SASAGUPAPUA.COM, Papua Tengah –Pemerintah Provinsi Papua Tengah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di bawah kebijakan Gubernur Meki Nawipa dan Wakil Gubernur Deinas Geley melaksanakan kewajiban untuk memperhatikan pendidikan.
Kebijakan yang di ambil yakni menerapkan program Pendidikan Gratis yang disalurkan melalui Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA).
Tahun 2025, Pemprov Papua Tengah memberikan dana bantuan hanya kepada SMA/SMK, SLB tingkat SMA, dan Asrama.
Tahun 2026 bantuan ini diperluas juga untuk jenjang SMP di delapan kabupaten yang ada di Wilayah Papua Tengah.
Salah satu wilayah yang mendapatkan perhatian adalah Kabupaten Dogiyai.
Kabupaten ini merupakan salah satu Kabupaten wilayah pegunungan di Papua Tengah. Kabupaten Dogiyai terdiri atas 10 distrik dan 79 kampung dengan luas wilayah 4.237,40 km². Untuk menempuh perjalanan dari Nabire (ibu kota provinsi) menggunakan perjalanan darat kurang lebih 6 jam.
Di Kabupaten Dogiyai sebanyak 13 sekolah tingkat SMP mendapatkan dana BOSDA yang dikucurkan oleh Pemprov Papua sebesar Rp 1.838.250.000.
Selain itu terdapat dua sekolah SMA yang mendapatkan dana senilai Rp 295.000.000. Dua sekolah SMK sebesar Rp 477.450.000, juga satu SLB yang menerima dana sebesar Rp 53.000.000 dan satu asrama mendapatkan dana sebesar Rp 345.000.000.
Rincian sekolah yang menerima aliran dana BOSDA untuk pendidikan gratis di Dogiyai.
Total keseluruhan senilai Rp 3.008.750.000 untuk 5.404 siswa di Dogiyai.
Penguatan Disiplin Melalui Program Sekolah Gratis
SMA Negeri 2 Dogiyai mendapatkan alokasi dana BOSDA dari Pemprov Papua Tengah sebesar Rp 238.000.000.
Kepala SMA Negeri 2 Dogiyai, Freddy Yobee mengaku dengan adanya dana tersebut pihaknya merasa sangat terbantu.
“Selama ini, saat penerimaan murid baru, kami biasanya menerima pembayaran dari anak-anak untuk uang komite, uang pendaftaran, dan biaya lainnya,” ungkapnya.
Ia juga menuturkan, kontribusi dari anak-anak dan orang tua wali murid kini tidak lagi menjadi beban seperti dulu sebelum adanya program ini.
“Kami merasa masalah yang selama ini datang di lingkungan sekolah ketika ada pemungutan biaya kini bisa diatasi berkat program sekolah gratis ini. Kami akhirnya bisa mengambil kebijakan agar para siswa lebih disiplin,” ucapnya.
Ia menambahkan bahwa saat ini sekolah membatasi kuota kelas maksimal 36 anak sesuai aturan kementerian. Meskipun target awal hanya dua atau tiga kelas, tingginya minat siswa membuat sekolah membuka empat kelas dengan total sekitar 400 siswa.
“Tahun ini, sebenarnya kami hanya ingin membuka dua atau tiga kelas saja. Namun karena minat anak-anak untuk masuk ke sekolah ini sangat tinggi, kami akhirnya menambah satu kelas lagi menjadi total empat kelas, di mana masing-masing kelas diisi oleh tepat 36 anak. Secara keseluruhan, jumlah siswa di SMA ini ada 400an siswa. Untuk pembagian kelasnya, kelas 10 belum dibagi ke dalam jurusan, sedangkan untuk kelas 11 dan kelas 12, kami membaginya ke dalam tiga program studi, yaitu kelas Bahasa, kelas IPS, dan kelas IPA,” terangnya.
Dengan adanya dana untuk program sekolah gratis, Freddy mengatakan pihaknya fokus untuk tidak memungut biaya pendaftaran siswa baru, kemudian uang tersebut digunakan juga untuk belanja pakaian seragam juga untuk menjalankan program kegiatan sekolah lainnya yang menyasar seluruh siswa dari kelas 10-12.
