SASAGUPAPUA.COM, Papua Tengah –Dalam kunjungan kerjanya ke Kampung Pomako, Distrik Mimika Timur, Wakil Ketua IV DPR Papua Tengah, John NR Gobai, mengatakan pentingnya pengembangan wilayah pesisir berbasis adat.
Saat meninjau lokasi, John Gobai menegaskan bahwa masyarakat asli Kamoro harus menjadi subjek utama pembangunan.
“Masyarakat adat Kamoro memiliki filosofi hidup Tiga S, yaitu Sagu, Sampan, dan Sungai. Filosofi ini harus menjadi pijakan utama dalam membuat program kampung nelayan karena di sinilah tempat mengejawantahkan jati diri mereka,” ujar John, Minggu (3/5/2026).
Terkait fasilitas yang masih minim di Pomako, John mendesak agar pemerintah segera melengkapi infrastruktur pendukung bagi nelayan lokal.
Dirinya menyoroti potensi perikanan yang besar namun belum terkelola maksimal oleh penduduk setempat.
“Pomako harus dijadikan Kampung Nelayan Hub di Mimika. Di sini harus ada SPBN, pasar ikan, penampung, serta pengolahan hasil laut agar kekayaan laut kita tidak hanya menjadi ‘emas biru’ bagi nelayan dari luar, tetapi benar-benar dirasakan oleh masyarakat Mimika melalui bantuan kapal ikan yang lebih besar,” tegasnya saat berkoordinasi dengan Plt Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Mimika.
Sinergi DPR, Dishub, dan Freeport Guna Memulihkan Layanan Kapal Perintis ke Dermaga Sipu-Sipu
Persoalan transportasi laut di Distrik Jita juga menjadi agenda utama dalam kunker kali ini.
John Gobai secara khusus berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan Mimika dan PT Freeport Indonesia untuk mencari solusi atas mandegnya kapal perintis akibat pendangkalan sungai.
“Alur sungai menuju Dermaga Sipu-Sipu harus segera dikeruk agar Kapal Perintis Sanus bisa masuk dengan aman. Selain pengerukan, kita butuh lampu navigasi di muara sungai sebagai tanda agar pelayanan kapal ini tidak terhenti lagi karena faktor keselamatan,” kata John setelah bertemu dengan Kadis Perhubungan Mimika.
John berharap normalisasi jalur laut ini dapat segera terwujud demi pelayanan publik yang lebih baik di distrik-distrik terpencil. Ia menginginkan mobilitas petugas dan masyarakat tidak lagi terhambat oleh masalah transportasi. “Nanti dengan trayek kapal perintis ini, saya mengharapkan guru, mantri, dan staf distrik tetap berada di tempat tugas untuk melayani. Masyarakat juga bisa dengan mudah membawa hasil bumi ke kota untuk dijual dan kembali ke kampung membawa bekal hidup mereka,” tambahnya.
Wakil Ketua IV DPR Papua Tengah saat bertemu dengan Dishub Mimika. (Foto: Ist)
Perlindungan Mangrove Papua Tengah: DPR Usulkan Raperda dan Pengembangan Ekowisata
Menutup rangkaian kegiatannya, John NR Gobai membahas rencana perlindungan ekosistem pesisir melalui regulasi tingkat provinsi. Ia mengatakan DPR Papua Tengah tengah menggodok aturan hukum untuk menjaga kelestarian hutan mangrove yang sangat luas di wilayah Mimika dan Nabire.
“Kami telah mengusulkan rancangan peraturan daerah provinsi tentang mangrove. Potensinya sangat besar, sehingga perlindungan dan pemanfaatannya harus diatur dengan baik agar memberikan dampak ekologis sekaligus ekonomi,” jelas John saat bertemu dengan Kepala Cabang Dinas Kehutanan Mimika.
Lebih lanjut, John mengapresiasi inovasi pengolahan mangrove yang sudah mulai dilakukan oleh masyarakat dan instansi terkait di Mimika.
John mendorong agar pemanfaatan mangrove tidak berhenti pada fungsi proteksi pantai saja, tetapi juga sebagai sumber pangan dan wisata.
“Pemanfaatan mangrove di Pigapu sudah berjalan baik dengan adanya produk teh dan kerupuk mangrove. Bahkan, mangrove bisa diolah jadi tepung, dodol, hingga kosmetik. Kedepannya, kita akan mengadakan diskusi lebih besar dan memamerkan hasil olahan mangrove ini sebagai bukti bahwa hutan bakau bisa menyejahterakan rakyat melalui ekowisata dan industri kreatif,” tutupnya.
