SASAGUPAPUA.COM, Papua Tengah –Senin, 27 April 2026, denyut nadi Kota Nabire berubah menjadi gelombang lautan perlawanan.
Ribuan massa yang tergabung dalam Tim Investigasi HAM dan Mahasiswa Puncak melakukan long march dari berbagai titik, seperti Pasar Karang dan Jalan Jakarta, menuju Kantor DPR Papua Tengah.
Di tangan mereka, sebuah noken dibawa sebagai simbol suci; bukan berisi hasil bumi, melainkan tuntutan keadilan atas sepuluh nyawa warga sipil yang tewas juga nasib ribuan pengungsi dalam Tragedi Puncak pertengahan April lalu di Distrik Kembru dan sekitarnya. Tragedi ini terjadi akibat konflik bersenjata antara TPN-OPM melawan TNI/Polri yang menyebabkan masyarakat sipil menjadi korban.
Aksi demo ini diikuti tak hanya kaum laki-laki tapi kaum perempuan bahkan anak-anak ikut dalam rangkaian aksi yang dilakukan.
Suasana di depan Gedung DPR Papua Tengah mendadak khidmat sekaligus tegang saat massa mulai membacakan laporan investigasi lapangan yang mereka kumpulkan sejak 19 hingga 21 April 2026.
Suara Mama Papua: “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab Itu di Nomor Berapa?”
Di tengah kerumunan massa, suasana mendadak hening sekaligus mencekam saat seorang perwakilan perempuan, seorang Mama Papua, mengambil alih pengeras suara. Dengan suara yang bergetar karena emosi namun tetap lantang, ia menggugat penerapan sila-sila Pancasila di tanah Papua.
“Kemanusiaan yang adil dan beradab itu di nomor berapa? Saya tanya Bapak-bapak, nomor berapa? Nomor dua! Terapkannya di mana? Anak Papua tidak ada! Saya sebagai mama yang melahirkan generasi Papua, saya tidak rasa!” serunya dengan nada perih.
Mama tersebut mengungkapkan kepedihan terdalam seorang ibu yang melihat generasi yang dilahirkannya justru tumbang oleh kekerasan. “Yang saya lahirkan di atas tanah Papua adalah generasi emas Papua! Tumbang-tumbang dibunuh, disiksa cuma-cuma! Kamu punya hak apa untuk cabut nyawa itu? Hak apa?” lanjutnya.
Seorang perwakilan Perempuan saat berorasi meminta penjelasan tentang sila kemanusiaan yang adil dan beradap, Senin (27/4/2026) foto: Kristin Rejang/Sasagupapua.
Ia juga menyoroti ketimpangan keadilan sosial yang menurutnya hanya menjadi slogan kosong.
“Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kau tanamkan itu di sini biar kita juga merasa keadilan itu seperti apa! Kalau saya bisa rasa, saya akan dapat keadilan itu, baru saya akan rasakan contohnya keadilan terjadi di atas tanah Papua ini! Beberapa orang yang dibunuh, saya tidak tahu pemerintah ada mata apa tidak ! kita di sini menderita, Bapak-bapak. Kami sebagai mama-mama yang biasa melahirkan, menangis di atas menangis ini,” pungkasnya dengan penuh luka.
Data Investigasi: 14.166 Jiwa Mengungsi dan Jejak Darah di Puncak
Berdasarkan laporan Tim Investigasi HAM dan Mahasiswa Puncak dihadapan para DPR dan MPR Papua Tengah, wilayah terdampak mencakup tiga distrik utama yakni Kembru, Magebume, dan Pogoma. Di Distrik Kembru terdapat 7 kampung dan 7 gereja yang terdampak, di Distrik Magebume terdapat 5 kampung dan 6 gereja, sementara di Distrik Pogoma mencakup 9 kampung dan 9 gereja.
Secara total, terdapat 21 kampung dan 22 gereja yang kini berada dalam zona merah konflik.
Dampak kemanusiaan yang ditimbulkan sangat masif. Tercatat sebanyak 12.620 jiwa mengungsi dari Distrik Kembru dan Magebume.
Dari Distrik Kembru, pengungsi berasal dari Kampung Tenoti sebanyak 866 jiwa, Makuma 716 jiwa, Kemburu 1.465 jiwa, Nilime 880 jiwa, Aguis 992 jiwa, Belaba 1.026 jiwa, dan Molu 1.129 jiwa.
