SASAGUPAPUA.COM, Papua Tengah – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Provinsi Papua Tengah menggelar rapat dengar pendapat (hearing) dan dialog terbuka untuk membahas situasi konflik bersenjata yang kian memprihatinkan di wilayah Papua Tengah.
Rapat yang turut dihadiri oleh perwakilan elemen mahasiswa ini berlangsung di Aula Tabernakel, Nabire, pada Senin (3/8/2026).
Diskusi yang berjalan dinamis sejak pukul 11.20 hingga 17.00 WIT tersebut akhirnya menghasilkan satu kesepakatan krusial, yaitu pembentukan sebuah tim besar. Tim lintas elemen ini nantinya diutus untuk menemui Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, guna menyampaikan aspirasi dan mencari solusi konkret atas konflik yang terjadi.
Pertemuan ini merupakan tindak lanjut langsung dari aksi unjuk rasa yang sebelumnya digelar oleh Gerakan Pelajar Mahasiswa Intan Jaya Se-Indonesia (GPMI-I) bersama masyarakat di depan Kantor DPR Papua Tengah pada Kamis (23/7/2026) lalu.
Perwakilan mahasiswa Intan Jaya, Marten Hagisimijau, menegaskan bahwa seluruh pihak yang hadir dalam dialog tersebut memiliki kesamaan pandangan mengenai kondisi darurat yang sedang melanda beberapa kabupaten.
“Mewakili seluruh rekan-rekan mahasiswa dari Intan Jaya, harapan kami dari dialog ini adalah menyatukan narasi dari berbagai pandangan yang ada. Kami melihat situasi di Intan Jaya, Dogiyai, Puncak, dan beberapa daerah lainnya saat ini diwarnai oleh ekspansi serta penumpukan militer dalam skala yang sangat besar. Oleh karena itu, kami mendesak Pemerintah Provinsi Papua Tengah dan lembaga DPR untuk merespons situasi ini secara cepat dengan membentuk tim gabungan yang memfasilitasi berbagai tokoh dari perwakilan kabupaten di Papua Tengah,” ujar Marten saat diwawancarai usai kegiatan.
Marten juga menyoroti dampak nyata dari keberadaan pasukan non-organik di wilayah mereka yang dinilai memicu eskalasi kekerasan.
“Harapan besar kami adalah tim ini bisa menemui langsung pihak terkait, seperti Presiden atau Menteri Pertahanan. Kami melihat sendiri di lapangan bahwa ekspansi militer non-organik di Papua Tengah justru memicu tingkat kekerasan yang lebih tinggi dibandingkan pasukan organik. Penumpukan pasukan terjadi di mana-mana, diikuti dengan pembangunan pos-pos militer baru. Pendekatan keamanan inilah yang memicu ketegangan. Sikap kami sangat tegas dan selaras dengan pihak lain dalam dialog tadi, yaitu mendukung penuh pembentukan tim besar demi memfasilitasi pertemuan langsung dengan Presiden atau Menteri Pertahanan,” tambahnya.
Di sisi lain, perwakilan mahasiswa Intan Jaya lainnya, Yosafat Mujijau, memaparkan hasil analisis bersama mengenai akar penyebab masifnya pergerakan militer di wilayah Papua Tengah.
“Berdasarkan berbagai pandangan dalam diskusi tadi, kami menyimpulkan ada tiga dugaan permasalahan pokok yang menjadi akar penyebab mengapa ekspansi militer begitu masif di Papua Tengah. Pertama adalah persoalan ideologi Papua merdeka. Kedua terkait dengan kepentingan investasi. Dan ketiga menyangkut perputaran bisnis dari pihak-pihak yang berkonflik, baik dari oknum TNI-Polri maupun dari pihak TPNPB,” ungkap Yosafat.
Yosafat menekankan bahwa penyelesaian konflik tidak akan efektif jika hanya mengandalkan perantara yang tidak memahami realitas di lapangan.
“Harapan bersama kami adalah bagaimana caranya agar kita bisa langsung bertemu dengan aktor utamanya. Jangan sampai aspirasi ini diwakilkan oleh orang-orang luar yang tidak merasakan langsung dampaknya. Kita harus bertatap muka dan berbicara langsung dengan pembuat kebijakan tertinggi agar penyelesaian konflik ini bisa benar-benar terwujud dan tepat sasaran,” pungkasnya.
