SASAGUPAPUA.COM, Papua Tengah – Perjuangan panjang Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tengah (DPRPT) terkait regulasi daerah di Provinsi Papua Tengah akhirnya membuahkan hasil nyata.
Wakil Ketua IV DPR Papua Tengah, John Gobai menjelaskan Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa secara resmi telah menandatangani enam Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) tahun 2026 yang bertujuan untuk memperkuat proteksi serta pemberdayaan masyarakat asli Papua.
John Gobai, menjelaskan keenam regulasi tersebut telah mendapatkan nomor register dan siap untuk diimplementasikan secara luas.
Adapun rangkaian regulasi tersebut meliputi Perda Perlindungan Perempuan dan Anak (Nomor 2 Tahun 2026), Perdasus Pengawasan Sosial (Nomor 4 Tahun 2026), Perda Pengelolaan dan Perlindungan Hutan (Nomor 5 Tahun 2026), Perda Pertambangan Rakyat (Nomor 6 Tahun 2026), serta Perda Perlindungan dan Pemberdayaan Pengusaha Orang Asli Papua (Nomor 7 Tahun 2026).
“Jadi enam Perda yang sudah diregister itu sudah ditandatangani oleh Pak Gubernur. Sudah ada nomor-nomornya, termasuk untuk sektor kehutanan, pangan lokal, tambang rakyat, hingga perlindungan pengusaha asli Papua. Ini yang kita harapkan dapat terimplementasi di tahun 2026 ke atas,” ujar John Gobai saat diwawancarai Kamis (12/2/2026).
Instruksi Tegas untuk Kepala OPD
Menindaklanjuti pengesahan ini, John meminta para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Tengah untuk bergerak cepat dan tidak menunda waktu.
Ia menegaskan agar para pimpinan OPD segera menjemput bola dengan berkoordinasi bersama Biro Hukum guna menyusun regulasi turunan berupa Peraturan Kepala Daerah (Perkada) sebagai panduan operasional di lapangan.
“Sekarang para kepala OPD sudah harus berkoordinasi dengan Biro Hukum, ambil drafnya supaya itu bisa dilaksanakan. Segera buat turunan-turunannya karena pasti ada perintah untuk membuat Perkada untuk operasional regulasi tersebut. Saya harap kita tidak stuck, tapi segera buat payung hukum turunannya agar pelaksanaan pemerintahan memiliki dasar untuk memberikan proteksi dan keberpihakan bagi masyarakat asli Papua,” tegasnya.
Belajar dari Pengalaman Masa Lalu
Lebih lanjut, John mengingatkan pemerintah daerah agar tidak mengulangi pola lama yang terjadi di daerah lain, di mana banyak regulasi lahir namun hanya menjadi dokumen di atas kertas tanpa dampak nyata bagi masyarakat. Ia menekankan kehadiran enam Perda ini harus menjawab harapan dan keinginan masyarakat Papua Tengah secara konkret.
“Itu yang penting supaya kita tidak mengulangi apa yang pernah terjadi di Jayapura. Banyak Perda dibuat tapi tidak terimplementasi dengan baik. Kita ingin masyarakat Papua Tengah merasakan dampak dari regulasi ini. Regulasi ini tidak datang di ruang kosong, tapi harus betul-betul menjawab apa yang menjadi harapan masyarakat,” ungkapnya.
Membuka Ruang Kontrol Sosial
Salah satu poin penting yang juga ditegaskan adalah adanya Perdasus Pengawasan Sosial. Melalui aturan ini, masyarakat diberikan ruang legal untuk mengawasi jalannya pemerintahan, termasuk memberikan kritik dan saran secara terbuka kepada instansi terkait.
John menilai hal ini sebagai langkah maju dalam transparansi publik di Papua Tengah.
“Masyarakat berhak memberikan protes, kritik, dan saran pada DPR, Pemerintah, maupun MRP. Itu terbuka, silakan mereka punya hak melakukan kontrol sosial terhadap pelaksanaan pemerintahan. Dan tentunya menjadi tugas dari DPR untuk melakukan pengawasan pelaksanaan dari regulasi-regulasi ini,” jelasnya.
Ia juga mengapresiasi kemudahan akses informasi saat ini di mana draf regulasi sudah bisa diterima dari Biro Hukum secara cepat.
“Kami berharap semangat efisiensi ini tertular pada kinerja seluruh OPD dalam mengeksekusi program-program yang telah memiliki payung hukum tersebut,” pungkasnya.
