provinsi Papua Tengah. Kunjungan yang berlangsung pada Selasa (14/4/2026) ini difokuskan pada survei teknis di Kampung Nifasi, Distrik Makimi, Kabupaten Nabire.
Dalam peninjauan tersebut, John Gobai hadir mendampingi Dodie dari pihak KKP serta anggota dewan lainnya, Stella Misiro. Kunjungan ini merupakan tindak lanjut dari konsultasi yang dilakukan sebelumnya ke Jakarta guna memohon adanya program penataan pemukiman nelayan yang lebih layak dan modern bagi masyarakat pesisir di Papua Tengah.
“Hari ini saya bersama Ibu Stella Misiro mendampingi tim dari Kementerian Kelautan dan Perikanan melakukan survei untuk usulan rencana pembangunan kampung nelayan di Kampung Nifasi. Kami ingin memastikan kondisi di lapangan sesuai dengan kebutuhan infrastruktur yang akan dibangun,” kata John Gobai di sela-sela kegiatannya di Distrik Makimi.
Selain di Nifasi, John menjelaskan pemantauan ini juga mencakup evaluasi terhadap potensi Kampung Nelayan Hub di PPI Waharia, Nabire, serta kawasan Pomako di Kabupaten Mimika. Menurutnya, kunjungan langsung ke lapangan sangat penting untuk melihat bagaimana karakteristik hunian nelayan yang harus menyesuaikan dengan kondisi alam laut yang sering mengalami pasang surut.
“Kami melihat langsung bahwa di kampung-kampung pesisir seperti Nifasi dan Sima ini memang belum tersedia tambatan perahu, tempat pelelangan ikan, hingga cold storage. Padahal potensi perikanan di sini adalah tumpuan hidup masyarakat. Dengan kehadiran pihak kementerian, kami berharap fasilitas pendukung ini segera dibangun sesuai Peraturan Menteri KP Nomor 34 Tahun 2022,” jelasnya.
John juga menekankan kunjungan ini menjadi momentum untuk mendesak penyelesaian urusan administratif P3D, khususnya di PPI Pomako, Mimika.
Dikatakan, sinkronisasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten harus dipercepat agar pembangunan fisik bisa segera menyentuh masyarakat nelayan yang membutuhkan penataan pemukiman.
“Kunjungan ini menunjukkan komitmen kami untuk mendorong agar pemerintah pusat benar-benar membangun infrastruktur yang dibutuhkan. Kami ingin ada penataan pemukiman nelayan yang baik, di mana tersedia tempat memperbaiki jaring dan gudang peralatan yang layak bagi masyarakat pesisir kita,” tutupnya.
