SASAGUPAPUA.COM, NABIRE – Tanggal 10 November 2025 menjadi momen bersejarah bagi Komite Pimpinan Kota Forum Independen Mahasiswa West Papua (KPK-FIM-WP).
Mereka menggelar aksi demo di sejumlah daerah yakni Nabire, Timika, Jayapura, Sentani, Manokwari dan lainnya dengan mengangkat tema: “Papua Darurat Militer, Investasi, dan Krisis Kemanusiaan”.
Masa aksi saat memegang baliho bertuliskan sejumlah tuntutan. Senin (10/11/2025). Foto: Kristin Rejang/Sasagupapua.com
Serempak mereka menuntut beberapa poin yakni:
- Hentikan Militerisme di Tanah Papua.
- Tolak PSN Merauke yang menimbulkan ekosida dan genosida terstruktur
- Mendesak Komnas HAM RI segera mengusut penembakan 11 warga sipil di Soanggama, Intan Jaya.
- Tolak Pembukaan Blok Wabu, Blok Warim, Pengambilan Migas di Bintuni oleh BP Migas, dan di Sorong, pembukaan lahan sawit.
- Tutup Freeport.
- Berikan hak menentukan nasib sendiri bagi rakyat bangsa Papua.
Sebuah seruan yang dibawa oleh masa aksi. Senin (10/11/2025). Foto: Kristin Rejang/sasagupapua.com
Aksi Dalam Situasi Hujan dan Angin di Nabire
Di Nabire, tak hanya mahasiswa yang turun ke jalan, tampak orang tua (mama-mama dan bapak-bapak) hingga pejar dan anak-anak terlihat dalam aksi tersebut.
Orasi pun tak hanya dilakukan oleh mahasiswa namun ada tangisan yang diutarakan oleh mama-mama yang merasa peduli dengan situasi Tanah Papua.
Seorang mama Papua sedang berorasi di Kantor MRP. Senin (10/11/2025). Foto: Kristin Rejang/Sasagupapua.com
Aksi di Nabire berlangsung mulai pukul 09.00 WIT yang dipusatkan di dua titik yakni Universitas USWIM dan lokasi Jepara II lalu melakukan long march ke Kantor MRP Papua Tengah yang beralamat di Jalan Mandala Atas, Bumi Wonorejo, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, Papua Tengah.
Sebelumnya, di USWIM mahasiswa sempat beradu argumen dengan pihak Kepolisian.
Seorang masa aksi saat berbicara dengan kepolisian. Senin (10/11/2025). Foto: Kristin Rejang/Sasagupapua.com
Kepolisian tidak memberikan ijin jika aksi yang dilakukan secara long march namun menawarkan agar diberikan fasilitas kendaraan dan diantar menuju ke Kantor MRP.
Namun para masa aksi ingin agar aksi tetap dilaksanakan dengan cara long march.
“Bapak keamanan tolong bukakan akses untuk kami jalan, kita mau lakukan demo itu bebas,” seru seorang mahasiswa ketika berorasi.
Dalam momen tersebut Wakil Kepala Resol Nabire (Waka Polres) Kompol Piter Kendek ikut melakukan negosiasi.
Suasana saat masa aksi akan melakukan long march dari USWIM menuju ke Kantor MRP. Senin (10/11/2025). Foto: Sasagupapua.com
“Saya juga alumni disini (USWIM) saya harap kita saling bekerjasama, Kami kepolisian telah siapkan 4 truck agar teman bisa kami bantu untuk akses ke MRP, menjaga agar tidak terjadi kemacetan,” katanya saat itu.
Negosiasi antara kepolisian dan masa aksi cukup alot. Hingga akhirnya Kepolisian mengijinkan dan mengkawal masa aksi melakukan long march dengan menggunakan satu lajur yang dibatasi dengan tali rafia.
Kepolisian saat mengkawal masa aksi. Senin (10/11/2025). Foto: Kristin Rejang/sasagupapua.com
Long march Berjalan dengan tertib, tepat pukul 11 masa dari arah USWIM dan Jepara akhirnya bertemu di depan kantor MRP
Hujan Deras dan Angin Antar Tuntutan ke MRP
Sesampainya disana mereka lalu menyampaikan aspirasi di hadapan kurang lebih 11 anggota MRP.
Sayangnya pertemuan antara masa aksi dengan MRP tersebut tanpa kehadiran Ketua MRP Papua Tengah, Agus Anggaibak.
Masa aksi saat memasuki Kantor MRP. Senin (10/11/2025). Foto: Kristin Rejang/Sasagupapua.com.
