SASAGUPAPUA.COM, NABIRE – Usai pelaksanaan pemilihan kepada daerah (Pilkada) di Kabupaten Paniai Komisi Pemilihan Umum (KPU) Papua Tengah bersama LO Polda Papua Tengah dan Pemerintah Provinsi Papua Tengah kunjungi Kabupaten Paniai.
Tim melakukan perjalanan ke Paniai menggunakan Pesawat Smart Air pada 29 November 2024 pukul 9.46 WIT dan tiba di Bandara Enarotali Kabupaten Paniai sekitar pukul 10.28 WIT.
Mereka langsung melaksanakan pertemuan di Mako Polres Paniai untuk membahas terkait perkembangan situasi pasca pemungutan suara.
LO Polda Papua Tengah Kombes Pol. Dede Alamsyah, S.I.K, dalam rapat tersebut menjelaskan pihaknya datang untuk mengecek pelaksanaan pemungutan suara.
“Kita ingin jangan sampai terjadi masalah. dan Pilkada terus berjalan dengan baik,” katanya.
Kapolres Paniai, Kompol Deddy A. Puhiri, S.I.K menjelaskan untuk situasi Paniai pada umumnya aman dan kondusif.
“Hanya yang menjadi tidak kondusif pada saat pendistribusian logistik. Kami sudah melakukan pertemuan sebelum pendistribusian logistik meskipun dalam pelaksanaan ada perubahan terkait jalur transportasi dan kondisi cuaca,” jelasnya.
Ia juga melaporkan beberapa kendala yang dihadapi seperti logistik yang belum sampai ke salah satu Distrik.
Kemudian di Distrik Paniai Timur terjadi masalah di Kampung Enarotali, ada yang ingin logistik keluar ke Kampung Enarotali ada yang tidak mau logistik keluar.
“Kami sudah lakukan langkah – langkah, koordinasi KPU dan Bawaslu Paniai, komunikasi dengan Paslon, pertemuan dengan tokoh masyarakat,” terangnya.
Sementara itu Komisioner KPU Paniai Divisi Data, Sisilia Nawipa menjelaskan terkait pemungutan suara Distrik Paniai Timur yangmana masyarakat tidak mau logistik didistribusikan ke 17 Kampung.
“Kami sudah nego dengan bapak Kapolres ke masyarakat tapi masyarakat tetap tidak mau logistik keluar. Truk sudah siap tapi masyarakat tidak mau, akhirnya logistik diturunkan dan dikerjakan sesuai kesepakatan masyarakat kecuali Kampung Enarotali,” terangnya.
Ia menjelaskan berbagai kendala yang mereka hadapi dilapangan mulai dari pemalangan jalan dan tantangan dengan pendapat masyarakat setempat.
Anggota Bawaslu Paniai, Yulmince Nawipa menjelaskan ada beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh oknum PPD yang ada di Distrik Paniai Timur yang membacakan perolehan suara tanpa kesepakatan dan logistik belum diturunkan.
“Kami rasa sudah melanggar sehingga kami Bawaslu rapat pleno dan memberikan rekomendasi kepada KPU,” ujarnya.
Staf ahli Pj. Gubernur Papua Tengah, Herman Kayame, menjelaskan situasi di Paniai ketika masyarakat ribut pasti akan berdamai.
“Kami mewakili provinsi, kami apresiasi kinerja KPU, Bawaslu, TNI / POLRI di Kabupaten Paniai,” ujarnya.
Ia juga berharap agar pihak penyelenggara tidak berpihak, dan biarkan masyarakat memilih sesuai kesepakatan masyarakat.
Ketua KPU Papua Tengah, Jennifer Darling Tabuni berharap pihak KPU dan Bawaslu tingkatkan koordinasi.
Kepada Media yang tergabung di Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Papua Tengah Jenifer menjelaskan pihaknya menuju ke Paniai Timur untuk menyelesaikan satu TPS di Paniai yang logistiknya tertahan.
“Setelah kami sampai jam 1 siang logistik di geser ke kampung dan tadi pagi (30 November) sudah mulai dilaksanakan Pemungutan Suara Lanjutan (PSL) di kampung tersebut,” jelasnya.
Dalam laporan kunjungan KPU Papua Tengah dan jajaran dalam rangka asistensi mengecek pelaksanaan Pilkada 2024 di Kabupaten Paniai khususnya tahapan pemungutan suara bahwa yang menjadi fokus pembahasan pada pemungutan suara Kampung Enarotali yang belum dilaksanakan karena ada permasalahan perebutan suara antar Paslon nomor urut 1, 3 dan 4.