SASAGUPAPUA.COM, NABIRE – Dalam menghadapi derasnya arus informasi digital yang kini kerap disusupi kabar bohong (hoaks) dan disinformasi, Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nabire, Yermias Degei mengeluarkan seruan penting kepada seluruh elemen masyarakat dan aparatur negara di Nabire.
Ia mengajak semua pihak untuk bersatu dalam membangun ketahanan informasi sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas sosial, politik, dan keamanan daerah, seiring meningkatnya intensitas penyebaran hoaks yang mengancam kohesi sosial masyarakat.
Ajakan ini disampaikan menyusul pernyataan tegas Bupati Nabire, Mesak Magai, dalam apel gabungan sebelumnya, di mana hoaks disebut sebagai salah satu faktor utama yang bisa memecah belah masyarakat dan melemahkan etika pelayanan publik.
Masyarakat Terpapar Hoaks: Bahaya Nyata di Era Digital
Dalam keterangannya, Yermias Degei menjelaskan bahwa di era teknologi informasi saat ini, kecepatan penyebaran berita—baik benar maupun palsu—tidak bisa dibendung. Sayangnya, hoaks memiliki daya sebar yang lebih cepat daripada informasi valid. Ia menyebutkan bahwa masyarakat kita kini berada dalam situasi yang oleh para ahli disebut sebagai infodemi, yaitu kondisi banjir informasi yang membuat masyarakat sulit membedakan mana fakta dan mana manipulasi.
“Informasi kini menyebar dalam hitungan detik. Banyak yang tidak sadar bahwa informasi yang mereka bagikan belum tentu benar. Satu klik bisa membuat satu kabar bohong merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, memicu kepanikan, bahkan konflik,” ujar Yermias.
Lebih lanjut, ia menyebut bahwa jenis hoaks yang beredar sangat beragam: mulai dari politik, agama, keamanan, pendidikan, hingga kesehatan. Salah satu yang paling berbahaya adalah hoaks yang memicu ketegangan identitas dan sentimen SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan), yang menurutnya sangat sensitif di daerah seperti Nabire yang memiliki keberagaman budaya.
Dampak Sosial dan Politik: Hoaks Bisa Pecah-Belah Daerah
Yermias juga mengingatkan, hoaks bukan sekedar kabar tidak benar, melainkan bisa menjadi alat manipulasi politik dan senjata perpecahan. Ia mencontohkan berbagai peristiwa di tingkat nasional yang dipicu oleh kabar bohong di media sosial, mulai dari kerusuhan, pembunuhan, hingga kekacauan sosial lainnya. Di Papua sendiri, kita masih mengingat berbagai kejadian, di mana hoaks penculikan anak menimbulkan kepanikan massal dan aksi kekerasan yang menewaskan korban jiwa.
“Kalau kita tidak waspada, bukan tidak mungkin peristiwa serupa seperti yang terjadi sebelumnya bisa berulang. Kita harus belajar dari pengalaman. Masyarakat tidak boleh mudah terpancing hanya karena video atau foto yang beredar tanpa konteks,” tegasnya.
Hoaks yang dimainkan di momen-momen seperti saat ini, lanjut Yermias, bahkan lebih berbahaya. Ia mengingatkan bahwa saat ini intensitas hoaks mulai meningkat, menyasar figur publik, lembaga pemerintah, hingga komunitas tertentu. Jika tidak disikapi dengan bijak, maka hoaks akan menciptakan polarisasi politik dan menurunkan legitimasi penyelenggara negara.
Keamanan Siber dan Tantangan Baru dari Kecerdasan Buatan
Dalam konteks global dan nasional, Yermias menyinggung kemunculan teknologi kecerdasan buatan (AI) yang kini mampu memanipulasi informasi secara lebih meyakinkan melalui deepfake, konten sintetis, serta algoritma clickbait. Ia mengkhawatirkan bahwa masyarakat yang belum memiliki literasi digital yang kuat akan menjadi korban utama dari manipulasi semacam ini.
“Kita sedang menghadapi tantangan baru. Hoaks bukan lagi hanya tulisan atau gambar, tapi bisa berupa video, suara, bahkan seolah-olah berasal dari tokoh publik padahal tidak. Di sinilah pentingnya edukasi literasi digital yang berkelanjutan,” katanya.
Ia menegaskan, masyarakat harus dilatih untuk berpikir kritis, memverifikasi informasi, dan tidak sembarangan membagikan konten yang belum jelas sumbernya. Ia menyebut ASN sebagai garda terdepan untuk menjadi teladan dalam menyaring dan menyebarkan informasi yang benar di tengah masyarakat.
Langkah Strategis: Edukasi, Kolaborasi, dan Penguatan Regulasi
Yermias menyampaikan bahwa Dinas Kominfo Kabupaten Nabire saat ini tengah melakukan sejumlah strategi untuk menanggulangi hoaks di tingkat lokal.
Beberapa program yang akan diluncurkan dalam waktu dekat meliputi: Kampanye Literasi Digital Masif di Sekolah, Gereja, dan Komunitas Lokal; Edukasi publik secara langsung dengan melibatkan tokoh adat, agama, dan pemuda; Pelatihan ASN dan Perangkat Kampung sebagai Agen Informasi; ASN dan aparat kampung dibekali kemampuan deteksi hoaks dan cara menyampaikan informasi yang benar.
Selain itu, dilakukan juga Penguatan Kerja Sama dengan Media Lokal dan Influencer Digital. Kominfo akan menggandeng media terpercaya dan tokoh masyarakat di media sosial untuk menyebarkan informasi faktual; Sosialisasi Regulasi UU ITE dan Sanksi terhadap Penyebar Hoaks; Menjelaskan kepada masyarakat bahwa menyebarkan informasi palsu adalah pelanggaran hukum, dan ada sanksi pidana yang mengikat.
“Kami percaya, ketika masyarakat diberi akses informasi yang benar, serta diedukasi dengan pendekatan yang manusiawi dan partisipatif, maka hoaks tidak akan punya tempat di Nabire,” pungkas Yermias.
Seruan untuk Bersatu dalam Kebenaran
Menutup pernyataannya, Yermias Degei mengajak seluruh lapisan masyarakat Nabire untuk bersatu menjaga kedamaian dan stabilitas daerah dari ancaman hoaks.
“Masyarakat Nabire adalah masyarakat yang cerdas dan damai. Mari kita jaga itu. Jangan mudah percaya, jangan mudah terprovokasi. Jadilah agen penyebar kebenaran, bukan penyebar ketakutan,” serunya.
Ia mengingatkan bahwa kemajuan teknologi harus dibarengi dengan tanggung jawab bersama untuk menjaga ruang digital yang sehat dan produktif. Pemerintah, masyarakat sipil, media, dan sektor pendidikan harus bersinergi untuk melindungi generasi muda dari dampak negatif disinformasi.