Sementara dari Distrik Magebume, warga yang meninggalkan kampung halamannya berasal dari Gelegi sebanyak 700 jiwa, Kumigomo 943 jiwa, Jigunggi 1.290 jiwa, Amulume 1.700 jiwa, dan Urumagi 750 jiwa.
Selain itu, terdapat 1.546 jiwa pengungsi tambahan dari Distrik Pogoma dan Sinak Barat yang tersebar di beberapa titik pengungsian luar daerah, seperti Gigobak-Sinak sebanyak 380 jiwa, Nabire 300 jiwa, Mimika 350 jiwa, Bina 506 jiwa, dan Jayapura 10 jiwa.
Akumulasi total pengungsi akibat konflik periode 2025-2026 ini mencapai 14.166 jiwa.
Sumber data: Tim Investigasi HAM dan Mahasiswa Puncak
Tragedi ini juga menyisakan duka mendalam dengan 10 nyawa melayang dan 9 orang luka-luka.
Di antara korban meninggal dunia adalah Kikungge Walia (50) yang tewas akibat granat jenis cartridge kaliber 40mm, Tekimira Kogoya (37) yang tertembak di bahu hingga tembus tulang belakang, serta Inikiwewo Walia (50) yang terkena peluru di betis dan dada.
Korban termuda yang meninggal dunia adalah Para Walia, seorang anak laki-laki berusia 6 tahun yang terkena peluru pada bagian batang leher.
Sementara itu, seorang anak berusia 3 tahun bernama Penditon Walia dilaporkan kritis dengan luka tembak di kaki dan hidung. Hingga saat ini, satu warga bernama Mondokmbri Walia (48) dinyatakan hilang dan belum ditemukan.
Sumber: Data Tim investigasi HAM dan mahasiswa Puncak.
Dei Murib: Sepuluh Nyawa Manusia Bukanlah Komoditas Bisnis
Sekretaris Mahasiswa Puncak, Dei Murib, saat menyerahkan noken aspirasi kepada pimpinan dewan, memberikan orasi yang menggetarkan.
Ia menegaskan data yang mereka bawa bukanlah sekadar angka, melainkan bukti nyata dari darah manusia yang tertumpah di tanah Puncak.
“Saya sudah turun ke tempat kejadian operasi militer. Sepuluh nyawa mereka titip dan sudah saya isi di noken ini. Mereka sudah sampaikan, ini sepuluh nyawa., kalau ini ada bisnis atau main kepentingan, mereka akan mati, kawan-kawan. Ini nyawa manusia, bukan main-main. Kita tahan panas di sini, kita jalan kaki, kita mengantarkan untuk bicara nyawa manusia, kawan-kawan,” tegas Dei Murib di hadapan massa yang berdiri tegak.
Dei juga memberikan peringatan keras kepada pihak legislatif agar tidak meremehkan dokumen tuntutan yang diberikan.
Sekretaris Mahasiswa Puncak, Dei Murib saat menunjukan noken yang disebutnya berisi 10 nyawa yang diserahkan kepada DPR Papua Tengah, Senin (27/4/2026). Foto: Kristin Rejang/Sasagupapua.
“Jadi, dalam noken ini kita akan serahkan secara resmi. Jadi, ketika kita sudah serahkan dari DPR kalau mau buang ke tong sampah, itu juga ada dampaknya, ada risikonya. Karena ini darah manusia yang kita bawa. Betul! Ini darah manusia! Sepuluh nyawa itu yang kita bawa!” teriaknya sembari menunjuk noken yang dibawanya.
Tuntutan Massa: Dari Penarikan Pasukan hingga Pembentukan Pansus HAM
Dalam noken tersebut, massa menyampaikan poin-poin tuntutan yang terbagi menjadi dua kategori utama, yakni jangka pendek dan jangka panjang.
