SASAGUPAPUA.COM, Papua Tengah – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Provinsi Papua Tengah mencetak sejarah baru dengan menggelar Rapat Paripurna dalam rangka penyampaian laporan hasil reses I masa persidangan II tahun 2026. Agenda yang dilaksanakan di Kantor DPR Papua Tengah pada Jumat (17/4/2026) ini menjadi momen pertama kalinya hasil serapan aspirasi anggota dewan dibacakan dan diparipurnakan secara resmi sejak DPR provinsi ini terbentuk.
Rapat penting tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Ketua IV, Jhon Gobai, didampingi Wakil Ketua III DPR Papua Tengah, Bekies Kogoya.
Dalam paripurna tersebut, turut hadir Pj Sekda Provinsi Papua Tengah, dr. Silwanus Sumule, beserta sejumlah perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Provinsi Papua Tengah.
Pelaksanaan paripurna ini merujuk pada Pasal 119 Tata Tertib DPR Papua Tengah, di mana laporan reses wajib disampaikan dalam rapat paripurna, baik melalui keterwakilan daerah pemilihan (dapil) maupun secara perorangan.
Wakil Ketua IV DPR Papua Tengah, Jhon Gobai menjelaskan mekanisme yang dijalankan memberikan ruang seluas-luasnya bagi anggota dewan untuk memaparkan temuan mereka di lapangan. “Laporan reses terkait aspirasi masyarakat disampaikan dalam rapat paripurna, bisa perdapil dan perorangan. Dengan mekanisme yang dilaksanakan, anggota yang sudah siap bisa membacakan hasil reses. Kami juga menunjuk delapan orang untuk membacakan laporan perdapil, namun tetap membuka ruang bagi anggota secara pribadi yang ingin membacakan hasilnya,” ujar Jhon Gobai.
Jembatan Aspirasi dan Kebijakan Daerah
Usai mendengarkan pemaparan hasil reses, Wakil Ketua III DPR Papua Tengah, Bekies Kogoya dalam sambutannya mengatakan apa yang disampaikan oleh para anggota dewan mencerminkan kebutuhan fundamental masyarakat di akar rumput.
Menurutnya, aspirasi yang dihimpun mencakup sektor infrastruktur dasar, pendidikan, kesehatan, serta pemberdayaan ekonomi.
Wakil Ketua III DPR Papua Tengah, Bekies Kogoya.
“Sidang dewan yang terhormat. Setelah kita bersama-sama mendengarkan penyampaian laporan reses I dari perwakilan daerah, maka kita pahami bersama bahwa berbagai aspirasi masyarakat telah berhasil dihimpun secara langsung oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Tengah di lapangan,” kata Bekies.
Bekies menekankan seluruh hasil reses ini akan menjadi bahan penyusunan pokok-pokok pikiran (pokir) dewan serta menjadi dasar perencanaan pembangunan daerah dalam penyusunan RKPD dan APBD tahun 2027. Ia pun meminta komitmen serius dari pihak eksekutif untuk menindaklanjuti laporan tersebut.
“Aspirasi teman-teman hari ini sampaikan, ini makan waktu satu jam dua jam, tolong akomodir pak. Hari ini kami laksanakan laporan reses hari ini, ini kami sudah koordinasi ke Gubernur. Gubernur izinkan hari ini kami bisa laksanakan paripurna, bukan inisiatif kami. Jadi Gubernur sudah ada respon untuk bantu kami untuk akomodir 2027. Jadi tolong Pak Pj Sekda selaku ketua tim TAPD dan Kepala Bapperida serta semua pimpinan OPD tolong akomodir,” tegas Bekies.
Lebih lanjut, Bekies mengingatkan pimpinan OPD untuk membantu menginput aspirasi tersebut dalam penyusunan RKPD agar konstituen di lapangan mendapatkan jawaban nyata atas kebutuhan mereka. Ia berharap kolaborasi antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif dapat terjaga demi kesejahteraan masyarakat Papua Tengah.
“Tolong bantu input dalam penyusunan RKPD ini supaya apa yang mereka dengar, apa yang mereka lihat, apa yang mereka terima aspirasi itu mereka bisa menjawab. Tidak semua lah, satu dua pokok yang penting tidak apa-apa karena mereka ini adalah wakil rakyat dari masing-masing dapil, kemudian suatu kelak mereka ini turun ke lapangan mereka malu jika barang-barang ini tidak terealisasi melalui program,” tambahnya.
Respon Pemerintah Provinsi: Integrasi Digital Melalui SIPD-RI
Menanggapi laporan reses tersebut, Pj Sekda Provinsi Papua Tengah, dr. Silwanus Sumule, menyampaikan pemerintah memandang reses bukan sekadar agenda formal, melainkan instrumen strategis untuk membaca realitas pembangunan, mulai dari keterisolasian wilayah hingga kebutuhan rumah layak huni bagi masyarakat asli Papua.
dr. Silwanus juga memberikan catatan penting terkait mekanisme penginputan data. Ia menjelaskan agar hasil reses dapat terlaksana, usulan tersebut harus diintegrasikan secara sistematis melalui mekanisme SIPD-RI sebelum tenggat waktu 30 April 2026.