“Mayoritas pekerjaan orang tua siswa di sini adalah petani. Oleh karena itu, bantuan BOSDA ini sangat membantu kami. Seperti yang saya sampaikan tadi, masalah iuran yang selama ini menjadi beban berat kami kini sudah tidak ada lagi berkat adanya BOSDA. Sekolah ini menjadi lebih kondusif. Sebelumnya kami menghadapi beberapa oknum siswa yang malas bersekolah, tetapi saat ujian semester atau ujian akhir tiba menuntut untuk tetap lulus karena merasa sudah mendaftar dan membayar iuran. Dengan adanya program sekolah gratis ini, kami sangat terbantu untuk mengatasi masalah yang sudah lama terjadi ini,” kata Freddy.
Ia berharap meskipun masa jabatan Gubernur hanya lima tahun, pihaknya kami sangat berharap agar program tersebut bisa terus mempertahankan.
“Ini adalah program luar biasa. Program ini harus terus berlanjut di Papua Tengah.Kami sangat mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Gubernur, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Tengah, serta Kepala Bidang atas adanya program ini,” pungkasnya.
Prioritas Bantuan bagi Siswa Kurang Mampu Hingga Les Sains di SMP Negeri 1 Mapia
Sekolah SMP Negeri 1 Mapia terdapat di Distrik Mapia, Kabupaten Dogiyai dengan Jarak yang jauh, akses yang terbatas, dan kondisi ekonomi keluarga yang serba sederhana tak lagi sepenuhnya menjadi penghalang bagi anak-anak di Distrik Mapia, Kabupaten Dogiyai, untuk terus mengejar pendidikan.
Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Mapia Fransiska Tagi. (Foto: Kristin Rejang/Sasagupapua.com)
Tahun ini, SMP Negeri 1 Mapia mendapatkan anggaran sebesar Rp 156.600.000.
Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Mapia Fransiska Tagi menyampaikan rasa syukurnya setelah menerima informasi mengenai dana bantuan BOSDA dari Provinsi Papua Tengah
“Mewakili rekan-rekan kepala sekolah dan guru di Kabupaten Dogiyai, khususnya di SMP Negeri 1 Mapia, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Gubernur Papua Tengah atas kebijakan program pendidikan gratis ini. Program ini sangat membantu, terutama jika melihat kondisi ekonomi orang tua siswa kami yang sebagian besar tergolong kurang mampu. Kami sangat berharap program mulia ini tidak berhenti di tahun ini saja, melainkan dapat terus berlanjut di tahun-tahun mendatang,”kata Fransiska.
Rencana penggunaan dana telah disusun secara matang didalam Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (ARKAS).
Didalam Arkas tersebut, prioritas utama mereka adalah menyalurkan bantuan kepada siswa miskin dan orang tua yang tidak mampu, seperti pengadaan seragam sekolah. Secara keseluruhan, ada delapan item program yang telah direncanakan.
“Diantaranya adalah bantuan untuk siswa kurang mampu, kegiatan ekstrakurikuler, penyediaan alat tulis kantor (ATK) beserta pelaporannya, pembelian meterai, penyelenggaraan les tambahan untuk mata pelajaran sains, serta pembayaran honorarium bagi enam orang guru honorer yang belum terdaftar di kabupaten maupun di wilayah 3T,” ungkap Fransiska.
Dengan adanya dana BOSDA ini, pihaknya juga berharap para guru honorer di sekolah kami menjadi lebih bersemangat, aktif, dan betah dalam mengajar karena kesejahteraan mereka kini lebih diperhatikan.
“Di sisi lain, kami juga akan membimbing dan mengarahkan 315 siswa kami agar belajar lebih tekun, giat, dan penuh semangat demi membalas kebaikan program pendidikan gratis ini dengan prestasi yang membanggakan,” ujarnya.
Saat ini, di SMP Negeri 1 Mapia memiliki 27 orang guru yang mengajar di kelas-kelas paralel yang cukup padat, di mana setiap kelasnya harus menampung sekitar 40 hingga 50 siswa.
