SASAGUPAPUA.COM, Ilaga – Ribuan masyarakat yang tergabung dalam Solidaritas Peduli Rakyat Kabupaten Puncak menggelar aksi demonstrasi damai besar-besaran di halaman Kantor DPR Kabupaten Puncak, Ilaga, Papua Tengah, pada Senin (20/4/2026).
Aksi massa yang berlangsung di bawah pengawalan ketat ini bertepatan dengan agenda kunjungan Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming, ke dua kabupaten tetangga di Provinsi Papua Tengah, yakni Nabire dan Timika.
Koordinator Lapangan Aksi, Yokim Kum, menjelaskan ribuan warga yang turun ke jalan ini merupakan representasi dari 14 organisasi lintas sektor.
Organisasi tersebut meliputi DPD II KNPI, FP3, DPC GAMKI, KOMCAB Pemuda Katolik, DPC GANN, DPC Pemuda Tani, DPD II AMKI, Lembaga Musyawarah Adat (LMA), KONI, KAPP, Ormas DPD Gerakan Rakyat, Pemuda Gereja GKII, Pemuda Gereja GKIP, serta KPA.
Dalam keterangannya, Yokim menyampaikan pernyataan sikap yang sangat keras bertajuk “Hentikan Kekerasan Militer! Selamatkan Rakyat Sipil!”.
“Kami menyatakan bahwa apa yang terjadi di Distrik Kembru dan Distrik Pogoma, Kabupaten Puncak, bukan sekadar konflik biasa, melainkan sebuah krisis kemanusiaan yang nyata dan darurat serta tindakan brutal kepada rakyat sipil,” tegas Yokim Kum saat membacakan pernyataan sikap di hadapan anggota dewan.
Ia memaparkan fakta lapangan yang sangat memprihatinkan, di mana tercatat sembilan orang meninggal dunia akibat operasi militer di kedua distrik tersebut. Yokim mengungkapkan bahwa operasi dilakukan melalui jalur darat dan udara menggunakan helikopter yang melemparkan bom granat ke arah rumah-rumah rakyat.
Ironisnya, Distrik Kembru yang sebelumnya telah ditetapkan sebagai wilayah sipil atau zona pengungsian justru mengalami kekerasan tragis yang berulang.
“Korban berjatuhan dari masyarakat sipil, termasuk perempuan dan anak-anak yang tidak tahu apa-apa. Infrastruktur kesehatan saat ini lumpuh total, evakuasi korban sangat terlambat, dan mereka tidak tertangani secara layak. Ini bukan lagi soal keamanan, ini adalah soal kemanusiaan yang sedang diinjak-injak oleh negara melalui moncong senjata,” lanjutnya.
Berdasarkan situasi tersebut, Solidaritas Peduli Rakyat Kabupaten Puncak secara resmi menyatakan sikap bahwa rakyat sipil bukan musuh negara dan menolak segala bentuk operasi militer yang mengorbankan warga di Kabupaten Puncak maupun seluruh tanah Papua.
Mereka mengecam keras tindakan brutal militer bersenjata di Distrik Kembru dan Pogoma, serta menilai bahwa pendekatan militer untuk masalah Papua telah gagal total dan hanya memperparah penderitaan rakyat.
Selain pernyataan sikap, massa aksi juga membawa tuntutan mendesak yang ditujukan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, DPRK, TNI/Polri, hingga TPNPB/OPM.
Yokim menegaskan semua pihak harus segera menentukan batas radius operasi atau zona bebas konflik agar masyarakat sipil dapat hidup tenang tanpa ketakutan.
“Kami menuntut agar setiap pos TNI non-organik di pinggiran segera ditarik kembali ke dalam kota. Kami juga mendesak agar segera dilakukan revisi ulang terhadap Undang-Undang TNI Nomor 3 Tahun 2025 yang baru saja disahkan,” kata Yokim.
Menutup penyampaian aspirasi tersebut, Yokim Kum mendesak adanya langkah konkret dari pimpinan negara hingga jajaran legislatif daerah untuk segera bertindak demi keselamatan nyawa warga sipil.
“Kami meminta pimpinan TNI/Polri dan pimpinan TPNPB/OPM segera mengevaluasi anggotanya yang melakukan operasi brutal terhadap masyarakat sipil di Kabupaten Puncak. DPRK Kabupaten Puncak harus segera membentuk Tim Pansus untuk investigasi kebenaran terhadap kekerasan militer di Distrik Kembru dan Distrik Pogoma. Kami juga meminta Presiden Prabowo Subianto segera menghentikan pendropan militer non-organik ke sini, serta Pemerintah Kabupaten Puncak dan Provinsi Papua Tengah harus segera melakukan tindakan pemulihan terhadap korban material maupun trauma masyarakat sipil akibat operasi militer ini,” pungkasnya.
