SASAGUPAPUA.COM, NABIRE – Ketua Komnas HAM dan rombongan melakukan kunjungan langsung dan bertemu dengan korban pengungsian akibat konflik bersenjata antara TNI-POLRI dan TPNPB-OPM di Papua Tengah.
Ketua Komnas HAM, Anis Hidayah menjelaskan pihaknya mendengarkan aspirasi masyarakat di lokasi pengungsian yang ditemui di Puncak dan beberapa lokasi lainnya adalah perasaan trauma yang mendalam atas situasi keamanan.
Dijelaskan para korban meminta agar Komnas HAM komunikasikan terkait penarikan secara bertahap pasukan non organik yang ada di Ceheckpoint, di kampung-kampung yang ada di Puncak.
“Itu kami koordinasikan dan komunikasikan pasca kami kembali dari Papua Tengah,” katanya usai bertemu dengan DPR-Papua Tengah, Kamis (16/10/2025).
Hal yang sama juga dilakukan Usai bertemu dengan Gubernur Papua Tengah dimana kata dia mereka akan berkomunikasi dengan pimpinan keamanan di Indonesia.
“Kami akan komunikasikan, kami akan koordinasikan dengan panglima bagaimana strategi jangka panjang, karena saya kira konflik berkepanjangan antara TNI Polri dan TPNPB-OPM selalu menempatkan masyarakat sipil sebagai korban,” ujarnya.
Dikatakan sudah banyak korban jiwa, juga korban pengungsian dan itu terus terjadi tanpa ada penyelesaian.
“Saya kira itu dibutuhkan komitmen yang besar bagaimana hak asasi manusia harus ditegakkan di Papua secara umum, harus didorong secara umum kondusifitasnya,” pungkasnya.
Untuk diketahui, Komnas HAM juga merangkum rekomendasi awal yang ditujukan untuk Panglima Kogabwilhan III yaitu:
1. Melakukan tinjauan (review) terhadap pendekatan keamanan khususnya pembentukan maupun penempatan pos-pos keamanan dan personel dengan mempertimbangkan kondisi sosial warga, kebutuhan proporsionalitas terhadap ancaman, jaminan hak atas rasa aman, dan kondusifitas terhadap pelaksanaan HAK secara umum.
2. Mengembalikan fungsi layanan publik yang digunakan sebagai pos keamanan.
3. Melakukan penarikan pasukan di lokasi pemukiman warga di wilayah konflik.