Menu

Mode Gelap

Umum · 12 Jul 2025 18:30 WIT

Tolak DOB di Wilayah Papua Tengah, Masyarakat Unjuk Rasa di Kantor DPRD Paniai


Massa saat unjuk rasa didepan halaman Kantor DPRD Kabupaten Paniai. (Foto: Ando Douw) Perbesar

Massa saat unjuk rasa didepan halaman Kantor DPRD Kabupaten Paniai. (Foto: Ando Douw)

SASAGUPAPUA.COM, Paniai – Ribuan masa yang merupakan Ikatan Pelajar dan Mahasiswa beserta masyarakat menggelar aksi demo penolakan pemekaran daerah otonomi baru (DOB) serta beberapa tuntutan lainnya di Kantor DPRD Kabupaten Paniai Jumat (11/7/2025).

Massa yang berkumpul di Lapangan Karel Gobay dan Pertigaan Kopo-Paniai kemudian diarahkan menuju kantor DPRD Kabupaten Paniai sekitar pukul 08.00 pagi.

Disana mereka berorasi dengan menyampaikan tujuh tuntutan menyangkut penolakan Daerah Otonom Baru (DOB), perusahaan ilegal di Paniai serta penarikan pasukan aparat keamanan di Kabupaten Paniai dan beberapa poin lainnya.

Daniel Degei, salah satu masyarakat adat dalam orasinya mengatakan, penolakan secara tegas atas rencana pemekaran daerah otonomi baru (DOB) di beberapa wilayah seperti Paniai dan Dogiyai juga wilayah lainnya di Provinsi Papua Tengah, “Saya tolak pemekaran kabupaten bukan hanya di Paniai saja tetapi Dogiyai dan Paniai serta seluruh Pemekaran Di Papua Tengah,” Tegasnya.

- Advertising -
- Advertising -

Hal serupa juga disampaikan oleh beberapa tokoh masyarakat, Mahasiswa, Kepala Suku, Pelajar, Tokoh adat, Tokoh Agama, Gerakan Kiri KNPB, serta beberapa tokoh intelektual lainnya ketika berorasi di depan Halaman Kantor DPRD Kabupaten Paniai.

Kordinator Aksi, Penias Yeimo mengatakan, unjuk rasa ini digelar dari pagi hari hingga siang, tepatnya pada pukul 12.00, para demonstran membacakan statment dan menandatangani pernyataan sikap yang meliputi tujuh tuntutan.

Adapun tujuh tuntutan tersebut adalah sebagai berikut:

 

1. Penolakan Pemekaran DOB Kabupaten di Paniai.

2. Penolakan Perusahaan ilegal yang akan beroperasi di Paniai (5 Perusahaan Ilegal).

3. Penarikan Operasi Militer organik dan non-organik di Paniai serta hentikan Pendoropan Militer di Paniai.

4. Penolakan Rencana pariwisata.

5.Penolakan Rencana pembongkaran Pembuatan Jalan Trans Paniai.

6. Penolakan Pos kambling dan pos Ronda.

7. Segera tuntaskan pelanggaran HAM di Paniai.

Artikel ini telah dibaca 159 kali

badge-check

Redaksi

Baca Lainnya

Hadir di PAPEDA Summit 2026, Stella Misiro Paparkan 13 Regulasi Strategis Siap Pakai di Papua Tengah

3 September 2026 - 15:52 WIT

Stella Misiro di PAPEDA Summit 2026: Otsus Harus Hadirkan Manfaat Nyata bagi Orang Asli Papua

3 September 2026 - 15:43 WIT

PTFI Salurkan Bantuan Kemanusiaan Rp2,5 Miliar untuk Korban Gempa NTT

2 September 2026 - 19:32 WIT

Hadiri PAPEDA Summit 2026, Stella Misiro Dorong Penguatan Hak Masyarakat Adat

2 September 2026 - 15:57 WIT

John Gobai Apresiasi Peletakan Batu Pertama Kampung Nelayan Merah Putih di Pomako

31 Agustus 2026 - 19:10 WIT

APELCAMI Desak Pemkab Mimika Evaluasi Perusahaan Outsourcing dan Tegakkan Perda Perlindungan Tenaga Kerja Lokal

29 Agustus 2026 - 19:14 WIT

Trending di Umum