SASAGUPAPUA.COM, Papua Tengah – Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa, mengambil langkah konkret untuk menyelesaikan konflik sosial antar dua suku di Distrik Kapiraya, wilayah yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Mimika, Deiyai, dan Dogiyai.
Langkah utama yang diambil adalah mengutus tim harmonisasi gabungan yang dibentuk oleh para bupati dari ketiga wilayah tersebut.
“Ketiga bupati, baik Deiyai, Mimika, dan Dogiyai, besok pada hari Senin semua tim yang sudah dibentuk harus bertemu di Timika, lalu ketiga bupati mengutus mereka bersama-sama ke Kapiraya,” ujar Gubernur Meki Nawipa saat memimpin rapat koordinasi.
Pertemuan tersebut dihadiri secara langsung maupun daring oleh Bupati Deiyai Melkianus Mote, Bupati Dogiyai Yudas Tebai, dan Bupati Mimika Johannes Rettob. Turut hadir pula Plt. Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Papua Tengah Albertus Adii, Wakil Ketua I MRP Papua Tengah Yehuda Gobai, serta Wakil Ketua IV DPRPT John NR Gobai.
Jalannya rapat dipandu langsung oleh Pj. Sekda Provinsi Papua Tengah, dr. Silwanus Soemoele.
Gubernur menekankan bahwa kehadiran tim gabungan ini merupakan bukti nyata adanya kerja sama yang solid antar pimpinan daerah dalam menjaga stabilitas masyarakat.
“Pak Bupati Mimika akan mengeluarkan surat undangan rapat itu di Timika. Dua bupati beserta tim akan ke Timika untuk rapat bersama. Selanjutnya pada hari Selasa, tim dari Mimika, Deiyai, dan Dogiyai ini bersama-sama pergi ke Kapiraya menemui masyarakat,” tegasnya.
Dalam pertemuan di Timika nanti, para bupati akan menentukan pembagian personel yang akan menuju Kapiraya melalui jalur laut maupun udara.
“Terkait dengan penerbangan ke Kapiraya, nanti Pak Sekda Provinsi Papua Tengah akan mengeluarkan surat akses masuk pesawat ke lokasi,” tambah Gubernur.
Setelah proses tatap muka dengan kedua belah pihak terlaksana, Pemerintah Provinsi akan mengatur agenda rekonsiliasi perdamaian. Namun, Meki Nawipa menegaskan bahwa kunci utama penyelesaian ini adalah penetapan batas wilayah secara adat. “Apapun ceritanya, harus buat tapal batas adat dulu,” katanya.
Gubernur juga memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Deiyai, Dogiyai, dan Mimika yang telah sigap membentuk tim harmonisasi sebagai tanda awal perdamaian. Ia mengingatkan agar tim tersebut fokus pada masyarakat asli di wilayah perbatasan agar tidak terjadi kerancuan informasi.
“Setelah mulai bertemu tokoh-tokoh orang Kamoro, pastikan siapa saja yang benar-benar ada di daerah perbatasan. Orang Mee dari Deiyai siapa saja, orang Dogiyai juga siapa saja. Jangan libatkan orang yang bukan asli Kapiraya. Tidak boleh ada orang baru yang masuk karena dia tidak tahu tapal batas,” pesan Gubernur.
Menutup arahannya, Gubernur mengimbau seluruh pihak yang tidak berkepentingan langsung dengan wilayah Kapiraya untuk tetap netral dan memberikan ruang bagi masyarakat setempat untuk berkonsolidasi.
“Pemerintah dan tim hanya memediasi. Yang kita bicara hari ini adalah masyarakat menentukan tapal batas adat, setelah itu baru kita semua bersatu membuat perdamaian. Tim harmonisasi harus mulai bergerak mulai hari Senin ke atas untuk menentukan batas, kesepakatan hak ulayat, dan perdamaian,” pungkasnya.
