SASAGUPAPUA.COM, Papua – Persekutuan Gereja-Gereja Baptis di Tanah Papua (PGBP) menyatakan dukungan penuh terhadap kedatangan Komisioner Tinggi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (HAM PBB) ke Papua untuk melihat langsung kondisi di lapangan. Langkah ini dinilai penting karena dugaan pelanggaran HAM di wilayah tersebut nyata terjadi dan dirasakan langsung oleh masyarakat.
Sikap gereja ini menyusul gelaran Sidang Majelis Umum PBB ke-81 pada September 2026, di mana delegasi Kepulauan Solomon dan Vanuatu menyuarakan keprihatinan atas situasi HAM di Papua dan mendesak PBB melakukan kunjungan independen.
“Kami PGBP mendukung seruan Negara Kepulauan Solomon dan Vanuatu yang menyerukan kunjungan HAM PBB ke Papua. Kami gereja juga harapkan komisi tinggi HAM PBB langsung turun melihat kondisi di Tanah Papua,” kata Ketua Umum PGBP, Pdt. Stevanus Y. Wenda, M.Th.
Stevanus mengungkapkan rasa prihatin dan penyesalan mendalam atas berulangnya aksi kekerasan serta dugaan pelanggaran HAM yang menimpa warga sipil. Pergerakan pasukan militer non-organik di wilayah pedalaman hingga pemukiman warga disebut telah memicu ketakutan dan trauma mendalam bagi masyarakat lokal.
“Sampai hari ini militer non organik bergerak di berbagai daerah di pedalaman, kampung-kampung itu membuat umat ini takut dan trauma, rasa tidak aman, secara psikologis terganggu dan merasa terancam,” tutur Stevanus.
Kondisi tersebut berdampak langsung pada maraknya warga yang terpaksa mengungsi demi menyelamatkan diri. Sayangnya, hingga kini penanganan terhadap para pengungsi dinilai belum maksimal, sehingga warga merasa asing dan tidak aman di tanah kelahirannya sendiri.
“Sampai hari ini pengungsian juga belum terurus baik, mereka tinggalkan kampung halaman, mereka terpaksa harus pergi ke tempat-tempat pengungsian dan hari ini memang warga Papua merasa tidak aman di atas tanahnya sendiri,” tegasnya.
Sebagai institusi keagamaan yang berkomitmen melindungi seluruh umat tanpa memandang latar belakang suku, ras, maupun agama, PGBP mendesak Pemerintah Indonesia merespons serius sorotan dari forum PBB tersebut dan mencari solusi konkret atas konflik yang tak kunjung usai.
“Entah demi mempertahankan NKRI atau Papua Merdeka ini tercipta konflik, namun pada fakta bahwa yang menjadi korban adalah kebanyakan rakyat sipil,” jelas Stevanus.
Mewakili jajaran pimpinan PGBP, Stevanus menegaskan pentingnya iktikad baik pemerintah untuk segera mengambil langkah diplomasi dan dialog terbuka demi menghentikan penderitaan rakyat Papua.
“Negara tidak boleh berdiam diri dan harus menanggapi dan harus ada ruang demokrasi, ruang dialog yang dibuka supaya bagaimana menyelesaikan persoalan konflik berkepanjangan di Tanah Papua ini,” pungkas Stevanus.
