SASAGUPAPUA.COM, Papua Tengah – Pemerintah Provinsi Papua Tengah melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi menggelar Forum Perangkat Daerah dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan sekaligus meresmikan peluncuran aplikasi Sistem Informasi Bahari Papua Tengah (Si Bapa Tengah) E-Walidata.
Acara yang berlangsung di Ballroom Kantor Gubernur Papua Tengah pada Kamis (24/9/2026) ini dihadiri oleh jajaran perangkat daerah provinsi, kepala dinas dan bidang perikanan dari delapan kabupaten, akademisi, hingga tokoh masyarakat.
Mewakili Gubernur Papua Tengah, Staf Ahli II Bidang Kemasyarakatan, SDM, dan Pengembangan Otsus Provinsi Papua Tengah, Ukkas, menegaskan pentingnya penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang terarah di setiap bidang.
“Indikator Kinerja Utama per bidang itu buat IKU-nya. Jadi koordinasi dengan Bappeda, yang membuat IKU-IKU itu. Kalau Dinas Perikanan nanti IKU-nya ini, nah itu jadi patokan. Di bawahnya nanti ada istilah IKK, Indikator Kinerja Kegiatan per bidang. Tapi kalau IKU itu satu OPD harus berpedoman di situ,” ujar Ukkas saat memberikan arahan.
Ukkas mengatakan seluruh program pembangunan kelautan dan perikanan pada akhirnya harus berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat lokal, khususnya Orang Asli Papua (OAP).
“Pada akhirnya bahwa semua kegiatan yang kita lakukan harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Kita ingin nelayan semakin sejahtera, pembudidaya semakin berkembang, hasil laut memiliki nilai tambah, dan masyarakat Orang Asli Papua memperoleh manfaat yang besar dari potensi kelautan dan perikanan yang kita miliki. Laut Papua Tengah adalah kekayaan kita, kita jaga kelestariannya, kita kelola potensinya, dan kita pastikan manfaatnya kembali kepada masyarakat,” lanjutnya.
Ia juga mengajak seluruh jajaran pemerintah provinsi dan delapan kabupaten untuk memperkuat sinergi serta memanfaatkan potensi perairan darat melalui program penebaran benih ikan di sungai dan telaga.
“Saya mengajak kepada seluruh pemerintah provinsi dan delapan kabupaten untuk terus memperkuat sinergi, berbagi data, dan menyusun program berdasarkan kebutuhan nyata masyarakat. Mari kita bangun Papua Tengah dengan perencanaan yang lebih baik, data yang lebih kuat, teknologi yang lebih maju, dan keberpihakan yang nyata kepada masyarakat,” tegas Ukkas.
Ia menambahkan gambaran hasil nyata yang diharapkan warga.
“Kita juga ingin bahwa sungai-sungai kita yang ada ini ketika masyarakat turun mancing, mereka dapat ikan tanpa harus ke pasar bawa kantong kresek keluar duit. Tapi mereka cukup siapkan joran, pergi mancing dapat ikan, gizinya terpenuhi untuk keluarganya. Itu sebenarnya gol-nya di situ. Dengan ini, pelaksanaan forum perangkat daerah dan launching aplikasi E-Walidata secara resmi saya nyatakan dibuka.”
Dalam kesempatan yang sama, Plt. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Papua Tengah, Dr. Karlos Matuan, memaparkan besarnya potensi bahari Papua Tengah sebagai provinsi baru. Wilayah ini mencakup garis pantai sepanjang 1.128,61 km, luas laut 16.525,88 km², 50 pulau, dua Kawasan Konservasi Taman Nasional (Lorentz dan Teluk Cenderawasih), serta perairan umum daratan seperti Danau Paniai, Danau Tage, dan Danau Tigi.
Didukung oleh dua Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP 717 dan 718) serta UPTD Pelabuhan Perikanan Poumako dan Waharia Nabire, angka produksi perikanan tangkap Papua Tengah tercatat mencapai 26.116 ton per tahun.
Karlos menjelaskan potensi besar ini menuntut adanya perencanaan yang sinkron dan terintegrasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten.
“Sebagai provinsi baru yang akan terus berkembang, Papua Tengah memiliki potensi sumber daya kelautan dan perikanan yang sangat besar. Untuk mengoptimalkan semua potensi ini, maka perencanaan program pembangunan sektor kelautan dan perikanan harus dilakukan secara terarah, terpadu, dan berbasis data yang akurat. Forum perangkat daerah ini diselenggarakan sebagai wadah strategis untuk mensinkronkan program dan kegiatan prioritas Gubernur antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten, serta menyelaraskan usulan program berdasarkan kebutuhan riil masyarakat nelayan, pembudidaya, dan pengolah ikan di delapan kabupaten,” jelas Karlos Matuan.
Terkait efisiensi tata kelola pembangunan, Karlos secara resmi mengenalkan aplikasi Si Bapa Tengah sebagai bentuk penerapan kebijakan Satu Data Indonesia di sektor perikanan.
“Dalam upaya mewujudkan tata kelola data sektor kelautan dan perikanan yang transparan, efisien, dan terintegrasi, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Tengah menghadirkan aplikasi Sistem Informasi Bahari Papua Tengah atau Si Bapa Tengah DKP. Aplikasi ini hadir sebagai komitmen kami untuk mendukung kebijakan Satu Data Indonesia. Dengan adanya E-Walidata, pengelolaan dan verifikasi data sektor perikanan dapat dilakukan secara digital dan real-time, penyusunan dokumen perencanaan berbasis pada data ilmiah yang valid (evidence-based planning), serta koordinasi data antara pemerintah provinsi dan kabupaten menjadi lebih akurat dan dapat diakses dengan mudah,” pungkasnya.
