SASAGUPAPUA.COM, NABIRE – Ketua Fraksi Kelompok Khusus Donatus Mote menyoroti situasi perbaikan jalan Trans Nabire-Ilaga tepatnya di Kilo 139-142 yang hingga saat ini masih berlangsung.
Jalan tersebut adalah jalan nasional yang pembangunannya menggunakan dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang menjadi tanggung jawab kementerian terkait.
Donatus mengatakan jalan tersebut kerap mengalami longsor, kerusakan dan menimbulkan kecelakaan. Bahkan baru-baru ini menyebabkan satu orang yakni Silas Magai yang meninggal dunia akibat longsor.
Jalan Trans Nabire-Ilaga ini merupakan jalan yang menghubungkan tiga kabupaten di Provinsi Papua Tengah yakni Dogiyai, Deiyai, dan Paniai juga kedepan akan menghubungkan Intan Jaya dan Puncak.
“Ini jalan yang harus diperhatikan dan diutamakan, tidak boleh terjadi gangguan sampai berminggu-minggu,” kata Donatus ketika diwawancarai di ruang kerjanya, Kamis (4/9/2025).
Ia menilai, perbaikan jalan di Kilo 139 sampai 142 belum dilakukan secara serius.
“Ini jalan nasional jadi pemerintah pusat melalui kementerian terkait itu cepat tangani,” ungkapnya.
Akibat jalan rusak, gerak ekonomi mengalami gangguan, misalnya BBM juga bahan makanan lainnya tidak bisa sampai ke tiga kabupaten.
“Sampai saat ini masyarakat mengeluh karena listrik tidak nyala, salah satu contohnya harga barang juga ikutan naik, di Deiyai, Dogiyai, Paniai naik pasca terjadi longsor maka kami harap itu jalan trans Nabire-Ilaga harus mendapatkan perhatian yang serius,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan kepada tiga bupati yaitu Dogiyai, Deiyai dan Paniai yang beberapa waktu lalu membantu untuk memperbaiki jalan yang rusak jangan sampai memakai dana APBD. Sebab kata dia tidak sesuai aturan selama belum ada paripurna.
“Kalau yang digunakan adalah dana pribadi boleh tapi APBD tidak boleh digunakan untuk pembangunan fisik untuk pekerjaan APBN. Kalau itu digunakan maka bisa jadi temuan,” ungkapnya.
Ia juga meminta agar Gubernur bisa memanggil Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Papua Tengah agar cepat ditangani.
“Kalaupun gubernur sudah memanggil tapi mereka (BPJN) tidak datang maka Gubernur bisa perintahkan ke kepada dinas PUPR untuk tangani,” katanya.
Dikatakan PUPR ada bidang khusus geologi untuk melihat lokasi tersebut yang kerap terjadi longsoran.
“Supaya mereka kerjasama dengan konstruksi atau pihak ketiga harus mencari jalan apakah harus buat jembatan atau bagaimana di lokasi longsoran pembangunan seperti apa yang harus dilaksanakan ini harus Harus bisa diselesaikan,” tuturnya.
Jika tidak ada pergerakan apapun, ia mengatakan masyarakat pun bisa menyampaikan aspirasi secara resmi ke lembaga DPRK atau DPRP.
“Karena ini jalan yang urgent, jangan sampai berlarut maka kita berharap tokoh intelektual diskusi atau melalui lembaga apa entah KNPI atau apapun sampaikan aspirasi ke gubernur atau DPRP,” ungkapnya.
Jalan tersebut merupakan akses utama untuk menggerakkan ekonomi yang ada di tiga Kabupaten sehingga perlu ditangani secara serius.
“Gubernur harus segera ambil tindakan dengan serius, statusnya kan jalan nasional
Kalau mereka (BPJN) tidak mengindahkan maka gubernur segera ambil langkah. Karena ini berdampak ke ekonomi dan lainnya. Sekarang satu liter bensin saja 300 ribu karena pengaruh jalan rusak, ini harus cepat diselesaikan,” pungkasnya.
