SASAGUPAPUA.COM, Papua Tengah – Wakil Ketua IV DPR Papua Tengah, John NR Gobai, mendorong Pemerintah Provinsi Papua Tengah dan Pemerintah Kabupaten Mimika segera menuntaskan proses pengalihan Personel, Pendanaan, Sarana dan Prasarana, serta Dokumen (P3D) terkait Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) Pomako. Langkah ini dinilai mendesak agar pengembangan konsep Kampung Nelayan di wilayah tersebut dapat terealisasi sesuai amanat regulasi terbaru.
John mengungkapkan, setiap kali berkunjung ke Pomako, Distrik Mimika Timur, ia melihat dinamika masyarakat yang sangat bergantung pada sektor laut, baik sebagai nelayan, pedagang, maupun buruh bagasi.
Menurutnya, pengaturan pemukiman di wilayah tersebut perlu ditata secara komprehensif melalui program Kampung Nelayan. Ia menjelaskan, kampung nelayan memiliki karakteristik khusus di mana masyarakatnya memiliki kesamaan budaya dan mata pencaharian yang menggantungkan hidup pada hasil laut.
“Sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 34 Tahun 2022, Kampung Nelayan adalah lingkungan permukiman yang mayoritas dihuni masyarakat nelayan. Di Pomako, masyarakat asli maupun warga dari kampung sekitar memiliki filosofi hidup tiga S, yaitu Sagu, Sampan atau Perahu, dan Sungai. Namun, kendala utama saat ini adalah status aset PPI Pomako yang dulu dibangun Pemerintah Kabupaten Mimika namun belum sepenuhnya diserahkan ke provinsi sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014,” ujar John dalam keterangannya, Rabu (11/6/2026).
Ia menegaskan, Pemerintah Kabupaten Mimika harus segera melakukan penyerahan P3D tersebut kepada Pemerintah Provinsi Papua Tengah. Setelah proses administrasi itu tuntas, barulah provinsi dapat melimpahkan kembali sebagian kewenangan pengelolaan urusan kelautan dan perikanan kepada kabupaten, termasuk pengelolaan areal PPI. Penuntasan status aset ini menjadi kunci utama agar Kampung Pomako dapat dikembangkan menjadi Kampung Nelayan Hub di Kabupaten Mimika dengan fasilitas dan infrastruktur memadai.
Kondisi serupa juga menjadi perhatian John di Kabupaten Nabire, khususnya di Kampung Sima, Distrik Yaur. Ia menjelaskan, masyarakat di Kampung Sima adalah penduduk asli yang merupakan nelayan murni, namun hingga kini kampung tersebut belum memiliki fasilitas tambatan perahu, tempat pelelangan ikan, maupun pelabuhan perikanan layak. Padahal, potensi perikanan di pesisir barat Nabire tersebut sangat besar dan menjadi sumber utama penghidupan warga setempat.
Selain Sima, John menyoroti keberadaan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) di Kampung Waharia, Kabupaten Nabire. Ia menyayangkan fasilitas yang sudah tersedia seperti Tempat Pelelangan Ikan dan Stasiun Pengisian Minyak di lokasi tersebut belum berfungsi secara optimal, sehingga para nelayan masih melakukan pembongkaran ikan di kawasan Kalibobo. Namun, untuk wilayah Nabire, proses administratif dinilai lebih maju karena pemerintah daerah setempat telah melakukan penyerahan P3D ke tingkat provinsi.
“Karena proses P3D di Nabire sudah dilakukan, maka pengusulan revitalisasi PPI Waharia menjadi Kampung Nelayan Hub akan jauh lebih mudah dilakukan. Kita butuh hunian nelayan yang memiliki ruang untuk berkumpul, tempat memperbaiki jaring, serta gudang penyimpanan peralatan layak. Karakteristik rumah nelayan harus mampu menyesuaikan kondisi alam laut yang pasang surut serta mendekatkan hunian dengan lokasi kerja mereka,” tambahnya.
John NR Gobai menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten untuk memenuhi komponen pendukung infrastruktur di kawasan pesisir. Ia berharap penataan kampung nelayan di Papua Tengah tidak hanya dilihat dari sisi ekonomi semata, tetapi juga sebagai upaya menjaga identitas dan kekayaan budaya masyarakat pesisir yang telah lama hidup berdampingan dengan laut.
