SASAGUPAPUA.COM, Nabire – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Nabire, Yulianus Pasang, memberikan penjelasan resmi terkait langkah tegas Bupati Mesak Magai yang membatalkan prosesi pelantikan pejabat Eselon III dan Eselon IV pada Kamis (9/4/2026).
Situasi yang mewarnai acara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Janji Jabatan di Aula Maranatha tersebut dipicu oleh ketidaksiapan administrasi dan adanya daftar nama yang tidak sesuai.
Yulianus Pasang mengungkapkan sejak awal dirinya telah memberikan arahan dan pemahaman kepada panitia pelaksana.
Namun, dalam perjalanannya, terdapat ketidakpatuhan yang menyebabkan hilangnya kepercayaan Bupati terhadap kerja panitia. Ia menekankan bahwa kejadian ini harus menjadi teguran keras bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) agar bekerja dengan penuh tanggung jawab sebagai pelayan masyarakat.
“Apa yang disampaikan Pak Bupati tadi, itulah menjadi proses pembelajaran bagi setiap ASN itu, bahwa mari kita bekerja menjadi pelayan dan kita utamakan itu bagaimana tugas diberikan itu bisa selesai dengan penuh sukacita,” ujar Yulianus saat ditemui usai kegiatan di Aula Maranatha, Papua Tengah.
Mengenai alasan mendasar pembatalan tersebut, Sekda menjelaskan adanya ketidaksesuaian dibacakan oleh petugas.
Dimana rencana awal, agenda pelantikan hari itu hanya diperuntukkan bagi jabatan Sekretaris Daerah, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan Kepala Distrik.
Namun, saat acara berlangsung, petugas justru membacakan daftar pejabat Eselon III dan IV, termasuk jabatan Pelaksana Tugas (Plt) yang secara aturan tidak perlu melalui prosesi pelantikan formal.
“Jadi untuk yang diberhentikan tadi itu, karena memang dari awal tadi kami sepakati bahwa yang dibacakan atau yang dilantik hari ini adalah Sekda, kemudian kepala OPD, kemudian kepala distrik. Tetapi berkembang akhirnya dibaca, makanya Pak Bupati langsung berhentikan, karena itu tidak sesuai juga. Ada yang dibaca PLT, padahal ya kalau PLT itu tidak usah dilantik di sini, diberikan saja SK PLT dan langsung melaksanakan tugas itu,” tegasnya.
Yulianus tidak dapat menyembunyikan rasa kecewanya atas kejadian tersebut. Sebagai pimpinan birokrasi, ia mengaku merasa sangat terpukul dan berharap kekacauan serupa tidak kembali terjadi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nabire. Ia berkomitmen akan segera melakukan evaluasi total dengan memanggil pihak BKPSDM dan BKD untuk menyisir kembali data-data pejabat agar sinkron dengan arahan Bupati berdasarkan hasil evaluasi.
“Mungkin itu yang barangkali mohon maaf untuk saya selaku Sekretaris Daerah dan saya jujur saja sungguh merasakan bahwa ini terpukul bagi kami semua ASN atas kejadian-kejadian seperti ini. Semoga ke depan itu tidak terjadi lagi hal-hal yang seperti itu,” ungkapnya.
Ia juga menambahkan evaluasi administratif akan segera dilakukan agar proses pelantikan ulang dapat berjalan sesuai harapan tanpa ada perubahan mendadak di saat-saat terakhir.
Yulianus menyayangkan keterlambatan ini mengingat agenda pelantikan tersebut telah mengalami beberapa kali penundaan, mulai dari sebelum masa puasa hingga ke tanggal 9 April.
“Jadi seharusnya ini tidak ada lagi masalah kalau kita kerja dengan penuh sukacita, dilaksanakan itu dengan bagaimana betul-betul kita diberikan tanggung jawab lalu tanggung jawab itu kita utamakan. Jangan ada di luar dari tanggung jawab itu kita berpikir hal-hal yang lain. Itu akhirnya bisa membuat kita menjadi tidak bisa mencapai tupoksi yang diberikan atau hari ini tidak bisa mencapai pelantikan yang jalan terbaik. Ini mungkin,” pungkas Yulianus Pasang.
