SASAGUPAPUA.COM, NABIRE – Pemerintah Provinsi Papua Tengah berkomitmen untuk segera mempelajari dan menindaklanjuti seluruh rekomendasi serta catatan strategis yang disampaikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) Papua Tengah.
Gubernur Papua Tengah, yang diwakili oleh Sekda, Siliwanus Sumule, dalam Sidang Paripurna Penyampaian, Rekomendasi dan Catatan Strategis terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah. Agenda ini berlangsung di Ruang Paripurna DPRP Papua Tengah, Nabire, pada Selasa (14/7/2026).
“Atas nama Pemerintah Provinsi Papua Tengah, saya menyampaikan apresiasi yang kepada Pimpinan dan seluruh Anggota DPR Papua Tengah yang telah melaksanakan pembahasan serta menyampaikan rekomendasi dan catatan strategis terhadap LKPJ Kepala Daerah,” ujar Siliwanus saat membacakan sambutan tertulis Gubernur.
Siliwanus menjelaskan, rekomendasi yang diberikan oleh pihak legislatif merupakan bagian penting dari pelaksanaan fungsi pengawasan.
“Hubungan kerja yang harmonis antara pemerintah daerah dan lembaga legislatif menjadi kunci utama dalam mendorong perbaikan kualitas tata kelola pemerintahan, pemerintah provinsi menyadari pelaksanaan berbagai program dan kegiatan pembangunan sepanjang tahun anggaran berjalan masih memerlukan evaluasi dan penyempurnaan secara berkala, “katanya.
Menyikapi catatan dari DPRP, Siliwanus menegaskan instruksi Gubernur agar seluruh jajaran kepala organisasi perangkat daerah (OPD) tidak main-main dan memberikan perhatian penuh terhadap hasil sidang paripurna ini.
“Setiap rekomendasi harus segera dipelajari secara mendalam oleh perangkat daerah sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing, masukan dari legislatif harus diterjemahkan menjadi langkah perbaikan yang jelas, terukur, serta dapat dipertanggungjawabkan, “Jelas Sekda.
Kedepannya, Siliwanus mengatakan, Pemprov Papua Tengah berkomitmen untuk terus membenahi sistem perencanaan, memperketat pengawasan pelaksanaan program, mengoptimalkan pengelolaan anggaran, serta meningkatkan mutu pelayanan langsung kepada masyarakat.
“Koordinasi dan kerjasama Pemprov dan DPR harus diperkuat, agar setiap kebijakan pembangunan yang dilahirkan dapat berjalan efektif dan menjawab kebutuhan riil masyarakat di lapangan, untuk itu kita harus menjaga hubungan kerja yang baik, saling menghormati tugas dan kewenangan masing-masing, serta bersama-sama memberikan pelayanan terbaik bagi seluruh masyarakat Papua Tengah,”Pungkas Sekda.
