Pemerintahan · 8 Sep 2024 21:48 WIT

Masa Jabatan Berakhir, Johannes Rettob Beberkan Kinerja OMTOB


Masa Jabatan Berakhir, Johannes Rettob Beberkan Kinerja OMTOB Perbesar

SASAGUPAPUA.COM, TIMIKA- Masa kepemimpinan Eltinus Omaleng dan Johannes Rettob (OMTOB) yang dilantik pada 6 November 2019 sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika, kini telah berakhir pada 6 November 2024.

Sayangnya dalam proses akhir jabatan OMTOB, tanpa dilakukan Paripurna.

“Masa jabatan kami seperti berakhir begitu saja, tidak ada pesan, sekarang orang malah lebih sibuk ucap selamat kepada PJ Bupati yang baru tapi lupa bahwa kita OMTOB sudah bekerja lima tahun ini tidak ada sedikitpun perhatian kepada kita,” Ungkap John ketika mengadakan konferensi pers di kediaman pribadinya, Minggu (8/9/2024).

Mengakhiri masa jabatan, Johannes Rettob mengucapkan terimakasih kepada seluruh masyarakat dan mengucapkan permohonan maaf apabila selama kepemimpinan OMTOB, mereka tidak bisa bekerja sesuai dengan permintaan masyarakat secara keseluruhan.

Tapi paling tidak,kata John RPJMD yang telah dibuat dan dilaksanakan bisa dicapai kurang lebih 65 persen.

“Artinya mulai dari infrastruktur, pemberdayaan ekonomi, pendidikan, kesehatan dan lain-lain kita telah laksanakan,” kata John.

Selama kepemimpinan mereka, Johannes mengatakan pihaknya telah membuat dasar.

Pertama adalah dasar pembangunan pemerintahan Kabupaten Mimika untuk selanjutnya. Dimulai dari Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) yang di seluruh Indonesia hanya Mimika yang memiliki inovasi tersebut.

Yangmana Riskesdas menjadi tolak ukur untuk membangun Mimika Kedepan.

“Kesehatan adalah akhir dari pada persoalan, dengan Riskesdas kita bisa tau bahwa di daerah ini kita butuhkan air bersih, daerah ini ternyata butuhkan drainase, dan lain sebagainya,” jelasnya

Tujuannya adalah sehat, sebab begitu sehat maka pendidikan juga aman, kesehatan juga berjalan dengan aman dan lain sebagainya.

Kesehatan

Mengenai capaian kinerja di bidang kesehatan, Johannes mengungkapkan bahwa malaria memberikan sumbangsih 30 persen di Indonesia, dimana tahun 2026 targetnya harus menurun.

Sehingga ada kesepakatan Pemkab dengan berbagai langkah-langkah yang telah dilaksanakan, bekerjasama dengan Freeport, YPMAK, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk menurunkan kasus malaria.

“Dan ternyata setelah kita analisa, malaria kita tinggi itu karena data, dimana satu orang bisa melakukan pemeriksaan malaria dalam waktu seminggu dua kali, ini membuat data kita terlalu banyak,” ujarnya.

Sehingga kata dia, saat ini Pemkab telah menciptakan satu aplikasi, satu orang bisa tercatat lagi setelah enam bulan.

“Jadi data ini sudah terintegrasi sehingga tidak tumpah tindih,” terangnya.

Berikutnya mengenai Stunting. Saat ini di Mimika kata Johannes ada di posisi yang baik yakni 14 persen, dan nilai ini menjadikan Mimika sebagai Kabupaten terbaik di Papua Tengah dalam segi pengajian data dan penanganan stunting.

Pendidikan

Mengenai Pendidikan kata Johannes Rettob, Mimika kekurangan 400-500 guru untuk jenjang SD, SMP, SMA dan SMK.

Dengan dasar kekurangan guru ini, Pemkab dalam kepemimpinan OMTOB berusaha mendorong ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) untuk pengadaan kuota P3K dan CPNS bagi Kabupaten Mimika.