“Dukungan dana BOSDA ini tentu akan sangat membantu kami dalam mengoptimalkan proses belajar-mengajar di tengah keterbatasan fasilitas yang ada,” ujarnya.
Disiplin dan Pembangunan di SMP Negeri 1 Kamuu
SMP Negeri 1 Kamuu, mendapatkan saluran dana BOSDA sebesar Rp185.850.000. Kepala Sekolah SMP Negeri I Kamuu, Isaias Tigi yang akan mengakhiri masa pensiunnya pada 4 Oktober mendatang bercerita tentang pengalaman hidupnya.
Dimana ia mengawali karir dengan bertugas di Biak Numfor selama 14 tahun terhitung sejak tahun 1992 hingga 2007.
Setelah masa tugas tersebut berakhir, dirinya mendapatkan izin dari masyarakat setempat untuk pindah ke daerah asal yaitu Kabupaten Nabire yang pada masa itu merupakan wilayah administratif Kabupaten Dogiyai saat ini.
Kepala Sekolah SMP Negeri I Kamuu, Isaias Tigi. (Foto: Kristin Rejang/Sasagupapua)
Khususnya SMP Negeri 1 Kamuu, belum terbentuk sebagai wilayah administratif mandiri, melainkan masih bagian dari Moanemani.
Setelah pindah, ia sempat bertugas sebagai guru biasa selama dua tahun. Kemudian, pada tahun 2009, Isaias Tigi dipercaya menjabat sebagai Kepala Sekolah di SMP Negeri 1 Kamuu hingga saat ini.
“Jika membandingkan masa lalu dengan masa kini, terdapat perbedaan yang sangat signifikan dalam hal pembangunan. Dahulu, pembangunan berjalan cukup lambat karena keterbatasan dana dan sistem pemerintahan yang belum terdesentralisasi. Kami menerapkan prinsip “biar lambat asal selamat” dan sangat bergantung pada sumbangan komite serta bantuan langsung dari pemerintah pusat. Namun, pasca-pemberlakuan otonomi daerah, perubahan terjadi dengan sangat cepat dan tepat sasaran, bahkan menyentuh hingga ke pelosok dusun yang dulu terisolasi. Sekarang, peredaran dana di daerah juga jauh lebih baik,” ucapnya.
Kendati demikian, kata dia terdapat tantangan baru. Dahulu, fokus utama mereka adalah mengajar dan mendidik siswa.
“Saat ini, saya melihat banyak rekan guru yang kurang fokus pada tugas utama tersebut karena lebih disibukkan dengan urusan di luar mengajar, seperti mengejar gaya hidup atau usaha sampingan. Hal ini sangat disayangkan, sebab pendidikan adalah prioritas utama bagi masa depan generasi muda agar mereka mampu bersaing dengan daerah lain. Sebagai pendidik, kita tidak boleh lalai, karena di sekolah kita berhadapan langsung dengan masa depan anak bangsa, bukan sekadar urusan buku atau administrasi kantor yang bisa ditunda,” kritiknya.
Dirinya sangat bersyukur sebab saat ini sekolah mendapatkan kucuran dana yang cukup besar dari kebijakan yang diambil oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tengah.
“Kami sangat bersyukur atas bantuan keringanan biaya pendidikan yang diberikan oleh Bapak Gubernur, Wakil Gubernur, serta Ibu Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Tengah. Sekolah kami saat ini mengelola 15 kelas dengan total sekitar 470 siswa,” ujarnya.
Pihaknya memahami bahwa pendidikan di Papua sering kali terbentur kendala biaya, mengingat dalam satu keluarga sering kali terdapat banyak anak, termasuk anak dari kerabat yang ikut ditanggung.
“Oleh karena itu, bantuan ini sangat berarti untuk meringankan beban orang tua sehingga mereka tidak lagi terbebani oleh keluhan biaya sekolah. Kami berharap bantuan ini dapat terus berlanjut dan ditingkatkan jumlahnya di masa depan, demi mendukung prestasi dan masa depan siswa-siswi di ibu kota Kabupaten Dogiyai ini. Terima kasih kepada Gubernur, Wakil Gubernur dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atas perhatian dan kebijakannya,” pungkasnya.
