SASAGUPAPUA.COM, Papua Tengah – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua Tengah Stella Misiro melaksanakan kegiatan hearing dan dialog tahun anggaran 2026 bersama komunitas pemerhati perempuan yakni KEWITA, di Rumah KEWITA, Kabupaten Nabire, Papua Tengah, pada Selasa (28/7/2026).
Kegiatan ini merupakan bentuk tindak lanjut dari sosialisasi Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 2 Tahun 2026 tentang Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak di Papua Tengah.
Stella Misiro menjelaskan alasan kunjungannya ke komunitas tersebut karena KEWITA dinilai telah mengimplementasikan substansi PERDA bahkan sebelum aturan itu disahkan.
Komunitas ini telah melakukan berbagai langkah nyata, seperti perlindungan dan edukasi bagi perempuan, penanganan kasus kekerasan, menyediakan rumah aman, pemulihan pasca kekerasan, serta menjalankan program kreatif pembuatan pembalut dari kain untuk mengurangi sampah plastik yang dipersiapkan untuk didistribusikan ke daerah konflik di Papua Tengah.
“Hari ini saya Stella Misiro, DPR Papua Tengah melakukan hearing dialog bersama-sama dengan KEWITA, yaitu komunitas peduli terhadap perempuan, rumah aman bagi wanita yang ada di Kabupaten Nabire di sini, salah satu bentuk daripada tindak lanjut hasil sosialisasi PERDA nomor 2 tahun 2026 Papua Tengah tentang perlindungan terhadap perempuan dan anak. Kenapa saya memilih datang ke komunitas ini? Karena ternyata mereka ini sudah melakukan isi Perda bahkan sebelum Perda itu ada, sudah ada beberapa hal yang mereka sudah lakukan, di antaranya melakukan perlindungan edukasi terhadap perempuan, kemudian perlindungan terhadap perempuan juga, baik kekerasan, tapi juga ada langkah-langkah pemulihan pasca kekerasan, dan ada banyak program yang mereka lakukan. Mereka juga membuat pembalut dari kain, dan ini sangat baik seperti tadi ada masukan bahwa dengan edukasi terhadap pembalut dari kain ini langkah yang strategis juga untuk mengurangi sampah plastik dan mereka mempersiapkan untuk nanti akan didistribusikan kepada perempuan-perempuan yang ada di daerah konflik, yang ada di daerah konflik di Papua Tengah sendiri,” ungkap Stella Misiro.
Dalam kunjungan tersebut, Stella juga menjelaskan kendala yang masih dihadapi KEWITA, di antaranya kebutuhan akan mesin jahit serta buku-buku penunjang sebagai bahan literasi untuk mendukung proses edukasi.
Selain itu, ia turut mengapresiasi metode Participatory Action Research (PAR) yang diterapkan KEWITA, seperti pemetaan tubuh (body mapping) untuk melihat kondisi fisik perempuan yang mengalami sakit akibat kekerasan, simbol diri, peta kampung, foto bercerita, hingga alur waktu.
Stella menyampaikan bahwa permasalahan yang dihadapi perempuan di Papua Tengah sangat kompleks dan luas, meliputi aspek politik, pendidikan, lingkungan, hingga ekonomi yang kerap menjadi akar dari berbagai persoalan sosial di tengah masyarakat.
“Jadi yang kita tadi diskusi panjang bahwa ketika ekonomi di dalam keluarga itu tidak baik-baik saja, itulah akar yang sebenarnya hari ini terjadi ketika seorang anak meminta uang kepada mama yang pergi berjualan, tapi jualannya tidak habis di pasar, mama tidak bisa memberikan uang, akhirnya anak ini pergi keluar lalu mabuk, aibon. Nah, di situlah muncul anak jalanan, muncul anak aibon, ternyata akar permasalahannya itu ekonomi dalam keluarga. Mungkin bapak pulang karena mabuk minta uang tidak dikasih, dipukul, mengalami kekerasan dan mental mama mulai menurun, dan dengan adanya komunitas ini bagaimana mereka mem-back up setiap kasus yang mungkin datang ke rumah aman ini, mereka bercerita, mereka melakukan kegiatan yang bisa memulihkan pasca kekerasan itu, sehingga tadi ada beberapa poin penting,” jelas Stella.