Meskipun hujan deras mengguyur kota Nabire namun aksi terus berlangsung.
Bahkan para anggota MRP ikut basah kuyup dan berdiri selama dua jam lebih 14 menit (11.00-13.14) hingga akhirnya tuntutan dalam bentuk dokumen diserahkan kepada Wakil Ketua I MRP Papua Tengah, Paulina Marey.
“Aspirasi hari ini kami terima. Kami sangat mengapresiasi masyarakat, mahasiswa, pemuda, tokoh perempuan, tokoh adat, juga tokoh gereja yang bersama-sama disini ikut terlibat,” kata Paulina.
Paulina mengatakan MRP adalah lembaga kultur sehingga pihaknya menerima aspirasi dari masyarakat yang selanjutnya MRP akan duduk bersama untuk mengklarifikasi tuntutan itu.
Anggota MRP saat menerima masa aksi. Terlihat pakaian mereka basah kuyup karena hujan dan angin yang deras ketika demo berlangsung. Senin (10/11/2025). Foto: Kristin Rejang/sasagupapua.com
“Setelah itu kami akan meneruskan ke gubernur, karena keputusan mutlak bukan di tangan MRP tapi ada di pemerintah daerah. Nanti disana mereka (Pemprov) akan beri keputusan seperti apa dan teruskan ke Jakarta,” ungkapnya.
“Tetapi MRP tidak diam, MRP harus kawal, sehingga tidak mengecewakan Aspirasi dari masyarakat,” tambahnya.
Suasana setelah demo berlangsung di Kantor MRP. Senin (10/11/2025). Foto: Kristin Rejang/sasagupapua.com
Paulina menyebut poin-poin tuntutan dari masa aksi. MRP juga diminta untuk menangani semua tuntutan tersebut. “Mereka minta kalau MRP tidak mampu berarti harus dibubarkan,” ujarnya.
Bubarkan MRP?
Koordinator Aksi di Nabire, Julianus Janambani menjelaskan aksi tersebut merupakan aksi serempak yang tidak hanya di laksanakan di Nabire tapi di beberapa daerah seperti Jayapura, Sentani, Timika juga Manokwari.
“Melihat dengan situasi terkini, mulai dari Tahun 1961 sampai saat ini 2025. Adanya pendropan militer, perampasan, maka dengan tema yang kami angkat adalah Darurat Militer, Investasi, dan Krisis Kemanusiaan, dan yang paling terakhir terbaru, intan jaya 11 warga yang korban dengan adanya operasi militer,” terangnya.
Masa aksi saat melakukan long march ke Kantor MRP. Senin (10/11/2025). Foto: Kristin Rejang/sasagupapua.com
Melihat situasi ini, akhirnya organisasi menyikapi beberapa poin terkait situasi di Tanah Papua saat ini dengan cara melakukan aksi.
“Tadi kami tuntut sesuai dengan pernyataan sikap kepada MRP supaya proses penanganan pengungsian, pembunuhan, pembantaian ini harus ditanggapi dengan serius sebagai MRP,” katanya.
Masa saat berkumpul di Halaman Kantor MRP. Senin (10/11/2025). Foto: Kristin Rejang/Sasagupapua.com.
“Dan tuntutan kami, kalau tidak ditanggapi atau dijawab aspirasi kita, maka kami akan turun tangan sendiri untuk membubarkan MRP diatas tanah Papua,” sambungnya.
411 Personel Gabungan Dikerahkan
Dalam aksi tersebut tampak pihak keamanan diturunkan lengkap dengan membawa beberapa jenis senjata termasuk kendaraan-kendaraan penghalau masa.
Wakapolres Nabire, Kompol Piter Kendek usai demo berlangsung menjelaskan aksi berjalan dengan aman.
Wakapolres Nabire, Piter Kendek saat mengkawal masa pendemo. Senin (10/11/2025). Foto: Kristin Rejang/sasagupapua.com
“Kita tahu bersama bahwa penyampaian aspirasi adalah hak bagi semua warga masyarakat dan kita bisa lihat bersama bahwa pelaksanaan bisa berjalan aman, tertib dan terkendali,” katanya.
Personel Brimob saat melakukan situasi demo. Senin (10/11/2025). Foto: Kristin Rejang/sasagupapua.com.
Dijelaskan jumlah personel yang diturunkan ada TNI, kodim XI, angkatan laut X dan sisahnya dari polres, Brimob, dan Polda. Secara keseluruhan berjumlah 411 personel.