Perjuangan Operasional di SMP YPPK ST. Fransiskus Moanemani
SMP YPPK ST. Fransiskus Moanemani mendapatkan alokasi dana BOSDA sebesar Rp140.500.000 dari Pemprov Papua Tengah.
Kepala Sekolah SMP YPPK ST. Fransiskus Moanemani Stevanus Iyai memberikan apresiasi untuk kebijakan yang dilakukan oleh Pemprov Papua Tengah.
“Saya selaku Kepala Sekolah SMP YPPKSanto Fransiskus Moanemani, Kabupaten Dogiyai, Papua Tengah, mewakili pihak sekolah ingin menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas bantuan program sekolah gratis yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi,” katanya saat diwawancarai media pada 14 Juli 2026.
Meski demikian, ia menyampaikan beberapa kendala dilapangan yang mereka hadapi terkait pengelolaan dana tersebut.
Pihaknya berharap kedepannya Pemerintah Provinsi dapat menambah alokasi dana bagi sekolah yayasan yang lebih besar sebab menurutnya ada beban operasional yang kompleks dihadapi.
“Mengingat jumlah guru honorer di sekolah yayasan kami jauh lebih banyak dibandingkan guru Pegawai Negeri Sipil, sebagian besar dana bantuan saat ini terserap untuk pembayaran honor, sehingga anggaran yang tersisa tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan operasional lainnya seperti pengadaan seragam, alat tulis kantor, buku paket, hingga lembar kerja siswa,” katanya.
Suasana MPLS di SMP YPPK Santo Fransiskus Moanemani. (Foto: Kristin Rejang/Sasagupapua.com)
Untuk itu kata dia terkait program sekolah gratis, di SMP YPPK Santo Fransiskus, pihaknya mengusulkan agar orang tua siswa tetap berkontribusi biaya meskipun hanya separuh, hal ini dilakukan agar kebutuhan operasional sekolah lainnya dapat tertutupi.
Harapan untuk Generasi Emas di Distrik Kamuu
Kepala Distrik Kamuu, Markus Auwe, mengungkapkan rasa terima kasihnya atas bantuan yang diterima sekolah-sekolah di wilayahnya yang merupakan jantung kota Kabupaten Dogiyai.
“Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pemerintah Provinsi Papua Tengah yang telah membantu empat sekolah di wilayah pelayanan kami, yaitu SMA Negeri 2 Dogiyai, SMK Agrobisnis Dogiyai, SMP YPPK Santo Fransiskus Asisi Moanemani, dan SMP Negeri 1 Kamuu,” ungkapnya.
Dikatakan dengan bantuan yang disalurkan oleh Pemprov Papua Tengah dapat meringankan beban orang tua yang tidak lagi memikirkan biaya yang lebih besar dari biasanya.
Ia juga mengajak seluruh warga di delapan Kampung yang ada di Wilayah Distrik Kamuu untuk mendukung penuh program dari Gubernur dan Wakil Gubernur tersebut.
“Karena ini merupakan investasi penting bagi sumber daya manusia Dogiyai ke depan. Melalui pendidikanlah kita akan berubah, maju, dan berkembang,” ucapnya.
Kepala Distrik Kamuu, Markus Auwe. (Foto: Kristin Rejang/Sasagupapua)
Ia berharap agar program pendidikan gratis melalui dana BOSDA ini bisa lebih ditingkatkan.
“Saya juga memohon kepada Pemerintah Provinsi Papua Tengah agar kiranya dapat membantu satuan pendidikan tingkat Sekolah Dasar, TK, maupun PAUD. Dengan demikian, kita dapat mempersiapkan generasi emas Papua secara berjenjang mulai dari dasar agar Papua ke depan lebih maju dan kita semua bisa,” pungkasnya.
Komitmen Pemerintah Provinsi
Pemerintah Provinsi Papua Tengah resmi memperluas jangkauan kebijakan pendidikan sekolah gratis pada tahun anggaran 2026 ini.
