Menu

Mode Gelap

Pemerintahan · 24 Nov 2025 22:13 WIT

Fraksi Khusus DPRP Papua Tengah Minta Pemprov Serius Tangani Tapal Batas Mimika dan Deiyai


(Foto : Istimewa) Perbesar

(Foto : Istimewa)

SASAGUPAPUA.COM, NABIRE – Ketua Fraksi Khusus DPRP Papua Tengah Donatus Mote meminta Pemerintah Provinsi Papua Tengah untuk serius menangani permasalahan Tapal Batas Kabupaten Mimika dan Deiyai yang hingga saat ini masih belum diselesaikan dengan baik.

Donatus mengatakan, Beberapa kali terjadi saling klaim antara masyarakat Mimika dan Deiyai yang berbuntut konflik horizontal. Yangmana saat ini pemerintah Mimika dan Deiyai saling klaim dengan cara memekarkan Distrik dan Kampung di wilayah perbatasan.

“Bupati Mimika mekarkan distrik dan kampung, sementara bupati Deiyai juga dalam hitungan hari saja mekarkan distrik dan kampung. Ini artinya adalah masalah tapal batas yang memang belum diselesaikan dengan baik dan bisa saja kemudian hari bisa terjadi konflik yang besar” ujar Donatus kepada media ini Senin (24/11/2025)

Donatus meminta pemerintah provinsi Papua Tengah untuk serius menanggapi dan segera menyelesaikan persoalan tersebut karena ini merupakan tanggung jawab pemerintah provinsi yang membawahi kedua kabupaten tersebut.

- Advertising -
- Advertising -

“Saya Donatus Mote ketua Fraksi Kelompok Khusus DPR PT meminta kepada pemerintah provinsi Papua Tengah untuk segera hadir untuk selesaikan masalah tapal batas antara kabupaten Mimika dan Kabupaten Deiyai. Ini masalah tapal batas antara antara kedua kabupaten yang berada dibawah pemerintah Provinsi Papua Tengah, maka pemerintah provinsi berkewajiban untuk hadir menyelesaikan masalah tabal batas tersebut, “tegasnya.

Ia berharap, Pemerintah Provinsi agar tidak tinggal diam, dan segera menyelesaikan persoalan ini. “Pemerintah jangan diam, harus bersuara dan hadir secara netral untuk memfasilitasi untuk menyelesaikan persoalan ini, “Harapnya.

Menurutnya, ada tiga masalah pokok yang harus dibahas dalam proses penyelesaian tapal batas yakni Masalah tapal batas secara Adat, masalah tapal batas secara pemerintahan dan masalah kepentingan pendulangan.

“Dalam pembahasan penyelesaian masalah tabal batas, mesti dibahas secara terpisah antara masalah batas secara adat, pemerintah dan pendulangan”tutupnya.

Artikel ini telah dibaca 49 kali

badge-check

Redaksi

Baca Lainnya

DPW Tani Merdeka Papua Tengah Ikut Diklat Nasional di Bogor

18 Mei 2026 - 08:07 WIT

Resmi Terbentuk, SPI Papua Tengah Terima Tiga Mandat Untuk Reforma Agraria

15 Mei 2026 - 21:54 WIT

Mimika Darurat Judi dan Miras, Araminus Omaleng Pertanyakan Kinerja Kapolres

15 Mei 2026 - 08:08 WIT

5 Poin Kesepakatan Strategis Forum Percepatan Pembangunan Tanah Papua

14 Mei 2026 - 14:42 WIT

Yulius Wandagau: Stabilitas Keamanan Kunci Pembangunan- Harap Otsus Untuk Pengungsi

14 Mei 2026 - 10:33 WIT

The Next Level: 8 Pemuda Kamoro Siap Debut di Industri Perhotelan Modern

12 Mei 2026 - 15:59 WIT

Trending di Pendidikan