A. Rekomendasi urgensitas atau jangka pendek.
1. Pertama, bantuan sembako harus terstruktur, terorganisasi, dan bertahap bagi warga sipil selama mengungsi.
2. Kedua, diusulkan pembukaan cabang Palang Merah Indonesia (PMI) di Puncak segera.
3. Pemerintah Puncak segera merespons dan memfasilitasi pendidikan bagi anak-anak pengungsi.
4. Pemerintah Puncak dalam hal ini Dinas Kesehatan segera ke titik-titik pengungsi memberikan bantuan kesehatan.
5. Anggota DPRD dan DPRP segera membentuk pansus untuk mendorong kasus HAM ke ranah hukum.
Lautan Massa saat menuju ke Kantor DPR Papua Tengah, Senin (27/4/2026). Foto: Kristin Rejang/Sasagupapua.com
B. Rekomendasi jangka panjang mitigasi.
1. Presiden RI Prabowo Subianto segera tarik TNI non-organik dari wilayah sipil di tanah Papua.
2. Rakyat Papua kecam aparat TNI stop menggunakan fasilitas umum seperti sekolah, gereja, dan kantor-kantor.
3. Dilarang membuka dan membangun pos baru di wilayah sipil Kemburu dan Pogoma.
4. Tim independen Komnas HAM segera turun lapangan untuk menyelidiki fakta kejadian.
5. MRP segera melaporkan kasus pelanggaran HAM kepada Dewan PBB.
6. Ungkap, tangkap, adili, dan pecat pelaku pembunuhan terhadap 10 warga sipil di Puncak.
7. Kedua belah pihak TNI/Polri dan TPNPB-OPM segera menetapkan wilayah sipil dan medan perang yang jelas agar masyarakat tidak menjadi korban.
Delius Tabuni: DPR Adalah Honai Bersama Bagi Aspirasi Rakyat
Ketua DPR Papua Tengah, Delius Tabuni, yang menerima massa bersama jajaran anggota dewan dan pihak MRP, memastikan lembaga yang dipimpinnya akan menindaklanjuti tuntutan tersebut. Ia membantah anggapan bahwa aspirasi rakyat seringkali diabaikan oleh dewan.
Massa saat menduduki Kantor DPR Papua Tengah, Senin (27/4/2026). Foto: Kristin Rejang/Sasagupapua
“Saya dari Puncak Jaya dan teman-teman semua yang ada di sini semua ada perwakilan dari kabupaten masing-masing. Jadi saya mau sampaikan, selama saudara-saudara demo ke kami, kami selalu terima aspirasi saudara-saudara dan kami tidak pernah satu pun buang di tong sampah. Itu saya luruskan. Yang perlu difasilitasi sampai ke Jakarta pun kami fasilitasi. Itu kami sudah lakukan,” ujar Delius menenangkan massa.
Ia meminta masyarakat untuk tetap percaya pada jalur konstitusi dan menjaga martabat lembaga legislatif sebagai rumah rakyat.
Ketua DPR Papua Tengah, Delius Tabuni saat siap menerima noken aspirasi dari Massa, Senin (27/4/2026). Foto: Kristin Rejang/Sasagupapua
“Kami berharap, kami mohon bukan hari ini saja demo ini. Kalau memang mau putus demo ini cuma untuk hari ini saja, silakan saudara bisa lakukan seperti yang tadi. Tapi namanya Honai laki-laki jangan pernah kamu lempar, karena itu tempat untuk laki-laki berbicara. Jadi ini rumah kita bersama, kita jaga sama-sama. Saudara juga mendukung kami, kami akan membawa aspirasi ini sesuai dengan jalur karena kami di sini bukan mengambil keputusan. Tapi kami mampu semampu kami kami akan menyampaikan aspirasi ini,” tambahnya.
Yulius Wandagau: Mendesak Dialog Jakarta-Papua Melalui Pihak Ketiga
Ketua Pokja Adat MRP Papua Tengah, Yulius Wandagau, menyoroti pentingnya penanganan konflik yang sistematis dan kolaboratif. Ia mengapresiasi kedewasaan mahasiswa dan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi, namun ia menekankan bahwa penyelesaian hukum harus tetap berjalan.
“Aspirasi-aspirasi ini mau tidak mau, suka tidak suka, siap tidak siap, harus ditindaklanjuti. Kita bersama mendorong kepada kepolisian, terutama Polda, supaya pelaku-pelaku pembunuhan dan pembacokan terhadap seorang anggota polisi di Kabupaten Dogiyai dan juga delapan masyarakat sipil—di mana lima orang meninggal dunia dan tiga orang luka-luka berat—harus diungkap. Kemudian juga konflik bersenjata yang terjadi di Distrik Gome dan Distrik Pogoma, Kabupaten Puncak, itu harus diungkap. Saya harap Pemerintah Provinsi, baik Gubernur maupun DPR dan MRP, berkolaborasi mendorong supaya pelaku-pelaku ini harus diungkap dan diproses hukum,” jelas Yulius.
