SASAGUPAPUA.COM, TIMIKA – Anggota Dewan Perwakilan Kabupaten (DPRK) Mimika jalur pengangkatan, Frederikus Kemaku berharap permasalahan di Lemasko terkait dualisme kepemimpinan bisa diselesaikan dengan serius oleh Pemerintah Kabupaten Mimika dan PT. Freeport Indonesia.
Karena persoalan dualisme yang terjadi belum kunjung diselesaikan sehingga yang terjadi seperti pemalangan oleh sekelompok masyarakat Kamoro di area Pomako kemarin Rabu (30/4/2025).
Frederikus menjelaskan pemalangan yang terjadi karena masyarakat merasa kecewa keinginan mereka tidak didengar ketika kepemimpinan salah satu kubu di Lemasko yang telah membuat panitia pelaksanaan Musdat untuk pemilihan Ketua Lemasko yang baru dimana rencana Musdat ini berdasarkan sosialisasi dari pemerintah kabupaten Mimika dan MRP, tentang pembentukan masyarakat hukum adat.
Dimana hal itu sudah diatur dalam Permendagri nomor 52 tahun 2014 tentang pedoman perlindungan masyarakat hukum adat.
“Berdasarkan ini mereka membentuk panitia dan mengajukan proposal ke pemerintah dan lain-lain, namun tidak ada tanggapan dari pihak Pemerintah dan Freeport, tapi mungkin masih berproses pemerintah belum menjawab tapi masyarakat melakukan pemalangan di bawah ( Pomako-red),” kata Frederikus, Kamis (1/5/2025).
Frederikus menilai gejolak ini terjadi karena Pemerintah tidak melihat secara serius, dimana Lemasa ini ada dualisme kepemimpinan.
“Sekarang ini, harus ada Pemerintah kabupaten Mimika dan MRP untuk segera membentuk panitia dan musyawarah adat untuk pemilihan ketua baru Lemasko. Ini kan aturan pemerintah, seharusnya bupati benahi,” katanya.
Dikatakan Bupati harus membantu dalam rangka memberikan bantuan ke lembaga untuk melakukan Musyawarah adat.
“Kenapa bupati tidak mendengar ini secara baik, ada apa.Dengan adanya musda ini akan pilih ketua Lemasko yang sah yang bisa membawahi masyarakat Kamoro dari Timur sampai Barat Jauh, tidak ada lagi dualisme,” ungkapnya.
Ia iya menyinggung mengapa Freeport tidak mengkoordinir agar memiliki tujuan Lemasko yang lebih baik.
“Mereka harus melihat bahwa dengan adanya musdat ini untuk musyawarah adat. Freeport juga harus menjawab ini, dan pemerintah dan lainnya yang mereka sudah ajukan proposal, kasihan masyarakat ini kan mereka sangat kecewa sekali, pemerintahnya begitu, Freeportnya begitu,” ungkapnya.
Ia berharap tidak ada kepentingan apapun dalam momen penyelesaian masalah Lemasko.
“Atas nama dewan perwakilan rakyat saya bicara, Saya tidak membela kepada kubu siapapun, sama sekali tidak, saya lihat ini kasihan, kepentingan bikin kita punya hakhak orang Kamoro tidak diperhatikan karena kita bercerai berai,” ujarnya.
Ia mempertanyakan mengapa pemerintah dan Freeport tidak membantu untuk memberikan solusi terbaik.
“Ini ada apa ? Masyarakat yang dirugikan, sampai sekarang kalau tidak ada respon yang baik, Lemasko ini akan begini terus, dua kubu, tiga kubu dan juga ada yang bentuk Lemasko orang tua, ada juga anak muda bentuk Lemasko anak muda,Ini kan bahaya sekali,” katanya.
Sehingga ia berharap agar pemerintah untuk serius dalam menyelesaikan masalah yang terjadi dalam kubuh masyarakat Kamoro.
“Bukan asal bicara tapi bagaimana turun lapangan dan selesaikan persoalan itu. Ini kan jalan baik yang sudah mereka lakukan untuk musyawarah adat. Kalau asal bicara, semua bisa bicara, tapi ini bagaimana kita bisa bergerak dengan hati,” ujarnya.
Ia juga menjelaskan masyarakat merasa kecewa ketika momen mereka melakukan pemalangan, kemudian diberikan instruksi untuk membuka palang dan diarahkan ke Gedung Eme Neme Yauware untuk bertemu dengan Bupati Mimika secara langsung.
“Masyarakat datang dengan harapan pak bupati akan ketemu mereka di Eme Neme, tapi yang datang bukan pak bupati, melainkan Kesbangpol, jangan bupati beri harapan pada masyarakat, jangan lewat Kesbangpol atau apapun itu tidak boleh, harus bupati yang turun datang langsung, Jadi masyarakat kecewa sekali, Karena beliau yang suruh mereka saat dilapangan itu akan ketemu dengan bupati, makanya masyarakat kecewa sekali,” pungkasnya.
