SASAGUPAPUA.COM, Papua Tengah – Ketua Kelompok Khusus DPR Papua Tengah, Donatus Mote, memberikan catatan kritis terkait kunjungan kerja Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, di Provinsi Papua Tengah pada Senin (20/4/2026).
Meskipun menyambut kedatangan orang nomor dua di Indonesia tersebut di Nabire, Donatus menegaskan bahwa agenda kunjungan tidak boleh hanya terpaku pada pembangunan fisik semata, sementara kondisi keamanan dan kemanusiaan warga asli Papua sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja.
Donatus Mote mengungkapkan bahwa berdasarkan informasi dari Sekretaris Daerah Provinsi Papua Tengah, kunjungan Wakil Presiden kali ini hanya mencakup tiga agenda utama yaitu meninjau pusat pemerintahan, pelabuhan, dan bandara. Ia menilai bahwa membatasi agenda hanya pada sektor infrastruktur merupakan sebuah kegagalan dalam menangkap momentum penting bagi masa depan masyarakat Papua Tengah.
“Saya sebagai wakil rakyat yang diangkat melalui jalur otonomi khusus menyampaikan, seharusnya selain tiga agenda di atas ini, momentum ini harus digunakan dengan baik untuk membicarakan juga soal keamanan di Papua Tengah,” ujar Donatus Mote.
Ia menyoroti berbagai rentetan konflik berdarah yang terjadi di beberapa kabupaten di wilayah Papua Tengah yang hingga kini belum mendapatkan solusi konkret.
Donatus menekankan perlunya pembahasan mengenai tragedi di Kabupaten Dogiyai yang menyebabkan 11 warga adat meninggal dunia akibat penembakan, serta situasi di Puncak Jaya di mana delapan orang menjadi korban dan ribuan warga lainnya terpaksa mengungsi.
“Seharusnya dibicarakan juga masalah masyarakat Intan Jaya yang sampai saat ini masih mengungsi di Nabire dan Timika karena masalah Blok Wabu hingga keamanan kehidupan di Intan Jaya belum aman. Selain itu, perlu dibahas konflik di Kwamki Lama Timika yang belum berakhir, serta konflik antar suku di Kaperaya antara suku Kamoro dan Mee yang hingga kini belum selesai,” tegasnya.
Donatus mempertanyakan esensi dari pembangunan infrastruktur megah jika pada kenyataannya warga sipil terus menjadi korban di tengah konflik bersenjata antara Organisasi Papua Merdeka (OPM) dan TNI-Polri.
Menurutnya, Pemerintah Provinsi Papua Tengah harus berani menyodorkan fakta-fakta kemanusiaan ini kepada Wakil Presiden agar masalah tersebut dapat ditarik ke tingkat pembahasan nasional.
“Kalau kunjungan Wapres hanya tiga poin itu saja, lalu kenapa tidak mau bicara tentang masalah keamanan? Kenapa tidak mau bicara tentang manusia-manusia di Papua yang sampai saat ini belum aman? Kalau tidak dibicarakan tentang kemanusiaannya, maka ini menjadi pertanyaan bagi kami juga, untuk apa adanya pemekaran kalau rakyatnya ditembak gara-gara konflik dua kelompok bersenjata,” katanya lagi.
Ia mengingatkan seluruh fasilitas seperti bandara, pelabuhan, dan kantor pemerintahan yang dibangun adalah untuk kepentingan manusia Papua, sehingga jaminan keamanan terhadap nyawa warga harus menjadi prioritas utama di atas pembangunan fisik.
“Kami berharap momentum ini digunakan dengan baik untuk menyampaikan kehidupan sosial dan masalah keamanan kepada Wakil Presiden. Tidak hanya bicara infrastruktur, tetapi bicara juga tentang manusia, karena infrastruktur ini akan dimanfaatkan oleh manusia Papua. Jika masalah keamanan dan manusia tidak dibicarakan, maka kami anggap percuma Wakil Presiden datang sampai berapa kali pun, karena tidak akan memberi dampak positif selama masyarakat di Dogiyai, Intan Jaya, dan Puncak Jaya masih dalam konflik,” tutup Donatus Mote.