Ketua Pokja Adat MRP Papua Tengah, Yulius Wandagau ketika diwawancarai Senin (27/4/2026). Foto: Kristin Rejang/Sasagupapua.com
Yulius juga menyuarakan perlunya dialog tingkat tinggi antara Pemerintah Pusat di Jakarta dan tokoh-tokoh Papua dengan melibatkan pihak ketiga yang netral untuk mengakhiri benturan ideologi yang terus memakan korban jiwa.
“Persoalan ini mari kita duduk sama-sama kita dialog antara Papua dan Jakarta melibatkan pihak ketiga. Pihak ketiga kalau itu tidak melakukan itu tidak bisa. Ini persoalan masalah ideologi, masing-masing mempertahankan semboyan NKRI harga mati, Papua merdeka harga mati. Makanya banyak TPNPB yang korban, masyarakat sipil korban, TNI-Polri korban. Maka perlu dialog, dialog dan harus, ya ada banyak jalan menuju ke Roma. Jadi kita harus cari solusi. Duduk sama-sama, tidak ada susah, tidak harus juga senjata lawan senjata, tidak harus,” tegasnya.
AKBP Samuel Tatiratu: Pengamanan Persuasif di Tengah Ketegangan
Dalam momen mengamankan aksi, sebanyak 872 personel diturunkan untuk situasi tetap kondusif.
Berbagai komunikasi yang intens dilakukan, meski sempat melarang untuk longmarch berdasarkan keputusan bersama para tokoh adat dan lainnya, namun situasi berubah para massa diijinkan untuk melakukan aksi jalan kaki baik dari arah Pasar Karang maupun Jalan Jakarta dan titik lainnya.
Dalam momen itu, Kapolres Nabire, AKBP Samuel Tatiratu, S.I.K bersama petinggi TNI lainnya didampingi MRP dan sejumlah tokoh pemuda, hingga tokoh adat ikut mengawal aksi jalan kaki tersebut hingga ke Gedung DPR Papua Tengah.
Kapolres Nabire, AKBP Samuel Tatiratu, menyatakan bahwa pihak kepolisian telah melakukan perencanaan matang untuk memastikan aksi yang melibatkan ribuan orang ini tidak berakhir dengan kerusuhan besar.
Kapolres Nabire, AKBP Samuel Tatiratu, S.I.K bersama pimpinan TNI saat mendengar dan siap mengarahkan massa untuk melakukan long march dengan aman dan tertib, Senin (27/4/2026). Foto: Kristin Rejang/Sasagupapua.
Meski sempat terjadi aksi pelemparan batu ke arah gedung DPR yang menyebabkan beberapa kaca pecah, situasi secara umum tetap terkendali.
“Sudah kita saksikan bersama, dimulai dari pukul 07.00 pagi sampai dengan sore ini kurang lebih pukul 15.40, penyampaian aspirasi dari adik-adik kita yang mengatasnamakan Tim Investigasi HAM dan adik-adik mahasiswa Puncak se-Papua, khususnya di Nabire. Semua kegiatan ini dapat berjalan aman dan lancar sesuai dengan hasil koordinasi. Meskipun tadi di beberapa titik terpaksa kita bijaki untuk long march dengan mempertimbangkan segala kemungkinan yang ada,” kata AKBP Samuel.
Ia menambahkan komunikasi yang terbuka menjadi kunci keamanan di wilayah Papua Tengah yang dinamis.
Pihak keamanan saat mengawal aksi massa dengan berjalan kaki, Senin (27/4/2026). Foto: Kristin Rejang/Sasagupapua
“Untuk ke depan, kita juga mintakan kepada adik-adik kita, kalaupun ada aksi serupa dari mana pun, kami mohon untuk koordinasi seperti ini tetap jalan. Kita buka komunikasi yang baik. Adik-adik yang menyampaikan aspirasi tidak pernah kita dilarang, hanya saja dalam prosedur-prosedur, tahapan-tahapan yang kita lewati itu harus sesuai dengan arahan dan harus sesuai dengan komitmen, begitu,” pungkasnya.
Aksi ini berakhir dengan damai pada sore hari. Massa kembali ke titik kumpul menggunakan 15 armada truk yang telah disiapkan. Namun, gaung dari aspirasi mereka tetap menggantung di udara Nabire, menanti tindakan nyata dari pemerintah daerah maupun pusat untuk memulihkan kedamaian di Puncak, Dogiyai, dan seluruh pelosok Papua Tengah.
