SASAGUPAPUA.COM, Papua Tengah – Koordinator Grup Aksi Amnesty Internasional Indonesia, Pigai Wegobi M, memberikan respons kritis terkait kunjungan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ke Nabire dan Timika, Senin (20/4/2026).
Dirinya mendesak pemerintah untuk mengubah pendekatan pembangunan yang selama ini dinilai hanya menyentuh simbol fisik namun mengabaikan luka kemanusiaan.
Kritik Atas Jargon Pembangunan
Pigai mempertanyakan substansi di balik peninjauan proyek-proyek strategis yang dilakukan oleh Wakil Presiden. Ia menilai ada ketimpangan antara narasi kesejahteraan dengan kenyataan penguasaan aset oleh segelintir pihak.
“Pertama adalah dia mau meninjau, memastikan tentang pembangunan itu, pembangunan untuk siapa? Paling pertama mungkin mereka akan menyerukan itu adalah untuk rakyat, masyarakat,” ujar Pigai ketika diwawancarai media ini, Senin (20/4/2026).
Namun, ia memberikan catatan kritis terhadap fakta di lapangan.
“Tapi kita lihat dari fenomena fakta yang ada, misalnya bandara, kemudian pelabuhan, juga pusat pemerintahan itu tempat mainnya para oligarki yang menghubungkan kepentingan mereka itu bisa terakses sampai ke wilayah-wilayah di seluruh tanah Papua,” tegasnya.
Pigai menduga ada agenda terselubung di balik pembangunan tersebut.
“Jadi kita lihat ini ada di balik jargon politik tentang pembangunan, pemerataan, dan kesejahteraan itu justru hanya memperkuat status kepentingan mereka itu tetap subur di sini. Itu yang kita kritik satu di situ,” katanya.
Soroti Krisis Kemanusiaan dan HAM
Lebih lanjut, Pigai menekankan kedatangan Wakil Presiden seharusnya membawa solusi bagi situasi Hak Asasi Manusia (HAM) yang masih suram, terutama di wilayah-wilayah konflik.
“Tujuan dia Wakil Presiden datang ke sini, ini dalam situasi yang Papua sedang memerlukan harus ada pemulihan terhadap situasi buramnya hak asasi manusia yang semakin belum selesai ini,” kata Pigai.
Ia pun membeberkan fakta kekerasan yang belum tuntas ditangani negara.
“Terakhirnya kan kita lihat di Puncak ini kan anak dan perempuan yang mengalami korbannya luar biasa begitu juga di Deiyai. Itu masyarakat sipil yang diduga jadi korban yang belum selesai ditangani oleh Republik Indonesia,” ungkapnya.
Ia berharap kunjungan ini tidak sekadar pengulangan dari pola kepemimpinan sebelumnya.
“Karena itu kita orang berharap dia datang bisa menyentuh itu juga karena dari waktu ke waktu dari bapaknya sebagai Presiden juga dia kunjungi tapi potretan apa yang mengalami perubahan di sini? Jargonnya sama selalu, ingin membangun soal keadilan, pemerataan tapi kita masih melihat pembahasan-pembahasan itu tetap sama sampai hari ini,” kata Pigai.
Desakan Membongkar Akar Konflik
Terkait maraknya Proyek Strategis Nasional (PSN) di Papua, Amnesty Internasional menyoroti penggunaan kekuatan militer yang dinilai berlebihan untuk mengamankan pembangunan tersebut.
“Dari awalnya kita sudah lihat memang Indonesia itu selalu mengedepankan pembangunan infrastruktur tapi pada saat yang sama itu bersamaan dengan kekuatan militer yang berlebihan untuk mengamankan itu sendiri,” ungkapnya.
Pigai menilai pendekatan pemerintah selama ini gagal menjawab kebutuhan mendasar bangsa Papua.
“Artinya pembangunan itu pendekatannya belum tepat menyentuh untuk menjawab apa yang dibutuhkan oleh manusia dan bangsa Papua di tanah air Papua ini. Sehingga itu harus rubah pendekatan itu, pendekatan yang harus lebih kepada humanis tapi membongkar tentang akar konflik,” ujarnya.
Ia mengingatkan akar masalah bermula dari sejarah integrasi yang dianggapnya bermasalah secara demokratis.
“Akar konflik itu dimulai dengan penggabungan Papua ke dalam Indonesia yang salah didahului dengan pendekatan yang militeristik dan mengeliminasi atau menghapus prinsip demokrasi yang harusnya dikedepankan pada waktu itu. Dan itu yang kemudian jadi dalang di belakangnya gerakan-gerakan yang semakin masif dan berkembang sampai hari ini,” jelasnya.
Pesan Menohok untuk Prabowo-Gibran
Pigai Wegobi M menyampaikan pesan terbuka agar Wakil Presiden membawa laporan yang jujur kepada Presiden Prabowo Subianto demi menghentikan rantai kekerasan.
“Saya berharap kunjungan Presiden (Wapres) itu dia bisa mengubah landscape buruk hak asasi manusia yang masih tertampil di bumi Papua terhadap tanah dan manusia Papua sehingga dia bisa menghadirkan kesan yang baik,” harapnya.
Ia meminta agar intensitas konflik bersenjata dapat diredam melalui kebijakan yang tepat.
“Sehingga ada potretan gerakan politik perang antara TPNPB dan TNI Polri di Intan Jaya, di Puncak Papua, di Nabire yang mulai muncul belakangan itu bisa mereda. Dan itu yang kita harap dia bisa membawa perubahan, bukan lagi pembangun-pembangun yang sifatnya hanya memperkeruh situasi dan memperpanjang rantai kekerasan itu tetap hidup di tanah Papua,” ujarnya.
Pigai juga memberikan teguran keras bagi kepemimpinan nasional saat ini.
“Saya pikir itu yang penting sekali untuk harus dibawa pergi Wakil Presiden itu di sini sebagai catatan yang dia bisa bawa pergi dan kasih tahu ke Prabowo. Prabowo tidak boleh hanya jadi malaikat bagi masalah-masalah kemanusiaan di tingkat internasional tapi juga harus ke sini untuk melihat tentang situasi Papua untuk selesaikan dalam urusan di dalam wilayah dan rumahnya sendiri dulu,” pungkasnya.