Dikatakan, di Mimika secara khusus Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tinggi, tapi belum pernah dibedah. Sehingga ia meminta agar setiap Distrik maupun kampung terkait data IPM.

Ia juga menyinggung terkait Smart City juga merupakan salah satu dasar pengembangan master plan untuk Mimika efisien dan efektif dalam pembangunan, bisa lewat aplikasi bisa juga lewat peraturan.

“Puji Tuhan aturan terkait dengan smart city itu telah kita lakukan,” terangnya.

Ekonomi

Secara khusus untuk Ekonomi, Johannes mengatakan tidak terlalu banyak peningkatan.

Menurutnya ada peningkatan namun antara masyarakat UMKM kecil dengan yang sudah mapan dalam usaha itu berbeda.

Untuk itu, pada kepemimpinan OMTOB, John menyebut pihaknya sangat berusaha untuk meningkatkan UMKM.

“Sekarang UMKM di Mimika itu UMKM go to digital, kalau kalian lihat, kita sudah 18.000 UMKM yang tercatat dalam aplikasi, dan mereka menjual barang, gara-gara ini sudah akhirnya kita mendapatkan penghargaan dari Kementerian Koperasi dan UMKM,” terangnya.

Selain itu, John juga menyebut terkait dengan aplikasi-aplikasi pemerintah dan inovasi daerah, saat ini Mimika memiliki 60 aplikasi layanan yang tercatat di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), karena pelayanan pemerintah cukup baik, kaya John sehingga ia diberikan kesempatan untuk memberikan sambutan mewakili seluruh kota di Indonesia untuk memberikan sambutan terkait langkah-langkah yang sudah dilakukan.

Saat ini, karena prestasi UMKM Mimika akhirnya pemberdayaan ekonomi secara nasional naik 3 persen.

“Pemerintah secara jelas dan nyata memberdayakan ekonomi masyarakat  bekerjasama dengan lembaga keuangan untuk membantu supaya masyarakat bisa mendapatkan kredit investasi kecil dan lainnya,” tuturnya.

Infrastruktur

Johannes Rettob mengatakan terkait infrastruktur, mungkin masyarakat melihat  tidak terlalu maksimal. Ia mengakui saat ini pembanguann cenderung didalam kota.

Tapi kata dia sebenarnya di luar kota juga sudah ada pembangunan infrastruktur, misalnya jalan-jalan yang ada di Potowaiburu sudah mulai diaspal, di Agimuga juga demikian.

“Walaupun diakhir jabatan kami baru melaksanakan 3 kilo (jalan Agimuga) tapi diharapkan kedepan program infrastruktur ini betul-betul dari kampung ke kota,” ujarnya.

Melalui ADD, Johannes mengatakan para kepala kampung juga berusaha untuk membangun rumah layak huni, mereka juga membangun jalan-jalan, dermaga kampung, untuk di beberapa kampung ada sekitar 9 dermaga baru yang dibangun.

Lainnya adalah rumah-rumah yang dibangun menggunakan ADD selama lima tahun kata John lebih dari 1.500 rumah, sedangkan diluar dari ADD, pemerintah telah membangun sekitar

“Rumah-rumah dibangun dengan ADD dalam data saya sudah lebih 1000 rumah, rumah layak huni 2000 juga hampir 2000 rumah,” terangnya.

Air Bersih

Air bersih untuk kota, diakhir jabatan OMTOB kalau sampai bulan Desember 2024, kata John 8000 rumah sudah bisa merasakan air bersih.

Sementara di Kokonao, Atuka, Potowaiburu, Uta, Amar sudah dibangunkan fasilitas air bersih dari sumur bor ada pula yang dari air payau yang diubah jadi air bersih di Atuka dan Kokonao yang akan berjalan.

“Belum selesai sebenarnya kegiatan ini, tapi akhir tahun nanti kita berharap bisa selesai,” jelasnya.

Toleransi dan Budaya

Johannes menyebut, masyarakat Mimika Heterogen dengan budaya yang banyak. Sehingga Pemkab terus berusaha membangun komunikasi, kebersamaan agar masyarakat yang heterogen di Mimika bisa tetap satu.

