SASAGUPAPUA.COM, Papua Tengah – Wakil Ketua IV DPR Papua Tengah, John NR Gobai, menyuarakan protes keras atas ketimpangan yang terjadi antara kemajuan hilirisasi tambang dengan kondisi memprihatinkan masyarakat di pesisir Mimika.
Meski pemerintah kini menguasai 61 persen saham Freeport dan mengoperasikan smelter emas di Gresik, John menegaskan bahwa keberhasilan ekonomi tersebut hingga kini belum membawa perubahan nyata bagi warga yang terdampak langsung oleh limbah tailing.
John menilai telah terjadi kontradiksi yang mendalam dalam pengelolaan kekayaan alam tanah Papua. Di satu sisi, negara bangga karena tidak lagi menjual bahan mentah dengan harga murah dan menikmati nilai tambah dari smelter di Jawa Timur, namun di sisi lain, masyarakat adat di distrik Mimika Timur Jauh, Jita, dan Agimuga justru masih hidup dalam penderitaan akibat kerusakan ekologis yang tidak kunjung diatasi.
“Presiden mungkin bangga dengan nilai tambah ekonomi bagi negara, namun kenyataannya masyarakat di Mimika justru semakin menderita akibat tailing. Saat banyak pihak berebut divestasi saham Freeport, masyarakat adat yang tanahnya dikeruk setiap hari justru tetap hidup dalam kesulitan ekonomi dan kesehatan,” ujar John dengan tegas.
John membeberkan fakta miris di lapangan berdasarkan riset Lepemawil tahun 2017. Sejumlah sungai vital seperti Sungai Yamaima, Sungai Ajikwa, Sungai Kopi, dan Sungai Nipah kini hilang tertimbun endapan tailing.
Wakil Ketua DPR Papua Tengah, John Gobai. (Foto: Kristin Rejang/Sasagupapua)
Akibatnya, jalur transportasi warga lumpuh, sumber pangan lokal musnah, dan warga terpaksa berhadapan dengan bahaya ombak laut karena tidak ada lagi akses sungai yang aman.
Kondisi kesehatan warga pun kian memburuk dengan banyaknya keluhan penyakit kulit, sesak napas, hingga kram akut yang dialami anak-anak perempuan di Kampung Pasir Hitam.
Terkait divestasi 61 persen saham yang telah dikuasai negara, John menuntut agar hasilnya benar-benar dirasakan oleh pemilik ulayat dan warga terdampak. Ia menekankan bahwa 10 persen dari divestasi tersebut secara hukum harus dikelola untuk kesejahteraan masyarakat di Provinsi Papua Tengah, khususnya Mimika.
Untuk menjawab persoalan tersebut, John Gobai mengajukan enam tuntutan mendesak kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan manajemen PTFI:
- Hasil divestasi saham harus secara langsung dialokasikan untuk mensejahterakan masyarakat di lokasi tambang dan distrik terdampak (Mimika Timur Jauh, Jita, dan Agimuga).
- Tailing harus dikelola oleh pengusaha asli anak Mimika agar menjadi produk ekonomis, bukan hanya menjadi limbah yang menyengsarakan.
- Pembangunan infrastruktur dasar secara masif harus segera direalisasikan, mulai dari rumah layak huni di pegunungan, akses jalan, sekolah berasrama, jaringan listrik, hingga penyediaan sarana air bersih permanen (pipanisasi PDAM).
- Pemerintah pusat harus merencanakan pembangunan smelter di Mimika, dengan diawali pembangunan infrastruktur energi yang memadai di tanah Papua.
- Penyediaan sarana transportasi laut khusus yang mampu melintasi area dangkal akibat tailing, seperti kapal hovercraft, agar mobilitas warga tidak terisolasi.
- PT Freeport harus menghentikan penggunaan batu kapur, melakukan pengerukan alur kapal perintis di depan Pulau Tiga, serta memperbaiki pola pembuangan tailing agar tidak terus menumpuk di sungai.
“Banyak pihak berebutan dividen divestasi dan ingin mengelola tailing, tetapi masyarakat tetap menderita. Sederhananya, enaknya dinikmati di tempat lain, sementara rakyat Mimika menanggung beban limbah. Hal ini harus diakhiri dengan aksi nyata yang menjawab kebutuhan dasar rakyat kami,” tutup John Gobai.
