SASAGUPAPUA.COM, Papua Tengah – Suasana Ballroom Kantor Gubernur Papua Tengah tampak berbeda pada Jumat (20/2/2026). Di sana, pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa dan Deinas Geley (MEGE), duduk bersama jurnalis senior Andy F. Noya dalam sebuah Talkshow Refleksi Satu Tahun Kepemimpinan.
Acara ini bukan sekadar seremonial, melainkan panggung transparansi mengenai janji-janji politik yang mulai diwujudkan.
Dua isu utama yang menjadi sorotan tajam dalam diskusi tersebut adalah jaminan hari tua bagi para hamba Tuhan dan solusi konkret menekan angka konflik sosial melalui pemberdayaan pemuda di akar rumput.
Data Jadi Kunci Pemberian Jaminan Pensiun Hamba Tuhan
Gubernur Meki Nawipa membuka sesi dengan menjelaskan keprihatinannya terhadap nasib para pelayan lintas denominasi agama yang sering kali tidak memiliki jaminan finansial di masa tua. Ia menegaskan bahwa pemerintah telah mulai menata regulasi dana pensiun sejak tahun lalu melalui skema BPJS Ketenagakerjaan.
Namun, Meki tidak menampik adanya kendala teknis di lapangan, terutama terkait integritas data keluarga yang didaftarkan.
“Kadang-kadang hamba Tuhan dari semua denominasi ini mereka tidak punya uang pensiun. Jadi pemerintah sudah mulai tata dari tahun kemarin. Hanya masalahnya teknis adalah kita masih verifikasi data,” ungkap Meki Nawipa di hadapan audiens.
Ia pun memberikan imbauan menyentuh agar para pemuka agama memberikan data yang valid agar program ini tepat sasaran.
“Jadi uang pensiun ini bisa kita siapkan dan bayar. Syaratnya adalah suami dan istri terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan,” tambahnya.
Solusi “1.000 Motor” untuk Redam Konflik Sosial
Beralih ke sektor kepemudaan, pasangan MEGE meluncurkan program provokatif namun solutif: pembagian 1.000 unit motor. Program ini dirancang untuk menjawab fenomena pemalangan jalan dan konflik sosial yang sering melibatkan pemuda pengangguran di kampung-kampung.
Meki Nawipa menjelaskan bahwa motor tersebut adalah alat produksi agar para pemuda memiliki kesibukan ekonomi yang menghasilkan.
“Jadi itu memang janji kita. Ada anak muda itu kan dia tidak punya pekerjaan. Jadi dia bisa buat onar, dia bisa buat konflik-konflik sosial di kampungnya masing-masing. Ada pemalangan-pemalangan, jadi kalau ada pembangunan jalan, dia palang dan seterusnya,” urai Meki.
Ia berharap dengan adanya motor, para pemuda bisa beralih profesi menjadi tukang ojek atau membantu distribusi material pembangunan. “Pemerintah mau membuat stimulasi ini bahwa anda tidak perlu palang. Bisa motor itu pakai untuk ojek supaya bisa dapat penghasilan. Motor itu bisa bantu kontraktor bisa bawa semen dan lain-lain ke tempat-tempat pembangunan.”
Meski syaratnya mudah—yakni pemuda kampung yang bisa berkendara—Gubernur tetap mewajibkan mereka memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM).
“Kasihlah bantuan supaya mereka mengendarai itu bukan tanpa izin ya, harus ada izin. Tujuannya baik, sehingga nanti tinggal bagaimana mengontrol agar digunakan sebagaimana mestinya, tidak dijual,” tegasnya.
Capaian Proteksi Sosial di Atas 84 Persen
Menyambung penjelasan Gubernur, Kepala Dinas Ketenagakerjaan Papua Tengah, Frets James Boray, memaparkan data statistik yang menunjukkan komitmen serius Pemprov dalam melindungi warganya. Dari target 62.600 keluarga yang wajib terdaftar BPJS di Papua Tengah, angka capaiannya sudah sangat signifikan.
“Pada tahun 2025 ini, kita sudah sampai di angka 52.000 sekian yang sudah terdaftar oleh BPJS. Artinya sudah setara dengan 84,5%. Itu yang makanya kita sampaikan kepada hamba-hamba Tuhan, data yang kami baru peroleh itu sekitar 1.000, tapi harus verifikasi lagi,” lapor Frits Boray.
Menjawab pertanyaan Andy F. Noya mengenai tantangan implementasi kebijakan di lapangan, Frits menekankan bahwa fokus utama pemerintah saat ini adalah melakukan ‘proteksi’ menyeluruh tanpa memandang latar belakang.
“Langkah-langkah kebijakan Gubernur adalah kita harus mem-protect dulu masyarakat yang ada dalam wilayah. Jadi ini bukan sekadar untuk masyarakat Papua saja, tapi ini juga untuk seluruhnya, karena ini data-data umum. Kalau sudah di-protect, otomatis kalau pendatang dari wilayah mana pun sudah aman. Ataupun di jalan sampai ke tempat mana terjadi apa-apa, atau tukang ojek, sudah di-protect,” pungkas Frits.