Program yang dibiayai melalui dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) tersebut kini menyasar jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP), setelah sebelumnya sukses diimplementasikan pada jenjang Sekolah Luar Biasa (SLB), Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), serta asrama berbasis keagamaan dan yayasan pelopor pendidikan sejak tahun pelajaran 2025.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Tengah, Nurhaidah, menjelaskan perluasan ini merupakan komitmen nyata dari jajaran pimpinan daerah untuk memajukan kualitas sumber daya manusia di Tanah Papua.
Guna memastikan program ini berjalan tepat sasaran, pihak dinas secara terbuka membagikan Petunjuk Teknis (Juknis) serta menyediakan layanan pengaduan atau customer service bagi masyarakat.
“Perlu kami sampaikan bahwa Kebijakan Pendidikan sekolah Gratis di Provinsi Papua Tengah oleh Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur telah diimplementasikan mulai tahun pelajaran 2025 untuk jenjang SLB, SMK, SMA dan Asrama berbasis keagamaan atau lima yayasan pelopor pendidikan di tanah papua. Mulai Tahun anggaran 2026 memperluas lagi penerima sekolah gratis ke jenjang SMP,” ujar Nurhaidah saat memberikan keterangan resminya.
Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk ikut serta mengawasi jalannya program ini di lapangan. Nurhaidah meminta warga tidak ragu melaporkan jika masih menemukan adanya pungutan liar di sekolah-sekolah yang sudah dijamin oleh pemerintah.
Siswa dan Siswi di MEPA Boarding School. (Foto: Kristin Rejang/Sasagupapua.com)
“Untuk itu mohon berpartisipasi mengawal implementasi sekolah gratis sekaligus bisa memberikan informasi jika masih ada SLB, SMA, SMK, SMP yang masih memungut biaya sekolah,” tegas Nurhaidah.
Secara keseluruhan, intervensi anggaran BOSDA untuk menyokong program sekolah gratis ini menyasar total 274 lembaga, yang terdiri dari 254 sekolah (SMP, SMA, SMK), 5 lembaga SLB, dan 15 lembaga asrama di delapan kabupaten.
Berdasarkan dokumen Surat Keputusan (SK) mengenai penetapan penerima dan besaran Bantuan Operasional Sekolah Daerah penyelenggara program pendidikan gratis, besaran dana per anak atau harga satuan ditentukan secara spesifik berdasarkan jenjang pendidikan serta status sekolah (negeri/swasta).
Dari ketentuan tersebut, terlihat wilayah pegunungan seperti Dogiyai, Deiyai, Paniai, Puncak, Puncak Jaya, dan Intan Jaya mendapatkan alokasi biaya per anak yang sedikit lebih tinggi untuk jenjang sekolah dibanding wilayah pesisir atau pusat pemerintahan seperti Nabire dan Mimika. Sementara itu, khusus untuk komponen asrama nilainya seragam di seluruh kabupaten, yaitu Rp5.000.000 per anak.
Data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merincikan penyebaran lembaga, ketentuan harga satuan per anak di dalam SK, hingga serapan anggarannya di setiap wilayah:
Kabupaten Nabire tercatat memimpin dengan total 100 lembaga yang mencakup 91 sekolah (52 SMP, 22 SMA, 17 SMK), 3 SLB, dan 6 asrama. Guna membiayai seluruh lembaga tersebut, Pemerintah mengucurkan anggaran sebesar Rp11.551.750.000, dengan rincian Rp2.951.050.000 untuk SMP, Rp3.045.500.000 untuk SMA, Rp3.427.200.000 untuk SMK, Rp283.000.000 untuk SLB, dan Rp1.845.000.000 untuk pengelolaan asrama. Sesuai SK, pola biaya per anak untuk jenjang SMP adalah Rp300.000 bagi sekolah negeri dan Rp350.000 untuk swasta. Jenjang SMA dipatok Rp400.000 untuk umum, Rp450.000 untuk sekolah Plus/Meepago, dan Rp500.000 untuk swasta. Sedangkan untuk SMK adalah Rp900.000 bagi negeri dan Rp1.000.000 bagi swasta, serta SLB sebesar Rp1.000.000 per anak.
