SASAGUPAPUA.COM, Papua Tengah – Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Tengah mengambil langkah progresif dengan membentuk tim khusus gabungan guna menginvestigasi rentetan konflik sosial dan bersenjata yang melanda Kabupaten Dogiyai dan Distrik Kembru, Kabupaten Puncak.
Langkah ini diambil menyusul jatuhnya banyak korban jiwa dari kalangan warga sipil, termasuk perempuan, lansia, hingga bayi yang masih dalam kandungan.
Tim khusus yang terjun langsung ke Dogiyai pada 9-11 April. Sementara Kabupaten Puncak, tim turun langsung ke lapangan pada tanggal 18 – 20 April 2026.
Tim Khusus MRP Turun Langsung ke Dogiyai
Ketua Pokja Adat MRP Papua Tengah, Yulius Wandagau, menyatakan bahwa tim khusus yang dipimpinnya telah turun langsung ke Kabupaten Dogiyai untuk mengumpulkan data akurat dari berbagai pihak. Fokus utama tim adalah mengusut insiden yang terjadi pada 31 Maret hingga 3 April 2026, yang bermula dari kematian anggota polisi Ipda Juventus Edowai namun berujung pada penyisiran dan penembakan terhadap warga sipil.
Momen MRP Papua Tengah saat ke Dogiyai. (Foto: Dok MRP)
“Terkait dengan konflik sosial di Kabupaten Dogiyai, kami di MRP membentuk tim khusus gabungan Pokja yang diketuai oleh saya sendiri. Kami turun ke Dogiyai untuk meminta data dari berbagai unsur seperti tokoh agama, pemuda, gereja, adat, serta adik-adik dari Solidaritas Rakyat Papua Dogiyai. Kejadian awal itu ditemukan Ipda Juventus Edowai, anggota Polres Dogiyai yang menjadi korban, namun pelaku pembacokan terhadap beliau belum terungkap sampai saat ini,” ujar Yulius Wandagau dalam wawancara, Kamis (23/4/2026).
Yulius mengungkapkan keprihatinannya atas dampak penyisiran dan penembakan yang mengakibatkan lima warga sipil meninggal dunia. Ia secara khusus menyoroti kematian Mama Yulita Pigai, seorang lansia yang sedang dalam kondisi lumpuh serta tiga lainnya mengalami luka-luka berat.
“Mama Yulita Pigai itu sudah lansia dan dia lumpuh. Dia sedang di dalam rumah dan dibidik lewat celah-celah rumah. Mereka bidik dan peluru kena paha hingga meninggal dunia. Ini jadi pertanyaan bagi kami, apakah yang korban ini adalah pelaku? Apakah polisi punya alat bukti mereka betul pelaku pembunuhan anggota polisi tersebut? Kami sudah mencoba menemui Kapolres Dogiyai, namun beliau sedang ke Nabire dan pihak Wakapolres belum bisa memberikan keterangan,” tegasnya.
Sebagian korban di Kabupaten Dogiyai. (Foto: Ist)
Berikut Data korban meninggal dunia di Kabupaten Dogiyai :
1. Sipi Tibakoto (19 tahun)
2. Yulita (Ester) Pigai (70an tahun)
3. Martinus Yobee (11-12 tahun)
4. Ferdinand Auwe (19 tahun)
5. Angkian Edowai (20 tahun)
Data korban luka berat :
1. Maikel Waine (11 tahun)
2. Pigai Kikibi (19 tahun)
3. Magaipai Yobee (19 tahun)
Investigasi Korban Jiwa di Puncak
Tak hanya di Dogiyai, MRP Papua Tengah juga menaruh perhatian serius pada konflik bersenjata di Distrik Kembru dan Distrik Pogoma, Kabupaten Puncak.
MRP Papua Tengah dalam momen kunjungan ke Puncak untuk mengumpulkan data dan fakta dari peristiwa konflik bersenjata,18 – 20 April 2026 (Foto: Dok MRP)
Tim khusus yang diutus ke lapangan menemukan fakta memilukan mengenai jumlah korban jiwa yang terus bertambah akibat kontak senjata antara TNI-Polri dan TPNPB.
“Kami memperoleh data dari masyarakat dan keluarga korban di Sinak bahwa korban berjumlah sembilan orang, ditambah satu bayi dalam kandungan yang juga meninggal, sehingga total sepuluh orang. Ada juga informasi satu korban ditemukan kemudian dibakar. Saat ini sebagian masyarakat mengungsi ke Distrik Bina dan Sinak karena ketakutan. Kami juga mengutus Ketua Tim untuk Puncak (MRP) Ibu Julince , ke Mulia untuk melihat pasien yang sedang dirawat dan meminta keterangan lebih lanjut,” jelas Yulius.
Foto sebagian korban di Distrik Kembru Kabupaten Puncak. (Foto: Ist)
Berikut data korban meninggal dunia akibat konflik di Kabupaten Puncak:
1. Para Walia (5 tahun)
2. Wundili Kogoya (36 tahun)
3. Ekimira Kogoya (36 tahun)
4. Enikiwewo Walia (55 tahun)
5. Kikungge Walia (55 tahun)
6. Deremet Telenggen (55 tahun)
7. Pelen Kogoya (65 tahun)
8. Tiagen Walia (76 tahun)
9. Amer Walia (77 tahun)
10. Bayi dalam kandungan
Data Korban Luka ringan dan berat :
1. Nokia Walia (23 tahun)
2. Penditon Walia (3 tahun)
3. Aliko Walia (8 tahun)
4. Once Walia (57 tahun)
5. Etinus Walia (75 tahun)
6. Enenawi Tabuni (52 tahun)
7. Anete Telenggen (20 tahun)
8. Yendina Kogoya (51 tahun)
Seorang perawat saat sedang mengobati korban pengungsian akibat konflik bersenjata (foto: Ist)
“Korban luka berat dan ringan berjumlah 14 orang, kami mendapatkan data delapan orang yang berobat di rumah sakit sementara sisanya sedang melakukan perawatan di lokasi pengungsian,” jelas Yulius.