Lebih lanjut, Stella menyatakan bahwa ke depannya diharapkan pemerintah dapat menghadirkan kembali fasilitas transportasi berupa mobil untuk membantu mama-mama membawa jualan ke pasar guna menghindari ancaman begal, meningkatkan keamanan, menekan biaya yang semakin tinggi, serta menyediakan sarana prasarana penunjang bagi perempuan di Provinsi Papua Tengah.
Anggota DPR Papua Tengah, Stella Misiro. (Foto: Kristin Rejang/Sasagupapua)
Pihaknya berkomitmen untuk mengawal aspirasi dari KEWITA agar dapat diprogramkan oleh Pemerintah Provinsi Papua Tengah, termasuk dalam hal pemberdayaan dan pengembangan fasilitas rumah aman yang kini telah memiliki cabang di Paniai dan Deiyai.
Stella juga mengaitkannya dengan program baru dari Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa, yaitu “Bangkit Papua Tengah”. Menurutnya, perempuan memegang peran penting dan menjadi indikator keberhasilan dari program tersebut, sehingga pendampingan serta pemberdayaan yang berkelanjutan sangat diperlukan.
“Kita lihat beberapa waktu ini ada program yang baru dilaunching oleh Bapak Gubernur kita yaitu Bapak Meki Nawipa Bangkit Papua Tengah. Di situ kurang lebih kegiatannya yang mempunyai peran penting dalam program ini adalah seorang perempuan. Maka dengan adanya program ini yang akan menjadi indikator keberhasilannya program ini adalah perempuan yang ada di Papua Tengah yang akan melaksanakan, yang akan memonitoring sehingga perlu adanya pendampingan terhadap perempuan-perempuan yang ada di Papua Tengah, kemudian adanya pemberdayaan juga sehingga program atau program besar yang baru di-launching itu tentunya akan berhasil,” terang Stella.
Sementara itu, Penanggung Jawab KEWITA Simpul Deiyai, Marselina Mote, menyampaikan apresiasi atas kunjungan perdana pihak legislatif ke rumah aman mereka. Ia berharap adanya pendampingan lanjutan dari pemerintah terhadap program-program kerja KEWITA, khususnya metode PAR yang dinilai sangat relevan diterapkan bagi perempuan adat dan perempuan di wilayah konflik yang mengalami trauma mendalam.
“Pertama, ini memang pertama kali kami didatangi pihak legislatif untuk mengunjungi rumah Kewita. Dan dari hearing dialog ini harapan kita Kewita tuh selanjutnya mungkin ada pendampingan, terutama dengan program-program kerjanya Kewita, terutama PAR yang menurut kami itu sangat sangat relevan digunakan di wilayah-wilayah konflik, terutama dengan perempuan-perempuan adat, perempuan-perempuan di wilayah konflik yang mengalami trauma. Dan harapannya juga dengan adanya kegiatan ini DPR Provinsi Papua Tengah dengan PERDA Nomor 2 Tahun 2026 bisa melindungi perempuan, terutama perempuan dan anak di wilayah konflik,” tutur Marselina Mote.
Marselina juga menekankan pentingnya perhatian khusus dari negara terhadap perlindungan perempuan dan anak di wilayah konflik, mengingat mereka tidak hanya mengalami kekerasan di dalam rumah tangga, tetapi juga di lingkungan sekitar akibat konflik maupun eksploitasi sumber daya alam.
“Karena aturan kan sudah ada, misalnya kalau ada wilayah konflik, dari negara seharusnya memberikan kompensasi kepada korban-korban kekerasan, baik itu dari kekerasan akibat konflik, kemudian eksploitasi sumber daya alam dan lain-lain begitu. Jadi menurut kami seharusnya negara juga berperan atau mengambil bagian menuntaskan soal kekerasan terhadap perempuan. Tetapi di sisi lain seperti perempuan dan anak di daerah konflik itu mengalami kekerasan bukan hanya dari dalam keluarga tetapi juga di lingkungannya, jadi mereka merasa tidak aman dari berbagai sisi sehingga perlu diperhatikan,” tutup Marselina.
