SASAGUPAPUA.COM, Sorong – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Papua menyampaikan catatan dan sikap resmi menyusul keikutsertaannya dalam Papeda Summit yang berlangsung pada 2 hingga 4 September 2026 di Kota Sorong, Papua Barat Daya.
Forum yang mempertemukan organisasi masyarakat sipil, masyarakat adat se-Tanah Papua, dan pemerintah daerah ini digagas sebagai ruang dialog untuk membahas konsep pembangunan berkelanjutan yang menempatkan kepentingan masyarakat adat di depan.
Direktur WALHI Papua, Maikel Peuki, dalam rilis pers yang diterima media ini, mengingatkan kembali peringatan penting dari Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengenai kondisi lingkungan saat ini.
“Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres berulang kali memperingatkan bahwa dunia telah memasuki era yang ia sebut sebagai pendidihan global, bukan lagi sekadar pemanasan global sebuah peringatan yang lahir dari rekor suhu tertinggi dan rangkaian bencana iklim yang semakin sering terjadi,” kata Maikel Peuki.
Ia menambahkan peringatan global inilah yang seharusnya membuat forum-forum pembangunan di Tanah Papua tidak lagi memperlakukan hutan, tanah adat, dan wilayah laut sebagai sekadar objek investasi, melainkan sebagai penyangga terakhir krisis iklim.
Maikel Peuki menekankan pertanyaan mendasar yang harus dijawab oleh forum ini bukan sekadar soal siapa yang hadir dan berapa banyak jumlah peserta.
“Oleh-oleh apa yang akan dibawa pulang oleh setiap perwakilan masyarakat adat dari Papeda Summit? Jika forum ini hanya menjadi ruang seremonial tanpa hasil konkret yang bisa dibawa pulang dan diperjuangkan di kampung dan wilayah adat masing-masing, maka partisipasi masyarakat adat berisiko tereduksi sekadar menjadi kelompok penggembira yang meramaikan acara, bukan subjek yang menentukan arah pembangunan di tanah mereka sendiri,” tegas Maikel.
Oleh sebab itu, WALHI Papua mendesak panitia dan seluruh pihak penyelenggara harusnya membuka sesi tambahan yang secara khusus memberi ruang bagi setiap perwakilan masyarakat adat untuk menyuarakan apa yang mereka rasakan dan apa yang bisa mereka kontribusikan dari Papeda Summit. Sesi ini dinilai penting sebagai mekanisme pertanggungjawaban forum kepada masyarakat adat yang diundang, bukan sekadar dijadikan objek pelengkap acara.
Dalam rilis tersebut, Maikel Peuki juga menegaskan kembali status kepemilikan wilayah adat di Tanah Papua.
“Masyarakat Adat Papua, sebagai penduduk pribumi ras Melanesia di Tanah Papua, adalah pemilik sah atas tanah, hutan, air, biodiversitas flora dan fauna, serta seluruh kekayaan alam di atas maupun di dalam bumi Papua. Atas dasar itu, tidak satu pihak pun termasuk Gubernur maupun institusi negara berhak mewakili atau mengatasnamakan masyarakat adat dalam menentukan arah pengelolaan dan penyelamatkan ruang hidup mereka tanpa mandat yang jelas,” tegasnya.
Atas dasar hal tersebut, WALHI Papua mendesak agar penyelenggaraan Papeda Summit menyediakan ruang khusus bagi perwakilan masyarakat adat untuk menyatakan sikap tentang perjuangan mempertahankan hak dan potensi di wilayah adatnya, tanpa dibatasi oleh pihak mana pun.
Maikel Peuki juga menyebutkan bahwa momentum ini bergema di kawasan Melanesia dan Pasifik yang lebih luas. Pada Mei 2026, para pemimpin Melanesia dan Pasifik berkumpul di Port Moresby, Papua Nugini, dalam Melanesian Ocean Summit perdana untuk memperkuat solidaritas regional dalam perlindungan laut dan ketahanan iklim.
Forum-forum tersebut menunjukkan bahwa suara masyarakat adat dan komunitas Melanesia di Tanah Papua bukan suara yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari gerakan kawasan yang lebih besar untuk keadilan iklim dan pengakuan hak atas ruang hidup.
Maikel Peuki menyampaikan tiga poin sikap resmi dari WALHI Papua.
Mengenai poin pertama, Maikel menegaskan bahwa Papua merupakan rimba terakhir.
“Papua adalah salah satu kawasan hutan hujan tropis terakhir yang masih tersisa di dunia, dan WALHI Papua menegaskan tidak ada ruang tawar-menawar untuk mengorbankannya demi investasi maupun proyek pembangunan apa pun. Siapa pun yang merampasnya sama saja merampas masa depan masyarakat adat Papua dan dunia,” jelasnya.
Mengenai poin kedua, ia menyuarakan pesan untuk menjaga hutan sebelum kiamat.
“Setiap hektare hutan yang hilang mempercepat kehancuran iklim, dan WALHI Papua menolak keras segala bentuk pembukaan lahan berkedok pembangunan yang mengorbankan hutan sebagai ruang hidup masyarakat adat. Pemerintah harus bertindak sekarang, bukan menunggu bencana ekologis yang tak terelakkan,” kata Maikel.
Sementara pada poin ketiga, Maikel menuntut agar keadilan ekologis segera diwujudkan.
“WALHI Papua menuntut pengembalian penuh hak kelola masyarakat adat atas tanah dan hutan mereka, dan menolak segala bentuk investasi yang berjalan tanpa persetujuan bebas, didahulukan, dan diinformasikan (FPIC) dari masyarakat adat pemilik wilayah. Tidak ada pembangunan yang sah tanpa persetujuan mereka,” pungkasnya.
