SASAGUPAPUA.COM, Nabire – Sejak aktifnya pemerintahan provinsi baru di Tanah Papua dalam dua tahun terakhir, sebuah luka besar justru menganga di jantung hutan Nabire dan Waropen.
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Papua menemukan fakta lapangan yang menggetarkan: Sungai Wapoga, yang selama ini menjadi urat nadi kehidupan masyarakat adat di Kampung Totoberi, Samanui, dan Kamarisano, kini sedang sekarat akibat serbuan aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI).
Berdasarkan pantauan citra satelit yang dihimpun oleh tim WALHI Papua, hamparan warna kuning kini mendominasi peta wilayah tersebut, menjadi sinyal peringatan bahwa degradasi lahan akibat penggalian emas telah mencapai level yang masif. Keindahan alam Wapoga yang dulu dikenal dengan hutan lebat dan air sungai yang jernih, kini berganti dengan pemandangan tanah yang terkeruk dan limbah yang mencemari aliran air.
Peta hasil citra Satelit penambangan Emas ilegal semakin masif, itu di tunjukan dengan banyaknya warna kuning di peta Tanah Papua diatas. (Sumber: Hasil Citra Satelit WALHI Papua)
Direktur WALHI Papua, Maikel Peuki, menegaskan bahwa kerusakan ini bukanlah akibat aktivitas mendulang tradisional, melainkan operasi tambang skala besar yang menggunakan alat berat secara terbuka.
Maikel mengungkapkan timnya menemukan setidaknya sepuluh unit ekskavator, belasan truk, serta ratusan liter bahan bakar minyak yang disiagakan di lokasi untuk membedah perut bumi Papua. Alat-alat berat ini diduga kuat didatangkan menggunakan kapal LCT Samudera Rahayu 1, sebuah bukti nyata bahwa aktivitas ilegal ini dilakukan secara terorganisir dan terencana.
Kapal LCT Samudera Rahayu. Foto: Tim Investigasi WALHI Papua.
“Kami WALHI Papua sangat menyayangkan rusaknya Hutan Ada, keindahan alam dan Lingkungan hidup di sekitar Sungai Wapoga akibat keserakahan penambang emas ilegal yang menggunakan alat berat. Kami WALHI Papua Menemukan Adanya 10 Excavator, belasan Truk dan dan ratusan Liter BBM yang berada dilokasi, Excavator dan Alat kerja didatangkan mengunakan kapal LCT Samudera Rahayu 1,” ujar Maikel Peuki saat memberikan keterangan resminya.
Namun, yang lebih mengejutkan bukan sekadar alat beratnya, melainkan siapa di balik kemudi dan kendalinya.
WALHI Papua mencatat adanya dugaan keterlibatan Warga Negara Asing (WNA) asal China dalam pengelolaan tambang tersebut. Keberadaan tenaga kerja asing di wilayah perbatasan kabupaten yang strategis ini memunculkan pertanyaan besar mengenai sejauh mana pengawasan negara di wilayah paling timur Indonesia ini.
Foto: Tim Investigasi WALHI Papua
Lebih jauh, Maikel menyebutkan adanya laporan dari masyarakat setempat mengenai dugaan keterlibatan oknum purnawirawan jenderal yang membentengi aktivitas ilegal tersebut.
“Dugaan keterlibatan oknum purnawirawan jenderal ini semakin memperkuat laporan yang kami terima langsung dari masyarakat yang ditemui tim WALHI Papua di kampung-kampung, dan hal ini memicu kekhawatiran bahwa hukum tumpul di hadapan kekuatan tertentu,” tegas Maikel.
Foto: Tim Investigasi WALHI Papua
Maikel menambahkan bahwa Papua kini berada di ambang bencana ekologis jika pemerintah pusat terus menutup mata. Belajar dari tragedi banjir bandang di Aceh dan Sumatera, ia memperingatkan bahwa pertambangan yang merusak struktur tanah dan sungai dengan ekskavator jauh lebih berbahaya daripada sekadar penebangan pohon. Dampaknya tidak hanya akan menghancurkan ekosistem, tetapi juga mengancam hak hidup dan keselamatan fisik masyarakat adat Papua yang bermukim di sepanjang aliran sungai.
Oleh karena itu, WALHI Papua mendesak Presiden Prabowo untuk mengambil langkah radikal dengan membentuk tim investigasi khusus yang turun langsung ke lapangan guna menyisir seluruh aktivitas tambang ilegal di Papua.
Tim Investigasi WALHI saat berada di hutan Nabire dan Waropen. (Foto: Tim Investigasi WALHI Papua)
Menurut Maikel, penyelamatan hutan Papua adalah harga mati karena wilayah ini merupakan benteng terakhir hutan hujan yang tersisa di Indonesia.
“Kerusakan lingkungan di Papua akibat pertambangan ilegal ini bukan sekadar isu lingkungan, tetapi juga menyangkut hak hidup masyarakat adat, sehingga kami mendesak Presiden Prabowo serius menghentikan aktivitas PETI di Tanah Papua demi menyelamatkan hutan yang masih tersisa,” pungkas Maikel Peuki.
