SASAGUPAPUA.COM, TIMIKA – Pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak akan dilaksanakan pada tanggal 27 November 2029.
Tentu saja rakyat akan menentukan pemimpin di Tanah Papua untuk periode 5 tahun kedepan.
Banyak pelajaran saat pilkada yang sebelumnya, dimana telah banyak sekali calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang disaat kampanye mengeluarkan jurus untuk meraih simpati.
Tanah Papua yang penuh dengan Sumber Daya Alam (SDA) yang melimpah berupa baik diatas tanah, dalam tanah maupun di pesisir – lautan.
Flora, fauna endemik Papua, logam mineral, minyak dan gas bumi, pohon kayu besi / merbau dan lain sebagainya. Namun dengan SDA yang melimpah ini tidak membuat rakyat Papua hidup dalam keadilan sosial dan keadilan ekologis.
Dalam laporan Greenpeace Indonesia terungkap bahwa kutukan sumber daya alam di Tanah Papua telah membuktikan terbatasnya akses orang asli Papua (OAP) kepada tiga layanan publik utama yaitu kesehatan, pendidikan serta pendapatan ekonomi.
Selain itu, laporan ini juga mengungkap bagaimana pendapatan ekonomi yang hanya bersumber pada industri ekstraktif justru semakin memperparah kutukan sumber daya alam di Tanah Papua.
Eksplorasi dan eksploitasi yang dilakukan tanpa adanya investasi serius bagi pembangunan masyarakat asli Papua telah dan akan memperburuk kondisi sosial ekonomi mereka, serta ekosistem dalam jangka panjang.
“Kami sebagai generasi muda Papua , yang akan mewarisi masa depan Tanah Papua mengharapkan agar proses pilkada dapat berjalan dengan jujur, adil dan damai. Dan kita kawal para calon yang mau berkomitmen terhadap perlindungan, penghormatan dan pengakuan hak masyarakat Adat Papua. Karena tanah ulayat dan hutan bagi kami saat berarti sekali ” ujar Adrianus Tampiama Werre, Mahasiswa Universitas Cendrawasih (Uncen).
Ia menambahkan, bahwa dirinya melihat tidak banyak para kandidat di Tanah Papua yang secara eksplisit berkomitmen terhadap perlindungan, penghormatan dan pengakuan hak masyarakat Adat Papua.
Namun bagi dirinya tentu saja siapapun kepala daerah yang terpilih maka perlu dikawal untuk mau berkomitmen.
Disisi lain Maes seorang mahasiswa Universitas Cenderawasih mengingatkan publik khususnya pemilih pemula dan pemilih muda agar dapat memilih kepala daerah yang peduli hak-hak masyarakat adat dan kelestarian hutan Papua.
Menurut Maes Berdasarkan analisis Greenpeace Indonesia lebih dari 20% daratan Tanah Papua telah dibebani oleh perizinan industri ekstraktif berbasis lahan, seperti pertambangan, hutan tanaman industri (HTI), hak pengusahaan hutan (HPH), maupun perkebunan kelapa sawit. dan tentu saja ini sangat mengkhawatirkan bagi masyarakat adat, kelestarian hutan Papua dan keadilan ekologis.
“Sehingga dalam kesempatan momen menjelang pilkada serentak, 27 November 2024, Saya berharap pemilih pemula dan orang muda dapat memilih pemimpin yang punya niat untuk melindungi hak-hak masyarakat adat Papua dan hutan alam Papua serta keadilan sosial. Karena kami sebagai mahasiswa telah mencermati bagaimana eksploitasi SDA cenderung meminggirkan orang asli Papua dan menimbulkan kerusakan ekologis bahkan hingga memicu krisis iklim”, tukas Maes.
Dirinya mencontohkan beberapa polemik yang terjadi di Tanah Papua. Di Papua Selatan terdapat Proyek Strategis Nasional yang memerlukan lahan seluas 2,29 juta hektar dan menimbulkan gelombang penolakan oleh masyarakat disana. Lalu di Papua Tengah masih ada polemik tentang Blok Wabu.
Di Papua Barat Daya , juga terdapat Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan PSN yang juga memerlukan lahan luas dan masih banyak lagi.
Maes berharap kepada publik, mahasiswa dan orang muda Papua untuk memilih pemimpin yang mempunyai komitmen melindungi hak-hak masyarakat adat Papua di Tanah Papua, melestarikan hutan alam Papua, mewujudkan keadilan sosial dan keadilan ekologis.
“Dan saya mengingatkan publik nantinya paska pelantikan kepala daerah baik gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, walikota/wakil walikota terpilih, didesak agar yang belum memiliki regulasi pengakuan, pelindungan, dan penghormatan hak-hak masyarakat adat maka kita kawal agar kepala daerah berniat untuk menyusun regulasi tersebut paska pelantikan dengan melibatkan partisipasi masyarakat adat dan publik secara luas. Serta kita perlu mendorong agar kepala daerah mengalokasikan dana khusus untuk pemetaan wilayah-wilayah adat di Tanah Papua,” ujar mahasiswa HI Uncen.
Ditambahkan Maestro menurutnya salah satu tantangan pemetaan tentu saja tentang alokasi dana, karena untuk melakukan pemetaan partisipatif memerlukan biaya yang tidak sedikit dari persiapan sosial, pemetaan, pembuatan peta, konsultasi publik , hingga melakukan registrasi,verifikasi oleh kementrian terkait.
“Saya berharap kita semua dapat memilih pemimpin yang tepat untuk lima tahun kedepan, Karena salah pilih , susah pulih ” pungkas kordinator volunteer Greenpeace Base Jayapura.
Seperti diketahui bahwa terdapat 6 provinsi di tanah Papua dengan 40 kabupaten dan 2 Kotamadya yang akan menyelenggarakan pilkada serentak pada tanggal 27 November 2024.