Selanjutnya, Kabupaten Mimika mengelola total 67 lembaga yang terdiri atas 65 sekolah (30 SMP, 12 SMA, 23 SMK), 1 SLB, dan 1 asrama. Total pagu anggaran di Mimika menyentuh angka Rp6.721.100.000, dengan porsi terbesar dialokasikan untuk SMK sebesar Rp4.135.200.000, disusul SMP senilai Rp1.439.100.000, SMA sebesar Rp504.800.000, SLB senilai Rp152.000.000, serta asrama sebesar Rp490.000.000. Satuan biaya per anak di Mimika untuk SMP adalah Rp300.000, SMA sebesar Rp400.000, SLB sebesar Rp1.000.000, serta SMK sebesar Rp600.000 bagi sekolah negeri dan Rp750.000 untuk swasta.
Di Kabupaten Paniai, terdapat 29 lembaga penerima manfaat yang terdiri dari 28 sekolah (19 SMP, 6 SMA, 3 SMK) dan 1 asrama. Total anggaran untuk Paniai disepakati sebesar Rp5.922.000.000, yang didistribusikan untuk jenjang SMP sebesar Rp2.890.100.000, SMK sebesar Rp1.364.200.000, SMA sebesar Rp1.182.700.000, dan sektor asrama sebesar Rp485.000.000. Besaran dana per anak berdasarkan SK berkisar antara Rp450.000 untuk SMP Negeri dan Rp500.000 bagi SMP Swasta. Untuk SMA Negeri dipatok Rp500.000 dan swasta Rp600.000, sementara SMK Negeri sebesar Rp1.100.000 dan SMK Swasta sebesar Rp1.250.000.
Sementara itu, Kabupaten Deiyai memiliki 24 lembaga yang dipayungi program ini, mencakup 20 sekolah (12 SMP, 5 SMA, 3 SMK) dan 4 asrama. Anggaran yang dialokasikan ke Deiyai menembus angka Rp4.778.850.000, dengan rincian Rp1.963.400.000 untuk SMP, Rp1.257.100.000 untuk SMA, Rp855.000.000 untuk asrama, serta Rp703.350.000 untuk SMK. Nilai alokasi per anak di Deiyai ditetapkan sebesar Rp450.000 untuk SMP Negeri dan Rp500.000 untuk swasta. Untuk jenjang SMA Umum/Plus ditetapkan Rp500.000 dan swasta/agama Rp600.000, sedangkan SMK Negeri mendapat Rp1.100.000 dan swasta Rp1.250.000.
Kabupaten Dogiyai bergerak dengan total 19 lembaga yang meliputi 17 sekolah (13 SMP, 2 SMA, 2 SMK), 1 SLB, dan 1 asrama. Total pendanaan di Dogiyai ditetapkan sebesar Rp 3.008.700.000, di mana jenjang SMP menyerap Rp1.939.050.000, disusul SMK sebesar Rp477.450.000, asrama senilai Rp345.000.000, SMA sebesar Rp295.000.000, dan SLB sebesar Rp53.000.000. Pola biaya per anak dalam SK di Dogiyai adalah Rp450.000 untuk SMP Negeri, Rp500.000 untuk SMP Swasta, Rp500.000 untuk SMA, Rp1.000.000 untuk SLB, serta SMK Negeri sebesar Rp1.100.000 dan SMK Swasta Rp1.250.000.
Untuk wilayah lainnya, Kabupaten Puncak Jaya tercatat mengayomi 12 sekolah yang terdiri dari 7 SMP, 3 SMA, dan 2 SMK. Total dana BOSDA yang dialokasikan ke wilayah ini adalah sebesar Rp1.701.000.000, dengan rincian Rp873.000.000 untuk SMP, Rp434.500.000 untuk SMK, dan Rp393.500.000 untuk SMA. Satuan alokasi per anak di Puncak Jaya dipatok seragam, yaitu SMP sebesar Rp450.000, SMA sebesar Rp500.000, dan SMK sebesar Rp1.100.000.
