SASAGUPAPUA.COM, NABIRE – Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa, menegaskan komitmen pemerintah provinsi dalam mempercepat pembangunan infrastruktur guna menunjang kinerja pemerintahan di tahun 2026. Hal ini disampaikan langsung dalam apel Perdana di halaman Kantor Gubernur Papua Tengah, Senin (5/1/2026).
Meki menjelaskan, fokus utama saat ini adalah mematangkan kawasan Karadiri sebagai pusat birokrasi baru seiring dengan status Nabire sebagai Ibu Kota Provinsi.
Akselerasi Pembangunan Gedung Pemerintahan
Gubernur menjelaskan bahwa tahun ini merupakan periode krusial bagi pembangunan fisik di Papua Tengah. Pemerintah tengah “tancap gas” dalam menyelesaikan sarana prasarana vital guna memastikan pelayanan publik berjalan optimal.
“Seiring dengan kedudukan Nabire yang kini telah resmi menjadi ibu kota provinsi, pembangunan infrastruktur dipastikan akan bergerak sangat cepat, sehingga program pembangunan fisik gedung pemerintahan akan digenjot habis-habisan tahun ini, termasuk pembangunan tiga tower pemerintahan serta kantor gubernur di kawasan Kaladiri,” jelas Meki Nawipa.
Selain gedung utama eksekutif, persiapan untuk kantor Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Majelis Rakyat Papua (MRP) juga terus dimatangkan. Targetnya, pada tahun depan (2027), kedua instansi tersebut sudah dapat menempati gedung sendiri dan mulai beroperasi secara penuh di kawasan Kaladiri.
Strategi Tata Kota: Kaladiri dan Nabire
Pemerintah Provinsi Papua Tengah telah merancang strategi besar dalam pembagian zonasi wilayah. Kawasan Kaladiri diproyeksikan menjadi pusat kota pemerintahan yang terintegrasi, sementara pusat Kota Nabire yang ada saat ini akan dikembangkan menjadi pusat perdagangan dan industri.
“Untuk mendukung mobilitas Aparatur Sipil Negara (ASN) menuju pusat pemerintahan yang baru di Kaladiri, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) juga telah menyiapkan fasilitas mess pegawai. Langkah ini diambil agar transisi perpindahan pusat kerja tidak menghambat efektivitas pelayanan kepada masyarakat, “Jelasnya.
Penegasan Disiplin: Tidak Ada Toleransi di 2026
Mengingat infrastruktur yang semakin memadai dan fasilitas pendukung yang telah disiapkan, Gubernur Meki Nawipa memberikan peringatan keras terkait disiplin kerja para ASN. Ia menyatakan bahwa masa pemakluman karena kendala teknis atau fasilitas kini sudah berakhir.
“Jika tahun-tahun sebelumnya kendala teknis masih menjadi alasan pemakluman, maka di tahun 2026 ini tidak ada lagi kata toleransi bagi ASN yang tidak maksimal dalam bekerja,” tegasnya.
Kebijakan ini diambil sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah atas investasi besar yang telah dilakukan di bidang infrastruktur. “Dengan gedung dan fasilitas yang mumpuni, para ASN dituntut untuk memberikan dedikasi terbaik bagi kemajuan Provinsi Papua Tengah,”Tutupnya.