MRP Papua Tengah dalam momen kunjungan ke Puncak untuk mengumpulkan data dan fakta dari peristiwa konflik bersenjata,18 – 20 April 2026 (Foto: Dok MRP)
Sementara itu untuk data korban pengungsian, Yulius menyebut sebanyak 12.620 jiwa dari dua distrik di Kabupaten Puncak yakni Kembru dan Pogoma.
Korban pengungsian dari Distrik Kembru. (Foto: Ist)
Sebagian masyarakat mengungsi ke distrik Sinak, kemudian ada pula yang mengungsi ke Distrik Mbina berbatasan antara Kabupaten Puncak dengan Kabupaten Intan Jaya.
Para korban pengungsian akibat konflik bersenjata di Distrik Kembru, Kabupaten Puncak. (Foto: Ist)
“Pengungsi sebagian ke Distrik Sinak, ada yang bertahan di kampung perbatasan antara Kembru dan Sinak, lainnya memilih mengungsi ke Distrik Mbina, kondisi mereka memprihatinkan, mereka trauma, mereka kekurangan bama karena tidak bisa ke berkebun, alat kesehatan, kemudian bagaimana anak-anak anak-anak kecil terlihat ketakutan, sehingga ini perlu orang-orang psikolog untuk menangani trauma healing dan pemulihan, mereka juga tidak lagi rasakan sekolah saat ini,” tuturnya.
Desakan Pleno MRP: Evaluasi Pasukan dan Dorong Dialog Nasional
Hasil temuan tim khusus ini telah dibawa ke rapat pleno Pembahasan Hasil Temuan Lapangan di Kabupaten Puncak dan Dogiyai MRP Papua Tengah pada 22 dan 23 April 2026.
MRP secara resmi mendesak Kapolda Papua Tengah untuk segera mengungkap pelaku pembunuhan Ipda Juventus Edowai sekaligus mengusut tuntas penembakan warga sipil lainnya, yangmana lima diantaranya meninggal dunia dan tiga orang luka-luka berat. Yulius menekankan jika terdapat kesalahan prosedur dari pihak keamanan, maka harus diproses secara hukum yang terbuka bagi publik.
MRP saat melakukan rapat pleno terkait hasil turun lapangan ke Dogiyai dan Puncak, Rapat ini berlangsung selama dua hari 22 dan 23 April 2026 di Kantor MRP, Nabire,
Selain menuntut penegakan hukum, MRP Papua Tengah menyampaikan pesan kuat kepada Presiden Prabowo Subianto selaku Panglima Tertinggi untuk mengevaluasi keberadaan pasukan non-organik di tanah Papua.
“Harapan kami bagi TPNPB, kami harap supaya tidak boleh berbaur dengan masyarakat dan berperang jauh dari pemukiman, gereja, dan sekolah untuk menghindari jatuhnya korban sipil. Kepada Bapak Presiden Prabowo, perlu ada evaluasi total penempatan pasukan non-organik dari Paniai sampai Puncak Jaya. Bila perlu dilakukan penarikan dan fungsikan pasukan organik saja,” pinta Yulius.
Momen rapat pleno Pembahasan Hasil Temuan Lapangan di Kabupaten Puncak dan Dogiyai MRP Papua Tengah pada 22 dan 23 April 2026. (Foto: Dok MRP)
Pihaknya juga mendorong solusi damai melalui meja perundingan sebagaimana yang pernah dilakukan pemerintah dalam menangani konflik di Aceh.
“Perlu adanya dialog, perlu perundingan, bila perlu gencatan senjata. Masalah ideologi ini harus didorong melalui dialog yang melibatkan TPNPB, tokoh gereja, tokoh adat, dan pejabat negara. Duduk satu meja seperti yang dilakukan di Aceh. Jika masyarakat Papua dianggap bagian dari republik ini, kami harap Bapak Presiden melakukan evaluasi total supaya orang Papua bisa hidup aman dan damai di atas tanahnya sendiri,” ungkapnya.
Ia juga memberikan beberapa catatan bagi para pimpinan TNI/Polri dan TPN-OPM agar tidak membarur dengan masyarakat pada saat perang.
“Bagi TNI/Polri terutama satuan non organik Damai Cartenz, Pasukan Maleo serta Saruan Habema agar memperhatikan baik pada saat pengejaran dan penyerangan, penembakan terhadap pasukan TPN-OPM seketika pasukan TPN OPM tersebut sedang berada di pemukiman warga masyarakat untuk menghindari korban masyarakat sipil terutama perempuan dan anak-anak,” pungkasnya.
Tindak Lanjut
Sebagai tindak lanjut Yulius menjelaskan pihaknya telah menyurati Kapolda Papua Tengah, tujuannya agar pelaku pembunuhan anggota polisi Juventus Edowai dan pelaku penembakan warga sipil di Dogiyai begitupun di Distrik Kembru dan Kabupaten Puncak.
“Untuk jangka panjangnya kami mengumpulkan bukti secara lengkap untuk nantinya kami lanjutkan ke pihak terkait seperti Komnas HAM, Kementerian HAM, juga langsung kepada Panglima TNI, Kapolri juga yang paling penting langsung kepada Presiden,” pungkasnya.