Kabupaten Puncak juga memiliki total 12 sekolah yang mencakup 7 SMP, 4 SMA, dan 1 SMK. Wilayah ini memperoleh suntikan dana total sebesar Rp556.400.000, yang terbagi untuk pembiayaan SMP sebesar Rp336.600.000, SMA sebesar Rp169.200.000, serta SMK sebesar Rp50.600.000. Besaran dana per anak di wilayah Kabupaten Puncak diatur sebesar Rp450.000 untuk SMP, Rp1.100.000 untuk SMK, serta untuk SMA diatur Rp500.000 bagi sekolah negeri dan Rp600.000 untuk swasta.
Terakhir, Kabupaten Intan Jaya mengelola total 11 lembaga yang mencakup 9 sekolah (8 SMP dan 1 SMA) serta 2 lembaga asrama. Pemerintah mengucurkan total dana sebesar Rp1.074.800.000 untuk Intan Jaya, dengan rincian alokasi asrama sebesar Rp570.000.000, disusul jenjang SMP sebesar Rp451.800.000, dan jenjang SMA senilai Rp53.000.000. Alokasi dana satuan per anak di Intan Jaya ditetapkan sebesar Rp450.000 untuk SMP Negeri, Rp500.000 untuk SMP Swasta, dan Rp500.000 untuk jenjang SMA. Dengan seluruh kesiapan pemetaan anggaran, ketentuan harga satuan di dalam SK, serta ketegasan aturan ini, program sekolah gratis diharapkan mampu meringankan beban orang tua murid dan menekan angka putus sekolah di Provinsi Papua Tengah secara signifikan.
Gubernur Papua Tengah: Tidak Harus Menjadi Orang Yang Paling Pintar yang Penting Jujur dan Berintegritas
Pemerintah Provinsi Papua Tengah mengalokasikan anggaran sebesar Rp77 miliar lebih pada tahun anggaran 2026 untuk membiayai program pendidikan gratis.
Program ini ditargetkan mampu menjangkau 58.920 siswa dari jenjang SMP, SMA, SMK, SLB, hingga anak-anak yang tinggal di asrama sekolah di delapan kabupaten se-Papua Tengah.
“Tahun 2026 Pemerintah Provinsi Papua Tengah membiayai 58.920 terdiri dari siswa SMP, SMA, SMK, SLB dan asrama-asrama di Papua Tengah. Puji Tuhan, Kita siapkan anggaran Rp77 miliar untuk sekolah gratis,” ujar Meki Nawipa dalam sambutannya.
Meki mengatakan kebijakan ini diambil agar tidak ada lagi anak di Papua Tengah yang kehilangan kesempatan bersekolah akibat keterbatasan ekonomi.
Menurutnya, pembangunan daerah tidak boleh hanya bersandar pada kekayaan sumber daya alam, melainkan harus bertumpu pada kualitas sumber daya manusianya.
Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa saat memberikan sambutan pada pembukaan Festival Budaya Pelajar Papua Tengah. (Foto: Kristin Rejang/Sasagupapua.com)
“Karena itu tidak ada alasan untuk tidak sekolah. Pemerintah sudah hadir dan memberikan kesempatan kepada anak-anak Papua Tengah untuk mendapatkan pendidikan yang layak,” ungkapnya.
Selain membebaskan biaya sekolah bagi siswa, Pemprov Papua Tengah juga fokus meningkatkan mutu dan kesejahteraan tenaga pendidik melalui program sertifikasi guru yang kuotanya terus ditambah setiap tahun.
“Tahun lalu kita membantu sekitar 800 guru mendapatkan sertifikasi. Tahun ini kita siapkan 1.000 guru lagi dan tahun 2027 ada 1.000 guru berikutnya. Artinya sekitar 2.000 sampai 3.000 guru akan mendapatkan sertifikasi,” jelas Meki.
Di hadapan para pelajar, Meki juga mengingatkan agar kesempatan ini dimanfaatkan dengan bersungguh-sungguh. Ia menekankan pentingnya menjaga moral, kejujuran, serta menjauhi perilaku negatif seperti narkoba dan minuman keras.
“Tidak harus menjadi orang yang paling pintar. Yang penting jujur, punya integritas, menjaga diri, dan terus belajar. Itu yang akan menolong kalian berhasil di masa depan,” tutupnya.