“Puji Tuhan kita sudah dua kali melaksanakan kegiatan keagamaan seperti Pesparawi dan MTQ bisa dilaksanakan dengan baik dan toleransi sangat terasa sekali dan menjadi tolak ukur bahwa Kabupaten Mimika itu mampu,” ujarnya.

Johannes juga sempat diberikan penghargaan oleh MUI dan FKUB sebagai bapak toleransi

“Kita harus buat Mimika ini rumah kita tidak ada perbedaan diantara kita,” katanya.

Mengenai budaya di Mimika, pihaknya berharap masyarakat Mimika bisa terus menghargai masyarakat setempat yaitu Amungme dan Kamoro dimana didalam periode OMTOB dengan salam Amolongo, Nimaowitimi, dan Saipa.

“Itu sebagai satu bentuk penghargaan kita biar masyarakat Mimika tau, dan saya berharap bisa dipertahankan sampai kapanpun,” pungkasnya.

Birokrasi

Terkait dengan birokrasi pemerintahan di Kabupaten Mimika, Johannes juga mengakui belum maksimal.

Menurutnya birokrasi masih carut marut dan amburadul.

“Jujur bahwa di Pemerintahan pada saat kami carut marut, amburadul, ini memang benar kami lakukan,” ungkapnya.

Johannes yang bernah menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) pada tahun 2022 lalu diangkat lagi tahun 2024 selama tiga bulan mengungkapkan semua masyarakat mengetahui bahwa birokrasi di Mimika masih terkesan berantakan.

Dikatakan ada pelanggaran Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan didalam manajemen undang-undang ASN.

Johannes mengungkapkan dalam menata untuk pembenahan birokrasi layaknya benang kusut yang harus diperbaiki.

Ketika ia diangkat menjadi Plt. Bupati pada 29 Mei 2024 lalu, ia memiliki tugas yaitu menata kembali birokrasi.

“Ada orang yang duduk dijabatan tapi tanpa SK, tiba-tiba ada yang duduki jabatan, macam-macam begini banyak sekali,” ungkapnya.

Akhirnya, kata Johannes ia berusaha untuk menata dan dalam tiga bulan terkahir sejak 20 Mei hingga 6 September 2024 birokrasi sudah diselesaikan.

Dimana pelantikan empat kali yang terjadi pada tahun lalu (2023) ada laporan di kantor Staf Presiden, dilaporkan kepada KASN, Menpan RB, BKN, Ombudsman.

“Kita sudah pernah dapat teguran dari Ombudsman terkait dengan ini, pada bulan Desember 2023, tapi saya tidak bisa buat apa-apa, kemudian ada pemeriksaan oleh Ombudsman tahun 2023 yang membuahkan hasil bahwa pelaksanaan birokrasi di Mimika cacat hukum, maladministrasi, melanggar NSPK, dan lainnya,” terangnya.

Dengan dasar surat tersebut, pihaknya membuat surat kepada Kemendagri untuk mengembalikan jabatan-jabatan.

Sebelumnya, ada informasi bahwa Mendagri menolak surat usulan tersebut, Johannes tegas mengatakan informasi tersebut tidak benar.

Yang benar kata Johannes Mendagri membuat surat kepada Gubernur agar melaksanakan sesuai dengan prosedur.

Sebagai Plt saat itu, ia tidak bisa melantik sebelum enam bulan masa jabatan berakhir kecuali ada persetujuan menteri, juga harus mendapat persetujuan teknis dari BKN.

“Sejak tanggal itu, kami mulai kerja, bagaimana caranya supaya kami bisa mendapatkan pertimbangan teknis bahwa PNS tidak pernah punya Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), dapat ijin juga dari KASN, kita melakukan seleksi terbuka, misalnya si a diterima di jabatan a tapi dilantik jabatan b, ini yang terjadi,” ujarnya.

Selama tiga bulan berjalan, pihaknya mencoba bekerjasama dengan Kemenpan RB untuk menata birokrasi.

