SASAGUPAPUA.COM, PAPUA SELATAN – Gubernur Papua Selatan, Apolo Safanpo mendorong pembuatan Peraturan Pemerintah (PP) disetiap penjabaran bidang dalam undang-undang otonomi khusus
Ia meminta agar penjabaran dari undang-undang Otonomi khusus dibuatkan Peraturan Pemerintah (PP).
Hal itu disampaikan dalam sambutan disela-sela seminar lokakarya pencegahan korupsi dalam tata kelola dana otonomi khusus Pemerintah Provinsi Papua Selatan.
Momentum itu dilakukan oleh Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Swissbel-hotel Merauke, Rabu (20/8/2025).
“Kita baru punya tiga PP pada 2024 itu kita baru punya satu PP Nomor 54 tahun 2024 tentang Majelis Rakyat Papua,”kata dia.
Ia mengatakan, sebelumnya pada 2022 lalu, baru dua Peraturan Pemerintah yaitu PP Nomor 106 dan PP Nomor 107.
Dia menegaskan, seluruh provinsi di Papua tidak bisa membuat Peraturan Pemerintah lantaran kewenangan ituada pada Pemerintah Pusat dan DPR RI.
“Kenapa Otsus tidak bisa di implementasikan di Papua karena benturan regulasi kita akan kalah secara hirarki dalam regulasi,”ujarnya.
Ia menyebut, peraturan daerah khusus (Perdasus) tidak bisa lawan dengan Peraturan Pemerintah, kalah.
“Kalau bisa DPRP Papua Selatan dan Majelis Rakyat Papua Selatan mengusulkan agar kita punya PP untuk semua bidang yang diatur oleh undang-undang otonomi khusus,”kata dia.
Lanjut dia, lantaran undang-undang otonomi khusus mengatur semua bidang di antaranya bidang kepegawaian, pertambangan, dan kehutanan
Selain itu, lanjut dia, setiap pasal delegatif jika dicermati secara baik, di semua pasal tidak koperasional tetapi mendelegasikan kepada peraturan lain.
Misalnya kepegawaian, kata dia, pasal dan bab yang mengatur tentang kepegawaian dalam undang-undang Otsus.
Semua pasal-pasal mengatur tentang dana Otsus tapi diakhir pasal tak bisa lantaran perintahnya kembali lagi ke undang-undang kepegawaian.
“Pasal-pasal selanjutnya dalam UU Otsus tidak transparan. Otsus ibaratnya, dilepas kepalanya tetapi masih pegang ekornya,” ungkapnya.
Usai menyampaikan sambutan sekaligus materi, Gubernur membuka seminar lokakarya pencegahan korupsi dalam tata kelola dana otonomi khusus Pemerintah Provinsi Papua Selatan yang dilakukan oleh GIZ bersama KPK).
