SASAGUPAPUA.COM, Papua Tengah – Aparat keamanan gabungan menyiagakan ratusan personel guna mengawal aksi penyampaian aspirasi yang dilakukan oleh masyarakat yang tergabung dalam Aksi Nasional Rakyat Papua Menggugat di Kabupaten Nabire, Senin (27/4/2026).
Massa menuntut Presiden Republik Indonesia untuk segera menarik pasukan TNI Non-Organik dari tanah Papua serta mendesak pengadilan segera mengadili pelaku pembunuhan terhadap 10 warga sipil di Kemburu, Kabupaten Puncak.
Kapolres Nabire AKBP Samuel D. Tatiratu, S.I.K., mengatakan pihaknya telah memetakan kekuatan untuk memastikan situasi tetap kondusif di tengah pergerakan massa yang direncanakan menuju kantor DPRP Provinsi Papua Tengah.
“Saya Kapolres Nabire didampingi oleh Pak Danlanal dan Pak Dandim 1705 Nabire, hari ini bersama dengan seluruh personil yang dilibatkan kurang lebih 827 personil yang tersebar di kurang lebih lima titik pengamanan,” ujar AKBP Samuel saat memberikan keterangan di lapangan.
Ia menjelaskan ratusan personel tersebut disebar di titik-titik penting yang menjadi pusat konsentrasi massa, mulai dari SP Nabbar, Jepara Hotel Adamant, Uswim Kalibobo, Pasar Karang, hingga area RSUD Siriwini. Selain pengamanan statis di lima lokasi utama tersebut, aparat juga menerapkan sistem patroli bergerak guna memantau dinamika mobilisasi massa di titik-titik lain yang dianggap rawan.
Berdasarkan pantauan hingga Senin pagi, situasi di titik-titik orasi seperti Pasar Karang dan depan RSUD Siriwini terpantau masih terkendali meski massa sudah mulai melakukan orasi di tempat. Kapolres berharap para koordinator lapangan (korlap) dapat terus menjalin komunikasi yang transparan dengan pihak keamanan agar aspirasi dapat tersampaikan tanpa mencederai ketertiban umum.
“Tadi saya juga sudah arahkan adik-adik kita korlap yang ada di Pasar Karang maupun di Jepara 2 Adaman, saya, Pak Dandim, dengan Pak Danlanal pada intinya adik-adik harus bisa juga menjaga barisan jangan sampai ada yang mabuk atau ada yang datang menggunakan sajam, panah, dan lain-lain sehingga tidak menimbulkan hal-hal yang tidak baik di dalamnya,” ungkap Kapolres Samuel.
Mengenai mekanisme penyampaian aspirasi ke kantor DPRP, AKBP Samuel menekankan bahwa unsur Forkopimda bersama tokoh adat dan tokoh agama setempat masih memegang teguh kesepakatan untuk tidak mengizinkan adanya aksi jalan kaki atau long march. Namun kata dia pihak keamanan akan tetap fleksibel dan melihat dinamika eskalasi di lapangan untuk menentukan kebijakan lebih lanjut terkait penilaian situasi Kamtibmas.
Pihak kepolisian juga mengimbau agar masyarakat umum tidak perlu panik dan tetap menjalankan aktivitas harian secara normal, mengingat ada agenda penting seperti ujian di beberapa sekolah serta pelayanan di instansi pemerintahan.
“Oleh karena itu mari sama-sama kita saling bersinergi menjaga keamanan bersama baik dari kami Polri dalam hal ini Polres dan Polda Papua Tengah maupun dari Bapak-bapak pimpinan seperti Kodim dan juga Lanal,” pungkasnya.