“Saya pulang pergi ke Jakarta untuk mengurus ini, kenapa saya mementingkan ini karena birokrasi yang baik, pelayanan masyarakat pasti baik, tapi kalau birokrasi tidak benar berarti pelayanan masyarakat juga,” terangnya.

Akhirnya, tanggal 2 September 2024 mereka mendapatkan persetujuan BKN untuk penataan kembali dan pengembalian jabatan.

“Itu kita harus masukan juga dalam satu sistem kepegawaian namanya mutasi, kita sudah masukan semua,” katanya.

Akhirnya pihaknya mendapatkan kurang lebih 356 PNS dapat dipertimbangkan kembali ke jabatan.

Selain itu ada 73 PNS yang dapat dipertimbangkan dengan catatan karena jabatan fungsional sehingga harus mengikuti ujian khusus untuk fungsional.

Dan hanya 5 PNS yang tidak bisa dipertimbangkan. Karena ada beberapa poin, karena meskipun pantas tapi jabatannya sudah terisi.

“Dan pertimbangan teknis ini harus segera dieksekusi. Kita harus tulis surat ke Gubernur dan Kemendagri untuk mengisi sistim kepegawaian online dan ini sudah kita lakukan dan sudah menulis surat ke gubernur dan tembusan ke Mendagri pada 3 September,” terangnya.

Johannes menyebut pihaknya telah melaksanakan prosedur dan menunggu Gubernur dan Mendagri melaksanakan pelantikan kembali dalam jabatan.

“Sekarang saya punya waktu sudah habis, tapi saya sudah mempersiapkan jalan ini dan saya harap apa yang disampaikan oleh gubernur ini kita sudah lakukan dan sekarang tinggal saya harap PJ Bupati yang baru harus eksekusi surat ini, dia harus melakukan pelantikan pada pejabat yang tadi,” ungkapnya.

Pelantikan harus dilaksanakan sesuai isi surat bahwa pertimbangan teknis sejak 2 September 2024 hingga 8 Oktober sehingga sebelum 8 Oktober PJ Bupati sudah harus melaksanakan.

“Kita berharap tidak lagi ada satu pejabatpun yang tidak ada jabatan, kalau dia punya pangkat kurang maka kita fungsionalkan, semua keputusan ini saya yakin sekali sesudah ini pelaksanaan birokrasi berjalan dengan baik, dan saya punya tugas selesai, terimakasih kepada ASN kamu sudah sabar menunggu,” terangnya.

Mengenai SK P3K guru dan P3K Kesehatan. Johannes menerangkat P3K guru pihaknya mengalami kerumitan sehingga ia meminta kepada PJ. Sekda Mimika membentuk tim.

“Kita tidak bisa berharap dengan Dinas Pendidikan sebab Dinas Pendidikan tidak menjawab apa yang selalu saya sampaikan, tapi saya minta untuk membentuk tim untuk guru,” katanya.

Untuk guru ada sekitar 500 orang yang sampai saat ini belum ada penjelasan posisi penempatan.

Sedangkan untuk Nakes 1.100 sudah mendapatkan persetujuan dari BKN tinggal SK-nya dibagikan kepada pegawai.

Defisit Anggaran

Johannes Rettob menerangkan terkait APBD 2024, pendapatan 6,6 Triliun, tapi belanja ditetapkan 7,5 Triliun.

Artinya kata dia 7,5 dikurangi 6,6 tentu sudah ada selisih. Sehingga saat itu pihaknya masih berharap bisa mendapatkan uang agar bisa menutupi 7,5 Triliun untuk pendapatan.

Namun, dalam perjalanan ada beberapa yang tidak terpenuhi, seperti terkait dengan 2,5 persen dari PT.Freeport Indonesia.

“Itu kita tidak bisa dapat maksimal karena ada aturan IUPK yang baru sehingga yang harusnya kita terima 1,8 Triliun hanya bisa didapatkan 1,3 triliun,” jelas John.

Kemudian Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dari PT Freeport Indonesia juga pihaknya tidak bisa mendapatkan maksimal.

