SASAGUPAPUA.COM, Papua Tengah – Kesunyian di Kampung Kembru, Kabupaten Puncak, berubah menjadi horor yang memilukan bagi AT, seorang perempuan yang tengah mengandung enam bulan. Dengan luka tembak yang menganga di bagian leher, ia menjadi saksi bisu sekaligus korban dari rangkaian kekerasan yang diduga melibatkan aparat TNI pada pertengahan April 2026 ini.
Dalam rilis dari Komnas HAM Perwakilan Papua yang diterima media ini, Sabtu (18/4/2026), tragedi ini kini berada di bawah pengawasan ketat Komnas HAM RI Perwakilan Papua yang terus berupaya menguak fakta di balik debu mesiu di pegunungan tengah tersebut.
Kepala Kantor Perwakilan Komnas HAM Papua, Frits Ramandey, mengungkapkan pihaknya telah menerima pengaduan resmi sejak tanggal 14 hingga 15 April terkait rentetan kekerasan di wilayah Pogama dan Kembru.
“Kami sedang melakukan koordinasi intensif antara kantor Papua dan Komnas HAM RI di Jakarta untuk merespons dugaan kekerasan ini. Langkah awal kami adalah memimpin langsung koordinasi penanganan bersama korban, pemerintah Kabupaten Puncak, serta Pemerintah Provinsi Papua Tengah guna memastikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak korban,” ujar Frits.
Berdasarkan temuan awal tim di lapangan, peristiwa ini bermula dari dugaan kontak tembak pada tanggal 13 April antara kelompok sipil bersenjata dengan Satgas TNI di Pogama.
Situasi semakin mencekam ketika Satgas TNI melakukan operasi lanjutan pada tanggal 14 April yang menyisir wilayah Pogama hingga merambah ke Kampung Kembru.
Operasi inilah yang dilaporkan memakan korban jiwa dan menyebabkan luka-luka serius di kalangan warga sipil yang tak berdaya.
Frits menjelaskan salah satu kesaksian paling menyayat hati datang langsung dari bibir AT di hadapan Frits Ramandey.
Dimana AT mengisahkan momen mengerikan saat peluru menembus tubuhnya di depan rumah adat Honai miliknya di Kampung Kembru.
“Korban sedang berada di depan Honai ketika itu terjadi. Ia melihat dengan jelas aparat TNI memegang senjata dan mengenakan seragam loreng. Sebelum kejadian, korban bercerita mendengar bunyi pesawat yang sangat bising diikuti rentetan tembakan yang banyak,” kata Frits.
Kepiluan tidak berhenti sampai di situ, setelah kejadian itu, AT mengaku didatangi oleh seorang anggota TNI di dalam honai untuk meminta foto sebagai laporan.
“Sampai akhirnya tanggal 15 April barulah tim PMI dari Kabupaten Puncak Jaya menjemput AT dan membawa ke Rumah Sakit Mulia untuk diobati bersama korban-korban lainnya,” tambahnya.
Meski kesaksian korban telah dikantongi, tim Komnas HAM mengakui masih menghadapi kendala dalam menghimpun data menyeluruh terkait jumlah pasti korban jiwa.
“Hingga saat ini, tim kami belum bisa mendapatkan informasi apakah dalam kontak tembak tanggal 13 April tersebut ada korban dari pihak TNI atau tidak. Kami juga belum bisa mengonfirmasi secara detail jumlah warga sipil yang meninggal dunia, namun kami dapat memastikan bahwa korban luka-luka saat ini sedang menjalani perawatan di RS Mulia,” tegas Frits Ramandey.
Frits dengan lantang menyuarakan kegelisahannya terkait prosedur operasi di wilayah tersebut. Ia secara khusus meminta Panglima TNI untuk memberikan penjelasan transparan mengenai keberadaan Satgas Rajawali dan Satgas Pamtas 600 TNI yang bertugas di wilayah Puncak.
“Panglima TNI harus menjelaskan mengapa ada penggunaan senjata dari atas helikopter dan darat yang diarahkan langsung ke wilayah pemukiman warga sipil di Pogama dan Kembru. Kami mendesak agar dilakukan penataan kembali dan pemberian pembekalan yang cukup bagi setiap satgas yang akan bertugas di tanah Papua. Jika Panglima TNI meminta, Komnas HAM RI Perwakilan Papua selalu siap memberikan pembekalan pengetahuan HAM bagi aparat agar tragedi seperti ini tidak terus berulang,” tutur Frits.
Di tengah suasana duka ini, Komnas HAM memberikan apresiasi tinggi kepada jajaran Forkopimda Papua Tengah di bawah pimpinan Penjabat Gubernur Meki Nawipa.
Langkah cepat pemerintah daerah dalam menjenguk korban selamat di Mulia serta pembentukan tim gabungan untuk mencari kemungkinan adanya korban lain di pelosok Pogama dan Kembru dinilai sebagai langkah kemanusiaan yang krusial.
Kini, publik menanti jawaban pasti dan keadilan bagi AT dan bayi di dalam kandungannya, yang harus menanggung beban trauma senjata di tanah kelahiran mereka sendiri.
