SASAGUPAPUA.COM, Papua – Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Gereja Injili di Indonesia (GIDI) menyampaikan keprihatinan mendalam atas laporan pergerakan pasukan TNI menuju wilayah Korowai. Pergerakan pasukan yang bertolak dari Danawagi, Kabupaten Boven Digoel, serta Kampung Mosom Dua, Kabupaten Yahukimo tersebut diduga berkaitan dengan rencana pelaksanaan operasi militer.
Dalam rilis yang diterima media ini 16 Oktober 2026,GIDI menyebut situasi lapangan melaporkan adanya kepanikan luar biasa di kalangan masyarakat asli Korowai dan warga Papua setempat. Ketakutan akan dampak operasi militer di kawasan pemukiman memaksa sebagian besar warga kembali mengungsi. Penyisiran yang terjadi bahkan membuat jemaat dari sedikitnya empat gereja lokal menyebar untuk menyelamatkan diri.
Ketua Departemen Hukum dan HAM Gereja Injili di Indonesia, Pdt. Jimmy Koirewoa, mendesak Pemerintah Republik Indonesia beserta otoritas terkait untuk segera menghentikan gerakan pasukan ke wilayah sipil tersebut.
“Kami mendesak Pemerintah Republik Indonesia dan seluruh pihak yang berwenang agar segera menghentikan pergerakan pasukan untuk melaksanakan operasi militer di wilayah permukiman warga sipil Korowai, serta menarik pasukan dari kawasan sipil yang tidak diperlukan untuk operasi yang sah,” kata Pdt. Jimmy Koirewoa.
Ia menambahkan perlindungan menyeluruh terhadap fasilitas publik dan sarana ibadah harus menjadi prioritas mutlak di tengah konflik.
“Kami menegaskan bahwa rumah ibadah, rumah penduduk, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, serta sarana umum lainnya harus mendapatkan perlindungan. Kami mendesak semua pihak untuk menghormati hak masyarakat sipil dan memastikan bahwa gereja serta tempat-tempat yang digunakan warga untuk berlindung tidak menjadi sasaran maupun terdampak tindakan militer,” tambahnya.
Selain itu kata dia, kondisi masyarakat di wilayah Yahukimo, Boven Digoel, hingga Pegunungan Bintang kian memprihatinkan karena saat ini mereka juga sedang berjuang menghadapi krisis lingkungan akibat musim kemarau dan paparan asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Kehadiran operasi militer di tengah situasi kemanusiaan yang sulit ini dinilai berpotensi memperburuk penderitaan warga adat.
Melihat tingginya potensi krisis kemanusiaan, GIDI meminta perhatian langsung dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Gubernur Papua Selatan, Gubernur Papua Pegunungan, serta Bupati Boven Digoel dan Bupati Yahukimo untuk segera mengambil langkah penanganan yang konkret.
“Kami meminta perhatian serius dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Gubernur Papua Selatan dan Gubernur Papua Pegunungan sesuai kewenangannya, serta Bupati Boven Digoel dan Bupati Yahukimo untuk segera mengambil langkah konkret guna mencegah jatuhnya korban, melindungi masyarakat sipil, menyelidiki laporan pengungsian, dan memastikan terpenuhinya hak-hak dasar warga Korowai,” ujar Pdt. Jimmy Koirewoa.
Pdt. Jimmy Koirewoa juga mengimbau agar pemerintah tidak mendepankan pendekatan militeristik, melainkan mengupayakan perundingan damai yang bermartabat dengan melibatkan pihak netral. Komnas HAM turut didesak untuk segera menerjunkan tim independen guna melakukan pemantauan dan verifikasi faktual atas penyisiran dan pergerakan pasukan di lapangan.
Departemen Hukum dan HAM GIDI mengajak seluruh elemen tokoh adat, pimpinan gereja, lembaga kemanusiaan, dan masyarakat luas untuk bersuara melindungi hak-hak warga Korowai.
“Masyarakat Korowai berhak hidup dengan aman, beribadah dengan tenang, tinggal di rumah mereka sendiri, dan menjalani kehidupan tanpa ketakutan akibat konflik bersenjata,” tutup Pdt. Jimmy Koirewoa.