Untuk menjawab kekurangan tersebut, pada saat mau melaksanakan APBD perubahan pihaknya melihat secara keseluruhan agar jangan sampai ada hutang, defisit bahkan meminjam, pihaknya terus berusaha mencari uang dari berbagai sumber baik dari Freeport, Kemenkeu dan lainnya.

“Dari hasil tersebut ternyata masih samar-samar sehingga harus tutup dan APBDP harus sudah berjalan,” katanya.

Sehingga salah satu langkah yang dilakukan adalah melakukan refocusing kegiatan yang tidak prioritas.

Salah satunya adalah pembangunan gereja Mile 32 sekitar 100 miliar, lainnya adalah pekerjaan multiyears.

“Dengan adanya refocusing dan berusaha cari uang dimana-mana akhirnya kita bisa selesaikan yang tersisa hanya sekitar 100 miliar tapi itupun samar-samar sehingga diakhir tahun tidak akan ada (hutang),” katanya

“Saya sampaikan bahwa ketika jabatan saya berakhir, saya tidak mau meninggalkan hutang, dan kita sudah sepakati tinggal kunci di APBDP, nanti PJ Bupati yang akan eksekusi,” lanjutnya.

Sertifikat Tanah

Johannes mengatakan pihaknya juga sudah berupaya untuk program 1000 sertifikat tanah.

“Puji Tuhan diakhir jabatan, 1000 sertifikat itu sudah siap dibagi, hanya sayangnya saya tidak bisa membagikan karena waktu saya sudah habis, tapi masyarakat yang sudah serahkan dokumen dan lainnya tidak usah khawatir karena semua sudah selesai,” ungkapnya.

Ia berterimakasih kepada dukungan masyarakat sehingga pihaknya telah menyelesaikan tugas kepemimpinan selama lima tahun meskipun banyak tantangan.

“Saya berharap kedepan siapapun bupati yang terpilih lima tahun kedepan menata ulang kembali birokrasi yang sudah disusun dengan susah payah ini, dan jangan terjadi lagi kesulitan dalam birokrasi karena birokrasi adalah kunci dari pelayanan masyarakat,” katanya.

Ia memberikan apresiasi kepada masyarakat selama kepemimpinan OMTOB, masyarakat selalu menjaga kamtibmas.

“Saya bersyukur selama ini, hampir praktis tidak ada perang suku,perang antar kelompok saya harap semua bisa terjadi seterusnya. Atas nama saya dan Eltinus Omaleng, kami mengucapkan terimakasih dan kami mohon maaf yang sebesar besarnya kepada seluruh masyarakat Mimika, apabila dalam pelaksanaan yang kurang berkenan dan aspirasi. Kita tidak sempurna tapi kita selalu berdoa supaya Tuhan beri kekuatan untuk Mimika lima tahun kedepan lebih baik lagi,” pungkasnya. 

Berikan Komentar
penulis : Red
Artikel ini telah dibaca 213 kali

badge-check

Reporter

Baca Lainnya

Distrik Iwaka Gelar Musrenbang Tahun Anggaran 2025, PJ Bupati Mimika Tekankan Empat Poin  

17 Februari 2025 - 12:28 WIT

Ikut Rapat Koordinasi, Kepala Distrik Se-Mimika Diminta Tingkatkan Pelayanan Masyarakat

12 Februari 2025 - 12:31 WIT

Bupati Mesak Magai Optimis Bangun Nabire Dengan SDA

11 Februari 2025 - 18:35 WIT

Sempat Tertunda Tahun Lalu, 2.289 Orang Mulai Ikut Tes Pegawai di Mimika

11 Februari 2025 - 10:26 WIT

Bupati Mesak Magai Pimpin Apel Gelar Pasukan Operasi Keselamatan 2025 di Nabire

11 Februari 2025 - 08:46 WIT

Jadi Gubernur dan Wakil Gubernur Pertama di Papua Tengah, Berikut Profil Meki Nawipa dan Deinas Geley  

11 Februari 2025 - 08:23 WIT

Trending di Pemerintahan