SASAGUPAPUA.COM, Papua Tengah – Ketua Pokja Adat Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Tengah, Yulius Wandagau, hadir dan menjadi narasumber dalam momen peluncuran buku “Tragedi Dogiyai Berdarah 31 Maret 2026: Catatan Kritis Solidaritas Rakyat Papua (SRP) di Dogiyai” yang berlangsung di Aula Gereja Katolik Kristus Raja Nabire, Selasa (5/5/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Yulius mengapresiasi langkah berani Solidaritas Rakyat Papua Kabupaten Dogiyai dan penulis Siorus Ewainaibi Degei yang telah mendokumentasikan fakta terkait tragedi kemanusiaan tersebut sebagai upaya mengungkap kebenaran dan memperjuangkan keadilan bagi para korban.
“Kami menyampaikan banyak terima kasih kepada solidaritas rakyat Papua Kabupaten Dogiyai atas inisiatif mendokumentasikan tragedi kemanusiaan yang terjadi di Kabupaten Dogiyai pada tanggal 31 Maret 2026 sampai tanggal 2 April 2026,” ujar Yulius Wandagau.
Yulius menegaskan peristiwa kekerasan dan pelanggaran HAM yang terjadi di Dogiyai merupakan luka mendalam bagi masyarakat adat, sehingga dokumentasi melalui buku tersebut menjadi langkah objektif untuk meluruskan fakta sekaligus menghormati martabat para korban.
Menurutnya, MRP memiliki peran dalam mengedepankan nilai-nilai harmoni dan perdamaian, namun hal itu harus dibarengi dengan penegakan hukum yang serius tanpa adanya impunitas bagi para pelaku.
“Buku ini juga harus menjadi alat untuk membuka mata semua pihak agar bisa bersama-sama mencari jalan keluar yang adil dan bermartabat, bukan justru memperkeruh suasana. Kami berharap negara melalui aparat penegak hukum dan pemerintah menyikapi peristiwa ini secara serius dan adil, kejahatan harus diusut tuntas agar tidak ada lagi kebal hukum yang memperpanjang luka rakyat Papua,” tegasnya.
Ketua Pokja Adat Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Tengah, Yulius Wandagau saat membawakan materi dalam diskusi peluncuran buku Tragedi Dogiyai, Selasa (5/5/2026).
Lebih lanjut, Yulius mempertanyakan kinerja kepolisian yang hingga kini belum berhasil mengungkap pelaku pembacokan terhadap anggota Polres maupun pelaku penembakan terhadap warga sipil, padahal peristiwa tersebut terjadi di pusat ibu kota kabupaten. Ia mendesak Kapolda Papua untuk segera mengambil langkah konkret dengan memanggil pejabat kepolisian setempat guna dimintai keterangan secara transparan.
“Ini dari mulai tanggal 31 kejadian sampai sekarang sudah bulan Mei tanggal 5 terhitung sudah satu bulan, jadi pertanyaan bagi kami, kepolisian kenapa tidak bisa ungkap pelaku pembacokan terhadap Bripda Juventus Edowai padahal ini di dalam kota? Kami harap Kapolda segera panggil Kapolsek yang lama, Wakapolres, dan Kapolsek untuk minta keterangan peristiwa sehingga kalau sudah diungkap maka pelakunya harus diproses,” kata Yulius.
Selain menyoroti pihak kepolisian, Yulius Wandagau juga memberikan pesan khusus kepada Menteri Hak Asasi Manusia, Natalius Pigai, agar tidak hanya memantau situasi dari Jakarta. Ia meminta Menteri HAM sebagai putra daerah Papua untuk turun langsung ke lapangan melihat kondisi di wilayah-wilayah rawan seperti Dogiyai, Puncak, dan Intan Jaya guna memastikan penyelesaian pelanggaran HAM berat dapat terlaksana secara nyata.
“Kami harap supaya Bapak Menteri Natalius Pigai jangan hanya tinggal di Jakarta, tapi sekali-kali itu turun lihat dengan mata kepala sendiri apa yang terjadi di Dogiyai, Puncak, dan Intan Jaya. Dari sekian banyak peristiwa pelanggaran HAM berat kami minta harus diselesaikan. Kami meminta agar kementerian HAM bentuk tim investigasi independen, untuk mengungkap tragedi Dogiyai berdarah dan Distrik Kembru berdarah Kabupaten Puncak,” pungkasnya.