PJ Sekda Papua Tengah, Silwanus Sumule saat membawakan sambutan dalam momen Paripurna penyampaian hasil Reses I di Kantor DPR Papua Tengah, Jumat (17/4/2026). Foto: Kristin Rejang/Sasagupapua
“Data terkini per jam 16.00 dapat kami sampaikan, pada aplikasi SIPD-RI pokir DPRD tahun 2027 baru 11 anggota dewan yang mengusulkan. Saya meminta perhatian khusus dari bidang program di Setwan untuk memastikan semua yang tadi sudah diusulkan untuk segera dipindahkan ke sistem agar teman-teman di Bapperida melakukan verifikasi secara digital,” jelasnya.
Dikatakan, kolaborasi antara legislatif dan eksekutif adalah kunci utama.
“Betul, kita tidak boleh berjalan sendiri-sendiri, kita harus bergerak bersama dengan satu tujuan mewujudkan kesejahteraan masyarakat Papua Tengah secara nyata dan merata. Mari kita terus bekerja dengan hati, dengan integritas, dan dengan semangat untuk melayani,” tutupnya.
Apresiasi Dewan: Sejarah Baru Sejak Pelantikan 2024
Langkah DPR Papua Tengah menggelar paripurna reses ini mendapat sambutan positif dan apresiasi tinggi dari para anggota dewan.
Ketua Fraksi Partai Nasdem DPR Papua Tengah yang juga merupakan perwakilan dari Dapil Intan Jaya mengungkapkan bahwa momen ini adalah sebuah kemajuan besar bagi lembaga legislatif di provinsi baru tersebut.
Ketua Fraksi Partai Nasdem, Henes Sondegau. (Foto: Kristin Rejang/Sasagupapua.com)
“Sejak kita dilantik tahun 2024 itu berjalan belum pernah ada paripurna reses, dengan ini baru terjadi tadi dan saya berikan apresiasi kepada pihak legislatif dan eksekutif untuk bisa berperan sama-sama dan menghadirkan para dewan untuk menyampaikan aspirasi masyarakat,” ungkap Henes.
Ia meyakinkan, aspirasi yang disampaikan adalah suara murni dari akar rumput yang mereka temukan langsung di lapangan, sehingga sangat penting untuk masuk ke dalam sistem perencanaan daerah.
“Penyampaian dari masyarakat itu memang suara murni dari akar rumput, jadi kita sudah sampaikan dan kita berharap Forkopimda yang hadir saat itu, ada Pak Sekda mewakili Gubernur dan Kepala Bapperida, kita mau supaya aspirasi itu semua dimuat dalam sistem SIPD. Jangan hanya dijadikan seremonial, tapi ini benar-benar perjuangan yang bisa diperjuangkan. Apa yang masyarakat rasakan itu yang kita naikkan. Semoga pemerintah dan legislatif berjalan harmonis demi kepentingan rakyat kita, karena kalau kita sudah ciptakan harmonis, semua bisa bekerja dengan baik dan masyarakat puas,” tambahnya.
Senada dengan hal tersebut, Anggota DPR Papua Tengah Dapil Deiyai sekaligus Ketua Fraksi Kelompok Khusus, Donatus Mote, juga memberikan apresiasinya. Ia menilai momen ini sangat penting mengingat pengalaman pada tahun sebelumnya yang dirasa kurang maksimal dalam pengawalan hasil reses.
“Pengalaman sebelumnya, reses di Provinsi Papua Tengah itu kadang-kadang tidak diperhatikan hasil resesnya. Tahun 2025 itu ada dua kali reses yang kami jalani, namun sesuai aturan sebenarnya hasil reses itu harus disidangkan dan diparipurnakan di dewan, lalu diberikan kepada dinas-dinas terkait. Namun hal itu tidak terjadi di tahun 2025, dan tahun ini akhirnya diselenggarakan sehingga kami memberikan apresiasi untuk paripurna yang berlangsung malam ini,” kata Donatus.
Ketua Fraksi Kelompok Khusus DPR Papua Tengah, Donatus Mote. (Foto: Kristin Rejang/Sasagupapua.com)
Donatus mengatakan Eksekutif dan Legislatif adalah mitra kerja dalam menyusun pembangunan dan program kerja yang berpihak pada rakyat.
“Saya berharap agar eksekutif menarik pokir dewan dengan baik dan harus dijadikan program kerja. Sebab, pokir dewan yang disidangkan itu adalah benar-benar aspirasi rakyat dari lapangan. Aspirasi rakyat disampaikan dalam reses dewan, dan itu sesuai kondisi dan kebutuhan rakyat. Maka diharapkan kepada eksekutif untuk benar-benar digodok dalam sebuah program,” pungkasnya.
